Konferensi pers Badan Advokasi Hukum dan HAM (BakumHAM) DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu serta Sri Rajasa Candra, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/11/2026). FOTO tirto.id
JAKARTA, sumbarsatu.com – Partai Golkar mengambil langkah hukum terhadap pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu dan pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra. Melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, keduanya dilayangkan somasi terbuka atas pernyataan yang mengaitkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Golkar memberikan tenggat waktu 3x24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk mencabut pernyataan yang dipersoalkan, menghapus konten terkait, serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil, pengurus, kader, dan simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, media cetak, maupun media massa lainnya.
Somasi tersebut disampaikan Bakumham DPP Partai Golkar dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/11/2026).
Koordinator Tim Kuasa Hukum Bakumham Golkar, Muhammad Sattu Pali, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraan internal setelah Bahlil memanggil pengurus Bakumham pada Senin (9/11/2026).
Menurut Sattu, Bahlil telah memberikan kuasa kepada Bakumham untuk menindaklanjuti pernyataan dan konten yang dianggap merugikan kehormatan serta nama baiknya.
Juru Bicara Bakumham Golkar, Derek Loupatty, menjelaskan, somasi dengan nomor 01/SOM/PP-BAKUMHAM/XI/2026 itu berkaitan dengan sejumlah narasi yang beredar melalui kanal YouTube Madilog Forum Keadilan TV dan iNews.
Narasi yang dipersoalkan antara lain menyebut Bahlil terlibat dalam kasus penyadapan Presiden, menghadiri pertemuan dengan sejumlah jenderal yang dikaitkan dengan perkara tersebut sekitar tiga jam sebelum penangkapan, serta tuduhan mengenai dugaan kriminalisasi dalam proses memperoleh jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Golkar menilai pernyataan tersebut tidak didukung fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Derek mengatakan, narasi yang disampaikan kedua pihak telah menggiring opini publik untuk menyudutkan dan menyerang kehormatan Bahlil, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Ia juga menyebut penyebaran informasi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan kader dan simpatisan Golkar. Bahkan, menurutnya, persoalan itu dapat berdampak terhadap stabilitas politik nasional karena menyangkut isu sensitif yang melibatkan pimpinan partai dan pemerintahan.
Dalam somasi tersebut, Bakumham Golkar turut mencantumkan sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Bakumham menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut apabila permintaan dalam somasi tidak dipenuhi sesuai tenggat waktu yang diberikan.
Bahlil Bantah Terlibat
Polemik yang menyeret nama Bahlil bermula dari berkembangnya informasi mengenai dugaan keberadaan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, beberapa jam sebelum aparat melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan.
Informasi tersebut kemudian berkembang menjadi spekulasi di ruang publik dan media sosial. Nama Bahlil ikut disebut karena posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus pejabat dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
Bahlil sebelumnya telah membantah tuduhan tersebut. Saat berada di Ambon, Maluku, Sabtu (7/11/2026), ia menegaskan tidak mengetahui sosok ketua umum partai politik yang dimaksud dalam narasi tersebut.
Ia bahkan mengaku turut menjadi korban penyadapan.
"Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta kepada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap," kata Bahlil sebagaimana diberitakan ANTARA.
Bahlil meminta kepolisian mengusut tuntas kasus penyadapan sekaligus menelusuri pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan terhadap dirinya.
Ia juga sebelumnya telah menyampaikan ancaman somasi dengan tenggat waktu 3x24 jam kepada pihak-pihak yang dianggap mencatut namanya.
"Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3x24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum," ujarnya.
Kasus Penyadapan Masih Bergulir
Di sisi lain, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto masih menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum. Kasus tersebut tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan komunikasi kepala negara, tetapi juga komunikasi sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh agama, hingga pengusaha.
Bloomberg Technoz pada 9 November 2026 melaporkan bahwa Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Perkembangan penyidikan kasus tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain. Namun, tuduhan yang menghubungkan Bahlil dengan perkara penyadapan masih menjadi bantahan dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum.
Bahlil sendiri menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan kepada aparat penegak hukum. Ia meminta agar kasus tersebut diungkap secara menyeluruh sehingga tidak berkembang menjadi ruang penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji juga menyatakan bahwa informasi mengenai dugaan keterlibatan ketua umum partai politik dalam penyadapan Presiden belum terkonfirmasi. Ia mengingatkan agar informasi yang belum dapat diverifikasi tidak langsung dipercaya dan disebarluaskan.
Dengan dilayangkannya somasi terhadap Said Didu dan Sri Radjasa, polemik penyadapan Presiden kini berkembang ke ranah hukum dan perselisihan mengenai penyebaran informasi di ruang publik. Sementara itu, pembuktian mengenai dugaan penyadapan tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum. ssc/mn
