-
Jakarta, sumbarsatu.com —Maret 2026 menjadi titik krusial bagi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang semula digadang-gadang sebagai penyelamat generasi emas dan solusi stunting, kini berada di bawah sorotan tajam.
Sebuah laporan riset terbaru dari Policy Research Center (Porec) bertajuk "Siapa yang Diuntungkan dari Program Makan Bergizi Gratis?" mengungkap tabir ketidakpercayaan publik yang sangat dalam.
Dengan anggaran yang melonjak drastis dari Rp171 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun pada APBN 2026, program ini justru dinilai gagal menyentuh perut mereka yang paling membutuhkan. Sebaliknya, riset tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa anggaran raksasa ini hanya menjadi "bancakan" bagi lingkaran elite politik dan pengelola dapur.
Krisis Kepercayaan yang Struktural
Laporan Porec didasarkan pada survei nasional terhadap 1.168 responden. Yang membuat riset ini begitu valid adalah fakta bahwa 80,4% dari mereka merupakan penerima langsung atau keluarga yang merasakan program MBG. Hasilnya mengejutkan: terjadi krisis kepercayaan yang bersifat struktural.
Sebanyak 87% responden menyatakan setuju bahwa program MBG sangat rawan dikorupsi. Angka ini bukan sekadar kekhawatiran tanpa alasan. Masyarakat melihat langsung bagaimana operasional di lapangan seringkali jauh dari janji-janji manis saat kampanye. Bahkan, 88% warga meyakini bahwa manfaat MBG lebih banyak dinikmati oleh pejabat politik dan pemilik dapur ketimbang anak-anak sekolah atau ibu hamil.
Survei nasional yang dilakukan Porec pada Maret 2026, dengan 1.168 responden sebagian besar penerima langsung program, mengungkapkan adanya krisis kepercayaan yang bersifat struktural terhadap MBG. Hampir sembilan dari sepuluh warga meyakini program ini rawan korupsi.
Empat dari lima responden menilai manfaat program lebih banyak dinikmati elit politik dan pemilik dapur MBG, sementara anak-anak, target utama program, justru dianggap paling sedikit menerima manfaat nyata. Mayoritas warga juga percaya ada oknum pengelola yang secara sistematis menurunkan kualitas makanan demi mengambil selisih keuntungan dari anggaran.
Hasil survei menunjukkan bahwa 88,5% warga menilai keuntungan utama program mengalir ke elit dan pejabat politik (44,5%) serta pengelola atau mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) (44,0%), sedangkan anak-anak dan keluarga hanya 6,5%. Persepsi ketimpangan manfaat ini konsisten di semua kategori demografis, dari pekerja serabutan hingga pegawai negeri sipil, dan didukung oleh pengalaman langsung penerima program.
Suara warga memperkuat temuan angka-angka ini. Seorang ibu rumah tangga menuturkan bahwa menu yang diberikan tidak sesuai standar gizi, kadang hanya berupa roti biasa. Pegawai swasta menilai program dipegang oleh kerabat elit dan prosesnya tidak transparan. Wirausaha melaporkan adanya praktik mark-up bahan baku, sementara ASN menyebut menu semakin menurun kualitasnya setiap bulan. Mahasiswa menyayangkan absennya audit independen dan pembungkaman kritik masyarakat.
Mayoritas warga tidak pasrah. Dari mereka yang merespons, 97,8% memilih bertindak melalui media sosial, kanal resmi pemerintah, atau aksi kolektif berupa petisi, demonstrasi, dan advokasi sipil. Hanya 2,2% yang menyerah tanpa mengambil tindakan. Fenomena ini menandakan energi perlawanan sipil yang nyata, meski legitimasi program MBG terus merosot.
Riset Porec menekankan bahwa persoalan MBG bukan sekadar kegagalan teknis atau implementasi, tetapi cerminan struktur relasi kekuasaan yang timpang. Tata kelola yang buruk—partisipasi semu, anggaran tidak transparan, dan pengawasan lemah—membuka ruang bagi praktik rente. Setiap lapisan birokrasi menjadi titik pengambilan keuntungan, sehingga kualitas makanan menurun, gizi tidak tercapai, dan potensi keracunan meningkat.
Porec merekomendasikan evaluasi menyeluruh oleh lembaga independen, pembubaran model SPPG berbasis jaringan politik, pengalihan program dari universal menjadi bertarget untuk kelompok rentan, keterlibatan ahli gizi secara struktural, dan pembentukan kanal pengaduan independen yang aman dan responsif. Dengan langkah-langkah ini, program MBG diharapkan dapat kembali pada tujuan utamanya: memastikan anak-anak yang paling membutuhkan benar-benar menerima manfaat gizi yang dijanjikan.
Laporan ini menegaskan bahwa program sosial sebesar MBG harus dijalankan dengan tata kelola transparan dan akuntabel agar tidak menjadi arena akumulasi keuntungan bagi elite, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.ssc/mn
