Armein Firmansyah
Jakarta, sumbarsatu.com—Kementerian Pariwisata akhirnya mengambil sikap sebagai tindak lanjut 'Skandal Berlinale.' Direktur Pengembangan Industri Perfilman Kementerian Pariwisata Armein Firmansyah dicopot dari jabatan mulai Jumat (6/2).
"Betul," jawab Sekertaris Jenderal Kementerian Pariwisata Ukus Kuswara dalam konfirmasi singkatnya seperti dikutip detik.com, Sabtu (7/2).
Armein adalah ketua rombongan delegasi yang rencananya akan berangkat memasarkan film Indonesia di European Film Market di Berlinale, 5-15 Februari mendatang. Ia dinilai bertanggung jawab karena menyalahi prosedur dalam proses pengiriman delegasi ke Berlin.
Pencopotan tersebut merupakan tindak lanjut dari audit yang dilakukan Kemenpar mengenai prosedur pengiriman delegasi ke Berlin. Armein dinilai lalai karena tetap memaksakan delegasi untuk berangkat, meskipun anggaran Rp 1,5 miliar yang diajukan belum cair. Ia lalu mencari dana dari pihak ketiga.
Kontroversi ini bermula ketika sutradara Joko Anwar memboocorkan dokumen rencana pemberangkatan delegasi film ke Berlin. Dari 10 orang delegasi yang didaftarkan, Joko dan para sineas mempertanyakan kredibilitas mereka sebagai wakil.
Sutradara Joko Anwar mengapresiasi langkah Kementerian Pariwisata untuk mencopot Armein Firmansyah dari jabatannya sebagai Direktur Pengembangan Industri Perfilman terhitung mulai Jumat (7/2). Tapi menurut Joko, langkah pembenahan tak cukup sampai di situ.
"Bagus ya, tapi itu tidak cukup. Yang paling bertanggung jawab adalah Ukus Kuswara yang sudah menjabat sejak masih Kemenparekraf dan Kemenbudpar, juga Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Ahman Sya," kata Joko kepada detikHOT.
Sutradara 'Janji Joni' itu menuntut Ukus dan Ahman juga harus mundur dari jabatannya karena mereka penanggung jawab segala program film sebelumnya yang dinilai Joko tidak memuaskan. Ia menyerukan agar agenda film tahun-tahun sebelumnya juga diselidiki.
Joko mengatakan, saat ini kondisi perfilman Indonesia sudah sekarat karena kurangnya SDM memadai dan promosi film yang sangat kurang. Misalnya, di Berlinale Talent Campus seharusnya pemerintah memberikan dukungan sebagai salah satu upaya mencetak filmmaker berkualitas. Selama ini promosi yang dilakukan oleh pejabat terkait juga dinilai Joko ala kadarnya.
"Waktu di Hong Kong Film Festival tahun lalu, film Indonesia di samping booth Malaysia. Mereka slogannya udah 'We Provide Content to The World', kita cuma taruh wayang golek ," kata Joko.
Armein sebagai sosok yang dinilai berwenang pada proses pengembangan industri perfilman Indonesia juga sempat dikritik para sines. Mereka menyorot tidak adanya katalog film dalam booth Indonesia di pasar film yang diikuti.
"Memang nggak serius, nggak ngerti dan nggak niat. Sudah seharusnya tidak lagi menangani film dan ekonomi kreatif," kritik Joko.
Joko juga berharap nantinya Badan Ekonomi Kreatif di bawah Triawan Munaf benar-benar diisi figur baru yang berkompeten dan mengerti bidangnya. "Jangan sampai Badan Ekonomi Kreatif dimasuki oleh pengelola lama," katanya. (SSC)
