Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” kata Cris.
Menurut dia, keterbukaan informasi merupakan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, hak publik untuk mengetahui program, layanan, serta kebijakan pelindungan tenaga kerja harus didukung penyediaan informasi yang benar, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Cris mencontohkan, keterbukaan informasi mengenai program pelatihan vokasi dapat membantu masyarakat mengetahui peluang peningkatan keterampilan sekaligus mengakses kesempatan kerja.
Berdasarkan data Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) per 30 Oktober 2026, tercatat sebanyak 265.008 orang mendaftar. Dari jumlah tersebut, 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan. Sebanyak 1.257 peserta di antaranya merupakan penyandang disabilitas.
Sementara itu, tingkat penempatan kerja lulusan atau graduate placement rate tercatat sebesar 40,12 persen. Angka tersebut belum mencakup seluruh lulusan baru.
Pada Program Pemagangan Nasional melalui MagangHub, data per 26 Oktober 2026 menunjukkan sebanyak 87.122 peserta telah ditetapkan, dengan 81.530 peserta berstatus aktif. Program ini melibatkan 7.701 penyelenggara dan 31.367 mentor.
Data tersebut, menurut Cris, menjadi bagian dari informasi yang perlu diketahui masyarakat agar publik dapat memahami perkembangan, jangkauan, dan manfaat program ketenagakerjaan yang diselenggarakan pemerintah.
Selain memperluas akses informasi, Kemnaker juga memperkuat tata kelola pelayanan informasi hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan, bimbingan teknis, visitasi langsung, serta monitoring dan evaluasi internal untuk memastikan standar pelayanan informasi publik diterapkan secara merata.
Kemnaker juga menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” ujar Cris.
Melalui penguatan keterbukaan informasi tersebut, Kemnaker berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki ruang untuk berpartisipasi, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan program ketenagakerjaan.ssc/rel
