-
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, berdasarkan penelusuran beneficial ownership atau kepemilikan manfaat, sejumlah perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, terdapat pula investor dari dalam negeri.
"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri," kata Nusron dalam konferensi pers koordinasi evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang HGU di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rekomendasi penertiban tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
Nusron menjelaskan, pemerintah mengelompokkan penanganan terhadap 11 perusahaan tersebut ke dalam lima kategori berdasarkan hasil evaluasi terhadap status HGU, kondisi lahan, tingkat kebakaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran.
Kelompok pertama terdiri atas tiga perusahaan yang direkomendasikan untuk dicabut seluruh HGU-nya. Ketiganya adalah PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas lahan 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558,11 hektare; serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Dengan demikian, total luas HGU ketiga perusahaan yang masuk dalam kategori pencabutan seluruhnya mencapai sekitar 23.274 hektare.
Pemerintah mendasarkan tindakan tersebut pada sejumlah temuan. Di antaranya, tingkat kebakaran yang melampaui 50 persen dari luas lahan, kejadian kebakaran yang berulang, serta ketidaktersediaan atau ketidaksesuaian sarana dan prasarana untuk mengantisipasi dan memitigasi kebakaran.
Selain itu, perusahaan dinilai melanggar ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah.
HGU Berakhir dan Tidak Diperpanjang
Kelompok kedua adalah PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Perusahaan ini memiliki eks HGU seluas 2.300 hektare yang masa berlakunya telah berakhir pada 2020.
ATR/BPN memutuskan tidak memberikan perpanjangan, pembaruan, maupun penataan kembali terhadap hak tersebut. Lahan itu selanjutnya dipastikan akan diambil alih negara.
Pertimbangannya antara lain kejadian kebakaran yang berulang serta ketidaksesuaian sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Tiga Perusahaan Tidak Diberikan HGU
Kelompok ketiga mencakup tiga perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU.
Ketiganya adalah PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 5.246 hektare; PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 4.750 hektare; dan PT AER di Kabupaten Ketapang seluas 5.134 hektare.
Nusron memastikan pemerintah tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Kementerian ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan.
Langkah ini menunjukkan bahwa penertiban tidak hanya menyasar perusahaan yang sudah memegang HGU, tetapi juga perusahaan yang masih berada dalam tahap perizinan dan belum memperoleh hak atas tanah.
Sementara itu, kelompok keempat adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas HGU 1.510,2639 hektare.
Berbeda dengan tiga perusahaan pada kelompok pertama, pemerintah merekomendasikan pencabutan sebagian HGU PT SAE. Pertimbangannya, luas lahan yang terbakar tidak mencapai 50 persen dari keseluruhan areal HGU, meskipun ditemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan kebakaran.
Adapun kelompok kelima terdiri atas tiga perusahaan yang masih memerlukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Ketiganya adalah PT STP dan PT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pendalaman terhadap PT STP mencakup dua bidang HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare. PT API memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare. Sementara itu, PT JMS memiliki dua bidang HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan validitas data lapangan sebelum pemerintah memutuskan apakah HGU perusahaan tersebut akan dicabut seluruhnya atau sebagian.
Nusron mengatakan hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan telah disampaikan. Tahap selanjutnya adalah penyusunan draf surat keputusan (SK) sebagai dasar pelaksanaan tindakan administratif.
Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa penertiban HGU harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah regulasi yang menjadi acuan antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Pemerintah juga mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Proses penanganan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.
Penertiban 11 korporasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan perkebunan, khususnya di wilayah yang berulang kali mengalami kebakaran hutan dan lahan.
Namun, efektivitas kebijakan ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh pencabutan atau pembatalan HGU. Pemerintah juga perlu memastikan pengawasan terhadap lahan yang ditinggalkan, pemulihan kawasan terdampak kebakaran, serta pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. ssc/mn
