Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Foto Antara
Pandangan Djohermansyah tersebut mengemuka setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran. Prasetyo mengatakan, Prabowo memberikan sejumlah masukan dan tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Djohermansyah berpandangan, polemik mengenai persyaratan pendidikan dan legitimasi jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan politik individu. Persoalan itu menyangkut etika kekuasaan, tanggung jawab konstitusional, serta kedewasaan demokrasi Indonesia.
"Jabatan publik bukanlah hak pribadi yang boleh dipertahankan dengan segala cara. Jabatan merupakan amanah yang diperoleh melalui mekanisme konstitusional dan harus dijalankan berdasarkan persyaratan hukum," ujar Djohermansyah, Selasa (10/11/2026).
Menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri periode 2010–2014 tersebut, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri secara sadar dan bertanggung jawab, keputusan itu dapat menjadi langkah terhormat untuk menjaga kehormatan institusi negara sekaligus meredakan polemik politik nasional.
Ia menilai seorang pejabat publik tidak harus menunggu tekanan politik membesar, konflik kelembagaan berkepanjangan, atau proses pemakzulan sebelum mengambil tanggung jawab.
"Keberanian mempertahankan jabatan memang diperlukan. Namun, keberanian melepaskan jabatan ketika muncul persoalan serius mengenai legitimasi dan kelayakan diri jauh lebih penting," katanya.
Djohermansyah menegaskan, pengunduran diri tidak serta-merta merupakan pengakuan atas pelanggaran hukum. Ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus dibuktikan dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun, secara etis, kesediaan melepaskan jabatan ketika menghadapi persoalan serius merupakan bentuk tanggung jawab seorang pemimpin.
Bisa Menjadi Preseden bagi Kepala Daerah
Dampak penting lainnya, menurut Djohermansyah, adalah terbentuknya preseden moral dan politik bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 546 daerah otonom yang terdiri atas provinsi, kabupaten, dan kota. Di setiap daerah terdapat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh mandat melalui pemilihan untuk menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat.
Karena itu, persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan pejabat publik tidak boleh hanya menjadi perhatian di tingkat nasional.
"Bagaimana jika setelah dilantik, belakangan ditemukan persoalan serius mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah? Misalnya, terkait ijazah, batas usia, status kewarganegaraan, atau penggunaan dokumen persyaratan yang tidak sah," ujarnya.
Menurut dia, pejabat yang menghadapi persoalan mendasar mengenai kelayakan jabatan harus berani mengambil tanggung jawab dan tidak berlindung di balik kekuasaan maupun kekuatan politik.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden tidak otomatis menjadi preseden hukum yang mengikat kepala daerah. Mekanisme pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Preseden moral dan politiknya tetap penting. Kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memiliki standar integritas yang sama dengan pejabat di tingkat nasional," katanya.
Pengunduran Diri dan Mekanisme Konstitusional
Djohermansyah juga menilai pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi salah satu jalan untuk mengakhiri kegaduhan politik nasional yang berkepanjangan.
Menurut dia, polemik mengenai Gibran telah menyedot perhatian publik dan energi politik nasional. Jika terus berlarut-larut, situasi tersebut berpotensi mengganggu konsentrasi pemerintahan dalam menjalankan agenda pembangunan.
Ia mengingatkan peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 sebagai salah satu momentum penting dalam perjalanan Reformasi Indonesia. Meski mekanisme konstitusional pengunduran diri presiden dan wakil presiden berbeda, Djohermansyah menilai terdapat pelajaran politik yang dapat diambil dari peristiwa tersebut.
"Ketika keberlanjutan suatu jabatan justru memperbesar krisis kepercayaan, keberanian melepaskan jabatan dapat menjadi jalan untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar," ujarnya.
Dari sisi ketatanegaraan, ia menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden tidak akan menyebabkan kekosongan mekanisme suksesi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Artinya, pengisian jabatan wakil presiden tetap berlangsung melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui penunjukan sepihak oleh presiden.
Djohermansyah juga menekankan bahwa pengunduran diri secara sukarela berbeda dengan pemakzulan atau impeachment. Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat untuk melepaskan jabatannya, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.
Ia berharap, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, proses pengisian posisi tersebut dapat menghasilkan figur yang memiliki kompetensi, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan bekerja sama dengan presiden.
"Pemilihan wakil presiden tidak boleh semata-mata menjadi arena kompromi dan pembagian kekuasaan antarkelompok politik. Kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan koalisi dan dinasti politik," tegasnya.
Verifikasi Pencalonan Harus Diperketat
Lebih jauh, Presiden Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) tersebut menilai polemik Gibran harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem rekrutmen kepemimpinan nasional.
Menurut dia, proses pencalonan pejabat publik selama ini kerap lebih menonjolkan kekuatan dukungan politik, popularitas, dan jaringan kekuasaan. Padahal, verifikasi persyaratan administratif maupun substantif seharusnya menjadi tahapan utama yang tidak boleh ditawar.
Ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik, dan lembaga terkait memperkuat proses pemeriksaan persyaratan pencalonan.
"Jangan sampai negara baru sibuk mempersoalkan kelayakan seorang pejabat setelah ia dilantik dan menjalankan kekuasaan. Persoalan mendasar seperti ijazah, usia, kewarganegaraan, dan persyaratan lainnya harus diperiksa secara ketat sejak awal," katanya.
Djohermansyah menegaskan, demokrasi tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin melalui pemungutan suara. Demokrasi juga harus memastikan bahwa orang yang terpilih benar-benar memenuhi persyaratan hukum untuk memimpin.
"Kemenangan elektoral tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan persyaratan hukum," ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan tidak boleh ditempatkan di atas kehormatan serta tanggung jawab seorang pemimpin.
"Mundur bukanlah sebuah kekalahan apabila dilakukan demi menjaga kehormatan jabatan dan kepentingan negara. Sebaliknya, mempertahankan jabatan dengan mengabaikan persoalan mendasar mengenai kelayakan diri justru berisiko merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara," pungkasnya. ssc/mn
