de
Pasaman Barat, sumbarsatu.com—Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Pasaman Barat Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pasaman Barat, Kamis siang (2/4/2026). Aksi ini menuntut pemerintah daerah merealisasikan visi dan misi kepala daerah setelah satu tahun masa kepemimpinan berjalan.
Koordinator aksi, Rido Kurnia, menyampaikan bahwa massa berasal dari gabungan mahasiswa Pasaman Barat, di antaranya dari Yaptip, ITS, dan STAI Umar Bin Khatab Ujung Gading.
“Kami berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi agar Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan pembangunan secara merata serta menggaji pegawai PPPK secara layak dan manusiawi,” ujarnya dalam orasi.
Aksi tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Meskipun sempat diwarnai pembakaran ban, situasi tetap berlangsung kondusif.
Rido menyebutkan, terdapat tiga tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa, yakni pemerataan pembangunan, kejelasan status pegawai PPPK paruh waktu dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP), serta evaluasi terhadap Kepala Inspektorat dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Setelah satu tahun bupati dilantik, kami menilai belum ada program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” katanya.
Saat aksi berlangsung, Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Dody San Ismail, bersama Asisten II Setda Pasaman Barat, Setia Bakti, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sempat menemui massa dan duduk bersama di lokasi aksi. Namun, ajakan untuk melanjutkan dialog di dalam kantor bupati ditolak mahasiswa, sehingga tidak terjadi dialog lanjutan.
Secara terpisah, melalui Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Pasaman Barat, Setia Bakti, pemerintah daerah menyatakan menghargai aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
“Dalam era demokrasi saat ini, aspirasi mahasiswa sangat kami hargai. Tuntutan terkait pemerataan pembangunan telah menjadi perhatian pemerintah daerah dan sudah kami sampaikan kepada bupati,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa saat ini bupati dan wakil bupati tengah berupaya melobi pemerintah pusat terkait penambahan anggaran untuk Pasaman Barat.
Terkait tuntutan mengenai pegawai PPPK paruh waktu, Setia Bakti mengatakan pemerintah daerah bersama DPRD telah membahas dan mengkaji persoalan tersebut.
“Soal teknis, termasuk terkait gaji PPPK paruh waktu, akan kami sampaikan kepada publik setelah ada hasil pembahasan,” katanya.
Sebelumnya, persoalan gaji PPPK paruh waktu di Pasaman Barat sempat menjadi sorotan publik setelah beredar informasi di media sosial mengenai besaran gaji sekitar 2.500 pegawai yang bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp1.200.000 per bulan, tergantung penempatan di masing-masing OPD.ssc/nir
