Dua Tahun Prabowo-Gibran: Bencana Mengganas, Biaya Hidup Mencekik, Greenpeace Bertanya: Apa Kerja Pemerintah?

Greenpeace Indonesia menilai pemerintah belum menunjukkan langkah memadai untuk memastikan penanganan krisis iklim berjalan seiring dengan perlindungan penghasilan, kesehatan, dan kebutuhan dasar warga.

Pada Selasa (20/10/2026), Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Aktivis organisasi lingkungan tersebut membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” menghadap ke utara, ke arah Istana Merdeka, sedangkan spanduk lainnya bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan.

Aksi itu bertepatan dengan peluncuran temuan riset terbaru Greenpeace Indonesia berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Riset tersebut menyoroti bagaimana krisis iklim memengaruhi pengeluaran rumah tangga, produktivitas, pendapatan, akses terhadap hunian, dan biaya transportasi.

Greenpeace menempatkan persoalan iklim bukan semata-mata sebagai kerusakan lingkungan, melainkan juga sebagai persoalan ekonomi dan keadilan sosial. Ketika cuaca ekstrem mengganggu pekerjaan, bencana merusak tempat tinggal, dan produksi pangan menghadapi tekanan, masyarakat berpendapatan rendah memiliki ruang yang lebih sempit untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan dampak krisis iklim paling berat dirasakan kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi.

“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” kata Jeanny, Selasa (20/10/2026).

Menurut Jeanny, cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan serta kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan.

Di tengah ketidakpastian pekerjaan, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), masyarakat juga menghadapi tekanan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Greenpeace menilai keadaan tersebut berlawanan dengan janji pemerintah untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Banjir dan Karhutla Menjadi Peringatan

Tekanan yang disoroti Greenpeace berlangsung bersamaan dengan berbagai kejadian bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa Sumatera Barat, Aceh, dan sejumlah wilayah lain menghadapi banjir, banjir bandang, serta tanah longsor, sementara karhutla masih terjadi di berbagai daerah.

Di Sumatera Barat, banjir bandang melanda Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, pada 21 September 2026 setelah hujan berintensitas tinggi. Berdasarkan pemutakhiran BNPB hingga 30 September, dua orang meninggal dunia, dua orang mengalami luka berat, dan 12 orang mengalami luka ringan. Sekitar 542 jiwa masih mengungsi. Bencana tersebut juga merusak 70 rumah dalam kategori rusak berat, sedang, dan ringan, selain berdampak pada jembatan serta infrastruktur lainnya.

Bencana kembali dilaporkan di Kota Padang pada 10 Oktober. Hujan berintensitas tinggi menyebabkan banjir di tiga kecamatan dan enam kelurahan. Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Sumatera Barat yang dikutip BNPB pada 11 Oktober, sekitar 225 kepala keluarga atau 498 jiwa terdampak, sementara 672 jiwa dilaporkan mengungsi di Kecamatan Kuranji. Pendataan dan penanganan masih berlangsung ketika laporan tersebut diterbitkan.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, banjir juga melanda sejumlah wilayah pada 10 Oktober, termasuk kawasan Tapan. Catatan pada basis data kejadian BNPB menyebutkan banjir berdampak pada sejumlah kecamatan dan nagari di kabupaten tersebut. Rangkaian kejadian ini memperlihatkan besarnya kebutuhan mitigasi, kesiapsiagaan, perlindungan warga, dan pemulihan setelah bencana.

Sementara itu, di Aceh, banjir dan longsor pada 9 Oktober berdampak pada Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Material longsor sempat menutup Jalan Nasional lintas Blangkejeren–Takengon. Di Aceh Tenggara, longsor juga menghambat akses pada ruas Kutacane–Blangkejeren dan merusak infrastruktur penyediaan air bersih.

Data tersebut merupakan laporan kejadian pada periode yang disebutkan, bukan angka akumulasi seluruh bencana selama dua tahun pemerintahan. Namun, rangkaian peristiwa itu menggambarkan besarnya tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Persoalan karhutla juga belum selesai. BMKG pada 17 Oktober melaporkan bahwa sebaran asap karhutla sempat memasuki wilayah Jawa bagian barat, termasuk Jabodetabek, pada 16 Oktober.

Asap kemudian bergerak menjauh dan tidak berdampak pada kualitas udara di permukaan menurut pemantauan yang disampaikan lembaga tersebut. Meski demikian, sisa sebaran asap masih terpantau di Pesisir Barat Banten pada ketinggian sekitar 3–5,4 kilometer.

Dalam pemantauan pada 16 Oktober, BMKG mencatat 478 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia. Sumatera Selatan mencatat 189 titik, Jawa Timur 89 titik, dan Papua Selatan 63 titik. Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah masing-masing mencatat 26 titik.

