Sumber: Diolah dari laporan ISEAI
Jakarta, sumbarsatu.com — Fenomena mudik Lebaran 2026 menghadirkan ironi besar dalam lanskap ekonomi nasional. Di satu sisi, pergerakan masyarakat mencapai skala luar biasa—diperkirakan menyentuh 143,91 juta orang atau sekitar 50,6 persen populasi Indonesia. Namun di sisi lain, di balik gelombang mobilitas massal tersebut, tersimpan krisis daya beli yang kian mengkhawatirkan.
Ronny P Sasmita, dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menilai, mudik tahun ini bukan semata indikator kesejahteraan, melainkan cerminan tekanan ekonomi yang memaksa masyarakat melakukan penyesuaian ekstrem. Inflasi pangan, stagnasi upah riil, serta ketidakpastian global membentuk situasi di mana mudik berpotensi menjadi “ritual pengurasan tabungan” yang berdampak panjang terhadap likuiditas rumah tangga.
Pertumbuhan Stabil, Tapi Rapuh
Secara makro, ekonomi Indonesia pada awal 2026 berada dalam jebakan “gravitasi lima persen”. Pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,4 persen, namun lembaga global seperti IMF dan Bank Dunia memperkirakan hanya di kisaran 5,0–5,1 persen.
Pertumbuhan ini sangat bergantung pada konsumsi domestik yang kini mulai melemah. Tingginya rasio ICOR menunjukkan inefisiensi struktural, sementara tekanan eksternal—mulai dari perlambatan ekonomi China hingga rivalitas geopolitik global—memicu arus keluar modal dan melemahkan rupiah ke kisaran Rp16.500–Rp17.010 per dolar AS.
“Dampaknya langsung terasa pada harga barang. Inflasi mencapai 4,76 persen pada Februari 2026, melampaui target pemerintah dan menggerus daya beli masyarakat,” kata Ronny P Sasmita, Minggu (22/3/2026).
Kelas Menengah Terjepit, Upah Riil Terus Turun
Krisis daya beli bukan fenomena sesaat. Dalam periode 2018–2024, upah riil di Indonesia tercatat turun rata-rata 1,1 persen per tahun. Tren ini berlanjut hingga 2026, terutama di sektor manufaktur, perdagangan, dan konstruksi.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pun menurun dari 127,0 menjadi 125,2. Penurunan paling tajam terjadi pada kelompok pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan—indikasi kuat bahwa kelas menengah mulai kehilangan optimisme.
Masyarakat kini mengurangi konsumsi dan meningkatkan tabungan berjaga-jaga. Namun tekanan tetap tinggi karena sekitar 10,6 persen pendapatan digunakan untuk membayar cicilan utang.
Lebaran tahun ini juga dibayangi lonjakan harga pangan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan 25 provinsi mengalami kenaikan harga pada Maret 2026. Harga beras mencapai Rp15.000 per kilogram, sementara daging ayam menyentuh Rp45.000 per kilogram.
Masalahnya bersifat struktural: produksi padi stagnan di kisaran 53–54 juta ton per tahun. Ketergantungan pada pasokan yang rentan gangguan membuat inflasi pangan terus berulang setiap Lebaran.
“Akibatnya, rumah tangga terpaksa memprioritaskan kebutuhan dasar dan mengorbankan konsumsi lain.” Jelasnya.
Survei menunjukkan perubahan perilaku drastis. Masyarakat mengurangi belanja pakaian dan barang sekunder demi biaya transportasi dan pemberian amplop Lebaran.
Mudik tidak lagi mencerminkan kemakmuran, tetapi menjadi kewajiban sosial yang harus dipenuhi, bahkan dengan mengorbankan kondisi keuangan.
Ketimpangan terlihat jelas. Kelompok berpendapatan rendah harus mengalokasikan hingga 200 persen pengeluaran bulanan untuk mudik, sementara kelompok atas hanya sekitar 120 persen.
Total perputaran uang diperkirakan mencapai Rp417,2 triliun, tetapi ditopang oleh beban yang tidak merata.
Pertumbuhan Semu dan Risiko “Hangover Ekonomi”
Secara statistik, lonjakan konsumsi Lebaran diprediksi mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I ke kisaran 5,4–5,5 persen. Namun, para analis mengingatkan bahwa pertumbuhan ini bersifat musiman.
Setelah Lebaran, ekonomi berisiko mengalami “hangover”, ketika likuiditas rumah tangga menipis dan konsumsi menurun tajam.
Di daerah tujuan mudik, aliran uang memang meningkat, terutama di sektor transportasi, kuliner, dan UMKM. Namun efeknya terbatas karena pemudik cenderung berhemat dan hanya membelanjakan kebutuhan pokok.
Pemerintah mencoba menjaga konsumsi melalui pencairan THR. Namun di saat yang sama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru dihentikan sementara dengan alasan efisiensi Rp5 triliun.
Kebijakan ini dinilai kontradiktif. Di tengah lonjakan harga pangan, penghentian bantuan justru memperberat beban kelompok rentan.
Sektor transportasi menjadi penerima manfaat terbesar, dengan dominasi kendaraan pribadi. Sektor ritel menargetkan transaksi Rp53 triliun, meski dihadapkan pada tren belanja yang lebih hemat.
Sementara itu, sektor energi menjadi faktor krusial. Kenaikan harga minyak global dan potensi gangguan pasokan akibat konflik geopolitik menambah tekanan terhadap daya beli.
Bertahan di Atas Fondasi Rapuh
Lebaran 2026 menunjukkan bahwa mobilitas tinggi tidak lagi menjadi indikator kesejahteraan. Di balik arus mudik yang besar, terdapat tekanan ekonomi yang memaksa masyarakat bertahan dengan strategi adaptasi yang ketat.
Tanpa perbaikan struktural—mulai dari peningkatan upah riil, stabilisasi harga pangan, hingga penguatan jaring pengaman sosial—tradisi tahunan ini berisiko terus menjadi beban ekonomi.
Lebaran, dalam konteks ini, bukan lagi sekadar perayaan, melainkan refleksi dari ketahanan budaya di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi.ssc/mn
