Gibran Rakabuming Raka
Kabar tersebut dilaporkan Suara.com, Selasa (10/11/2026), dengan mengutip seorang sumber di lingkungan pemerintahan yang tidak disebutkan identitasnya. Sumber tersebut menyebut kelompok politik yang masih mendukung Gibran tengah menunggu sikap fraksi-fraksi DPR dalam menyikapi usulan pemakzulan.
"Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP (Hak Menyatakan Pendapat) soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur," demikian pernyataan sumber tersebut sebagaimana dikutip Suara.com.
Meski demikian, informasi mengenai rencana pengunduran diri Gibran tersebut belum disertai pernyataan resmi dari Wakil Presiden maupun pihak Istana. Karena itu, kabar tersebut masih harus diperlakukan sebagai isu yang bersumber dari keterangan anonim, bukan keputusan politik yang telah dipastikan.
Di tengah berkembangnya isu tersebut, dinamika di DPR justru menunjukkan adanya pembicaraan lintas fraksi mengenai penggunaan HMP. Bahkan, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menyebut pembicaraan informal di antara partai-partai politik mulai mengerucut pada penggunaan hak konstitusional tersebut.
"Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada Hak Menyatakan Pendapat," kata Khozin menjelang rapat paripurna pembukaan masa persidangan DPR, Selasa (10/11/2026).
Khozin menyebut delapan fraksi telah terlibat dalam pembicaraan mengenai kemungkinan penggunaan HMP. Namun, ia mengingatkan bahwa perkembangan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui keputusan resmi masing-masing fraksi dan forum DPR.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menyebut sebagian besar anggota fraksi di DPR telah menandatangani dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Ia mengatakan terdapat dokumentasi tanda tangan dari anggota DPR yang mendukung langkah tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut partainya menerima berbagai aspirasi masyarakat yang meminta PDIP ikut mengajukan HMP. Menurutnya, penggunaan hak tersebut menjadi salah satu pilihan untuk membawa persoalan Gibran ke mekanisme konstitusional DPR.
Namun, sikap politik tersebut belum berarti DPR telah mengambil keputusan untuk memakzulkan Gibran.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan telah menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Ia menyatakan DPR akan menindaklanjuti aspirasi tersebut setelah pembukaan masa persidangan, dengan tetap berpedoman pada mekanisme dan ketentuan konstitusi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga menegaskan bahwa pimpinan DPR belum mengambil keputusan resmi mengenai usulan pemakzulan Gibran. Pembahasan yang berlangsung selama masa reses masih bersifat informal dan belum melalui rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus).
Sampai Selasa (10/11/2026), dinamika di parlemen masih menjadi perhatian publik. Di satu sisi, pembicaraan lintas fraksi mengenai HMP semakin mengemuka.
Di sisi lain, kabar mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri masih sebatas informasi dari sumber anonim dan belum memperoleh konfirmasi resmi.
Perkembangan sikap DPR dalam masa persidangan yang baru dibuka akan menjadi penentu arah pembahasan polemik tersebut, terutama apakah aspirasi pemakzulan benar-benar akan dibawa ke proses konstitusional atau berhenti pada pembicaraan politik di antara fraksi-fraksi. ssc/mn