Angka titik panas tersebut merupakan hasil deteksi satelit, bukan jumlah kejadian kebakaran yang telah terkonfirmasi ataupun ukuran langsung luas lahan terbakar. Kendati demikian, data itu menunjukkan bahwa potensi kebakaran masih perlu diwaspadai, terutama di wilayah yang mengalami kondisi kering.

Dalam prakiraan periode 6–12 Oktober, BMKG juga mencatat kondisi tanpa hujan yang panjang hingga ekstrem panjang di sejumlah wilayah. Pada 4 Oktober, terdeteksi 261 titik panas di Sumatera, 212 titik di Kalimantan, serta 229 titik di Papua dan Maluku.

Kondisi kering yang berkepanjangan meningkatkan risiko kebakaran, sedangkan hujan berintensitas tinggi dalam kondisi tertentu dapat memicu banjir dan longsor.

Akan tetapi, penyebab setiap bencana harus ditentukan berdasarkan kondisi setempat. Tidak semua kejadian cuaca ekstrem dapat secara otomatis dinyatakan sebagai akibat langsung perubahan iklim tanpa kajian atribusi ilmiah.

Bagi warga, dampak bencana tidak berhenti ketika air surut atau api berhasil dipadamkan. Rumah yang rusak membutuhkan biaya perbaikan, peralatan kerja harus diganti, kegiatan ekonomi dapat terhenti, dan keluarga memerlukan tambahan pengeluaran untuk pangan, kesehatan, serta transportasi.

Beban pemulihan itu menjadi lebih berat bagi masyarakat yang tidak memiliki tabungan memadai atau perlindungan sosial yang cukup.

Riset Greenpeace: Biaya Pangan Menjadi Beban Terbesar

Laporan Besok Harga Naik! mengkaji dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur atau Jakarta Raya, Cekungan Bandung atau Bandung Raya, serta Kartamantul atau Yogyakarta Raya.

Hasil riset menunjukkan 41 persen responden merasakan dampak paling kuat pada pola konsumsi dan biaya pangan. Sebanyak 39 persen merasakan dampak pada produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen lainnya menyebut akses tempat tinggal dan biaya transportasi sebagai persoalan yang terdampak.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan kondisi lingkungan dapat merambat ke berbagai aspek kehidupan ekonomi. Gangguan terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan pekerjaan berpotensi meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan rumah tangga, sekaligus mengurangi kemampuan mereka memperoleh pendapatan.

Nelayan dan pekerja gig, termasuk pengemudi ojek daring serta pekerja lepas, menjadi kelompok yang disoroti Greenpeace. Pekerjaan mereka bergantung pada kondisi lapangan, mobilitas, dan ketersediaan peluang kerja harian. Hujan ekstrem, banjir, panas berkepanjangan, atau gangguan kualitas udara dapat menghambat aktivitas sekaligus meningkatkan risiko kesehatan.

Bagi pekerja dengan pendapatan harian, satu hari tidak bekerja dapat langsung memengaruhi kemampuan membayar kebutuhan rumah tangga. Pengemudi ojek daring, misalnya, dapat menghadapi penurunan jumlah pesanan ketika cuaca buruk, sementara risiko keselamatan di jalan meningkat. Nelayan juga menghadapi keterbatasan melaut ketika kondisi perairan tidak memungkinkan.

Namun, besarnya dampak pada setiap kelompok tidak selalu sama. Kondisi pekerjaan, lokasi tempat tinggal, perlindungan sosial, akses terhadap tabungan, dan kemampuan beradaptasi turut menentukan seberapa berat tekanan tersebut dirasakan.

Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah telah benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 2026, Presiden Prabowo Subianto menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada semester I-2026. Atha menilai capaian makroekonomi tersebut perlu dilihat bersama kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat,” kata Atha.

Ia mengkritik pertumbuhan ekonomi yang, menurut Greenpeace, belum menjawab persoalan ketimpangan dan beban lingkungan.

“Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” ujarnya.

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perekonomian Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Secara kumulatif, ekonomi semester I-2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan semester I-2025. Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku pada triwulan II mencapai Rp6.552,1 triliun.

Dengan demikian, angka 5,45 persen yang dikutip dalam perdebatan tersebut merujuk pada pertumbuhan semester pertama secara kumulatif, bukan laju pertumbuhan khusus pada triwulan II. BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan II sebesar 3,73 persen dibandingkan triwulan I-2026.

Angka pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi secara agregat, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan distribusi pendapatan, kualitas pekerjaan, atau kemampuan setiap rumah tangga memenuhi kebutuhan pokok.

Karena itu, pertanyaan tentang siapa yang menikmati pertumbuhan dan siapa yang menanggung dampak kerusakan lingkungan tetap memerlukan indikator kesejahteraan serta data distribusi yang lebih terperinci.

