Staf Khusus Kemendes PDTT RI H. Febby Datuak Bangso Nan Putiah
Bukittinggi, sumbarsatu.com—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menargetkan, di tahun 2019 akan menjadikan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Mengentaskan 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang.
"Target lanjutannya, angkanya mesti di atas target tersebut," kata Dr Ivanovich Agusta, Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Balilatfo Kemendes PDTT didampingi Kabid Desa Pusat Data dan Informasi Balilatfo Jasneti Umar, saat Workshop Data Desa dan Kawasan Pedesaan, Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan, di Bukittinggi.
“Pertemuan ini untuk pembaharuan data dan menjemput bola ke provinsi untuk pemutakhiran data. Data desa disinkronkan dengan data provinsi, terutama menyangkut 4 program prioritas dana desa. Keempat program itu meliputi produk unggulan kawasan pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, Embung Desa dan Sarana Olahraga Desa,” kata Ivanovich Agusta, Sabtu (16/2/2019).
Ivanovich Agusta mengungkapkan, semua kebijakan berbasis data. Keunggulan desa saat ini di bidang sosial dan gotong royong dan kelemahannya di bidang internet.
"Kita mendata desa yang belum berlistrik. Pihak PLN menjamin seluruh desa untuk berlistrik. Berikan data, lalu ditindaklanjuti pihak lainnya. PLN masuk ke seluruh desa yang belum berlistrik. Jumlahnya 2009-an dan selesai akhir tahun 2019," kata Ivanovich.
Data sebagai dasar untuk mengambil kebijakan. Desa memiliki pendamping desa. Semua data desa dari pendamping kabupaten ke provinsi dan provinsi ke pusat. Dari tahapan tadi, tetap melalui validasi dari pihak Dinas PMD.Sehingga data yang dikirim sah.
Staf Khusus Kemendes PDTT RI H. Febby Datuak Bangso Nan Putiah menerangkan awal pemerintahan Presiden Jokowi, banyak yang menyangsikan dana desa. Apakah sanggup desa dalam mengelolanya.
Ternyata, dalam perjalanannya, nyaris tak banyak masalah. Pada 2015, serapan dana desa mencapai 76 persen. Angka serapan terus tumbuh setiap tahun, sejalan dengan bertumbuh pula alokasi dana yang diberikan. Direncanakan pula, 2019, akan disalurkan pula dana kelurahan.
"Telah dikucurkan dana desa sebesar Rp257 triliun. Telah dibangun banyak fasilitas publik. Tahun 2018, ada membuat embung, BUM Desa-Nagari, Prukades dan sarana olahraga dan Pasar Desa," kata Febby.
Ia menyebutkan, tahun 2019, dana desa dititikberatkan ke pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Khusus di Sumbar, selama 2018 diberikan penyertaan modal untuk 250 BUM Nagari. Angkanya mencapai Rp9 miliar.
Strategi Pengembangan SDA
Di kesempatan terpisah, Kemendes PDTT RI melalui Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan melaksanakan Focus Grup Discussion (FGD) bertema; Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Budidaya Perikanan di Kawasan Perdesaan.
Percepatan pembangunan desa dan kawasan, salah satu kegiatan Kemendes PDTT adalah Pengembangan Produk-produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). Kegiatan ini diarahkan untuk mendorong pengembangan produk-produk unggulan daerah yang dikembangkan dalam skala kawasan agar memperoleh nilai ekonomis yang baik.
Febby menyebutkan, kader-kader Posyandu harus mampu melihat model usaha ekonomi masyarakat seperti budidaya ikan. Usaha ekonomi masyarakat itu difokuskan ke perikanan. Pemerintah membantu memberikan fasilitas untuk usaha masyarakat. Usaha ekonomi masyarakat bisa dikembangkan melalui BUM Nagari. Fokus dana desa tahun ini untuk pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara, Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kemendes PDTT RI Herlina Sulistyorini mengharapkan melalui kegiatan ini, ibu-ibu mempunyai motivasi melihat lingkungan dan sumber daya yang dilakukan.
"Potensi mereka banyak dan memiliki kolam. Pemerintah bisa memfasilitasi dan mendorongnya mengembangkan potensi. Potensi perikanan di daerah khususnya Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tersebut banyak, termasuk potensi olahan ikannya. Kita harapkan ibu-ibu di tingkat nagari bisa bekerja sama," pungkas Herlina. (SSC/Rel)
