Mari kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk sebuah keputusan fantastis: medali yang telah diraih para atlet resmi dianulir hanya karena Keputusan RAKOR!
Ya, Anda tidak salah dengar. Bukan karena atlet menggunakan doping, bukan pula karena melakukan kecurangan di lapangan, apalagi karena melanggar aturan pertandingan. Di arena, Teknikal Delegasi (TD) cabang olahraga (cabor) secara resmi telah memperbolehkan mereka bertanding. Namun, apa artinya persetujuan para ahli teknis di lapangan jika pada akhirnya hasil perjuangan atlet bisa dicoret begitu saja di ruang rapat berpendingin udara?
Tuan dan Puan yang Terhormat, Mari Bicara Soal SIRIMAU!
Tujuan panitia menerapkan sistem pendataan SIRIMAU tentu baik. Modernisasi dan digitalisasi administrasi merupakan langkah yang patut didukung. Namun, persoalannya, mengapa sistem yang dinilai belum valid dan belum sempurna justru berujung pada pengorbanan para atlet?
Apakah aplikasi yang mengalami gangguan atau data yang bermasalah bisa merasakan sakitnya cedera otot? Bisakah barisan kode dalam sebuah sistem memahami bagaimana atlet menahan rasa sakit, mengerahkan tenaga hingga batas kemampuan, dan bertahan pada detik-detik terakhir demi mengharumkan nama daerah?
Sistemnya belum siap, tetapi atlet justru harus menanggung akibatnya. Sungguh sebuah logika administrasi yang terasa sangat efisien: kekurangan sistem diselesaikan dengan mengorbankan hasil perjuangan manusia.
Lempar Bola, Cuci Tangan, dan Atlet yang Menjadi Korban
Kini, pertunjukan berlanjut ke babak berikutnya: drama saling lempar tanggung jawab.
KONI kabupaten/kota dan KONI provinsi seolah-olah sibuk saling menunjuk, sementara TD cabang olahraga justru dijadikan kambing hitam. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, “Mengapa atlet dibiarkan bertanding?”
Padahal, jika sejak awal ada kesungguhan untuk melindungi kepentingan atlet, persoalan ini semestinya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang jelas, adil, dan tidak merugikan pihak yang telah berjuang di arena pertandingan.
Lantas, bagaimana dengan nasib para atlet?
Pertama, mental dan kebanggaan mereka telah dihantam. Bayangkan perasaan seorang atlet ketika medali dikalungkan di lehernya. Kebanggaan itu bukan sekadar kebahagiaan sesaat, melainkan buah dari latihan berbulan-bulan, pengorbanan waktu, tenaga, dan kesempatan, serta dukungan keluarga yang tidak sedikit.
Namun, dalam semalam, status juara itu dicabut bukan karena mereka kalah dalam pertandingan, melainkan karena persoalan yang disebut berkaitan dengan sistem administrasi.
Apa yang harus kami katakan kepada orang tua mereka yang menangis haru di tribun ketika melihat anaknya meraih medali? Bagaimana menjelaskan bahwa kemenangan yang mereka rayakan ternyata bisa dianulir setelah pertandingan selesai?
Kedua, bonus yang menjadi hak dan harapan atlet terancam melayang. Bagi sebagian pejabat, bonus mungkin hanya angka dalam pos anggaran. Namun, bagi atlet, bonus memiliki arti yang jauh lebih besar. Bonus dapat menjadi pengganti biaya suplemen, membantu perekonomian keluarga, serta menjadi penghargaan atas kerja keras dan latihan berat yang telah mereka jalani selama berbulan-bulan.
Karena itu, persoalan pembatalan medali tidak bisa dipandang semata-mata sebagai urusan administrasi atau perhitungan perolehan medali. Ada masa depan, pengorbanan, dan harapan para atlet yang ikut dipertaruhkan.
Suara Hati Seorang Ketua Cabor
Sebagai Ketua Cabor, hati saya hancur. Saya menyaksikan sendiri bagaimana para atlet berjuang habis-habisan di arena, bertanding dalam kondisi kesakitan, bahkan ada yang harus pulang membawa cedera fisik yang belum tentu pulih dalam hitungan minggu.
Kami mendukung modernisasi sistem. Kami juga memahami pentingnya tertib administrasi dan validitas data. Namun, dukungan terhadap modernisasi bukan berarti kami harus menerima begitu saja ketika kelemahan sistem justru merugikan atlet yang telah menjalankan pertandingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di arena.
Di mana hati nurani kita? Apakah selembar keputusan RAKOR dan persoalan dalam sebuah aplikasi lebih berharga daripada harkat, martabat, serta perjuangan seorang atlet?
Kami tidak membutuhkan aksi saling tuding ataupun narasi cuci tangan. Kami membutuhkan penyelesaian yang adil, transparan, dan berpihak pada kepastian hak atlet. Jika memang terdapat persoalan administrasi, persoalan itu harus diperiksa secara terbuka, dengan menjelaskan dasar aturan, tanggung jawab masing-masing pihak, serta alasan yang digunakan untuk membatalkan hasil pertandingan.
Jangan sampai atlet menjadi pihak yang paling dirugikan hanya karena persoalan yang berada di luar kendali mereka.
Lalu, Bagaimana Nasib Atlet-atlet Kami?
Pertanyaan ini sederhana, tetapi membutuhkan jawaban yang nyata. Bukan sekadar penjelasan administratif, bukan pula saling melempar tanggung jawab.
Kami ingin ada solusi yang mengedepankan keadilan dan hati nurani. Perjuangan atlet harus dihargai, keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan aturan yang jelas serta diterapkan secara konsisten.
Porprov seharusnya menjadi panggung prestasi, sportivitas, dan kebanggaan daerah, bukan panggung drama yang membuat atlet mempertanyakan arti dari kemenangan mereka sendiri.
Nasib atlet tidak boleh berhenti pada keputusan rapat. Perjuangan mereka layak mendapatkan kejelasan, keadilan, dan penghargaan yang semestinya.*