Rumah Tangga Dipaksa Berhemat

Riset Greenpeace mencatat berbagai strategi yang ditempuh masyarakat untuk menghadapi tekanan biaya hidup. Sebanyak 57,34 persen responden memangkas konsumsi nonesensial untuk menghemat sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan.

Sebanyak 38,78 persen responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah. Upaya tersebut membantu menghemat sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan. Sementara itu, 56,79 persen responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru untuk menambah pemasukan sekitar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan.

Sebanyak 17,73 persen responden lainnya mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, yang menghasilkan nilai ekonomi sekitar Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.

Angka-angka tersebut merupakan temuan riset Greenpeace pada kelompok dan wilayah yang diteliti, sehingga tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh rumah tangga di Indonesia. Meski begitu, temuan tersebut memberikan gambaran tentang cara masyarakat beradaptasi ketika pengeluaran meningkat dan pendapatan menghadapi ketidakpastian.

Memangkas pengeluaran nonesensial dapat membantu menjaga keseimbangan keuangan untuk sementara. Namun, apabila penghematan dilakukan terus-menerus, ruang belanja untuk kebutuhan lain dapat semakin terbatas. Demikian pula, pekerjaan tambahan dapat meningkatkan pendapatan, tetapi membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

Produksi pangan mandiri juga bukan solusi yang dapat diterapkan secara merata. Tidak semua rumah tangga memiliki lahan, waktu, modal, atau akses terhadap sarana produksi yang memadai.

Karena itu, daya lenting masyarakat tidak semestinya dijadikan alasan untuk memindahkan seluruh tanggung jawab adaptasi kepada rumah tangga. Pemerintah tetap memiliki peran dalam mengurangi risiko bencana, memperkuat perlindungan sosial, menjaga keterjangkauan pangan, dan memastikan pekerja rentan memperoleh perlindungan yang layak.

Perdebatan Anggaran 

Greenpeace juga mengkritik prioritas anggaran pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana. Organisasi tersebut menilai kebijakan pemerintah perlu diuji berdasarkan dampaknya terhadap kelompok rentan dan kapasitas negara menghadapi krisis ekologis.

Kritik itu memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara belanja program sosial, ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan perlindungan lingkungan. Namun, penilaian bahwa MBG menyebabkan inflasi harga pangan atau bahwa anggaran penanggulangan bencana telah dipangkas memerlukan pembuktian melalui data anggaran, perkembangan harga komoditas, serta evaluasi kebijakan yang dapat dibandingkan.

Perubahan harga pangan, misalnya, dipengaruhi banyak faktor, mulai dari produksi, distribusi, biaya transportasi, musim panen, permintaan, hingga kebijakan pemerintah. Untuk mengukur dampak program tertentu, diperlukan data yang dapat memisahkan pengaruh program itu dari faktor-faktor lainnya.

Begitu pula dengan anggaran kebencanaan. Penilaiannya tidak cukup hanya dengan membandingkan satu pos anggaran. Kapasitas penanganan bencana juga berkaitan dengan anggaran mitigasi, kesiapan pemerintah daerah, sistem peringatan dini, rehabilitasi, serta ketersediaan dana darurat ketika bencana terjadi.

Kendati demikian, rangkaian banjir, longsor, dan karhutla memperlihatkan bahwa penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan tetap menjadi kebutuhan mendesak. Penanganan setelah bencana perlu berjalan bersama upaya mengurangi risiko sebelum bencana terjadi, termasuk melalui tata kelola lahan, perlindungan kawasan ekologis, dan pengendalian aktivitas yang memperbesar kerentanan.

Greenpeace Desak Berpihak Kepada Rakyat

Greenpeace meminta pemerintah menempatkan dampak krisis iklim terhadap kehidupan sehari-hari sebagai bagian penting dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Keberhasilan kebijakan, menurut organisasi tersebut, tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan besarnya program pembangunan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mempertahankan kehidupan yang layak ketika menghadapi bencana serta tekanan biaya hidup.

“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” kata Jeanny Sirait.

Ia menegaskan, pemerintah perlu menyediakan solusi atas dampak krisis iklim yang semakin dirasakan masyarakat, terutama oleh kelompok pekerja yang rentan terhadap gangguan penghasilan.

“Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandas Jeanny.

Aksi di Bundaran HI menjadi desakan agar kebijakan iklim tidak berhenti pada target dan pernyataan politik. Bagi Greenpeace, perlindungan lingkungan harus berkaitan langsung dengan perlindungan penghidupan, akses terhadap pangan, keselamatan warga, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih positif, tantangan pemerintah adalah memastikan capaian tersebut berjalan beriringan dengan pengurangan kerentanan sosial dan ekologis. Sebab, ketika bencana merusak rumah, mengganggu pekerjaan, dan meningkatkan kebutuhan pengeluaran, kelompok masyarakat dengan sumber daya terbataslah yang paling sulit memulihkan kehidupan mereka. ssc/mn