Berdasarkan laporan Bloomberg Technoz pada Selasa (20/10/2026), rangkaian aksi direncanakan berlangsung di dua lokasi, yakni Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB dan kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 15.00 WIB.
Gerakan ini dikoordinasikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.
Aliansi tersebut melibatkan mahasiswa dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.
Namun, keterlibatan kampus tidak berarti seluruh mahasiswa dari perguruan tinggi tersebut akan berkumpul di Jakarta. Sejumlah kelompok mahasiswa direncanakan menyampaikan aspirasi di daerah masing-masing.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menyebut rangkaian aksi di Jakarta terdiri atas kegiatan simbolik pada pagi hari dan aksi massa pada siang hingga sore hari. AFU.id, dalam pemberitaan pada 19 Oktober 2026, memperkirakan sekitar 500 peserta akan mengikuti aksi di kawasan Tugu Tani.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Aksi Komite Sadar mengangkat sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah setelah dua tahun Prabowo-Gibran memimpin Indonesia. Lima tuntutan yang diberitakan media meliputi penanganan bencana dan persoalan lingkungan, perbaikan kondisi ekonomi, perlindungan kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, serta perbaikan akses terhadap layanan dasar.
Pertama, mahasiswa mendesak penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir secara lebih serius. Tuntutan ini menempatkan persoalan lingkungan dan bencana sebagai masalah yang membutuhkan kebijakan lintas sektor, bukan semata-mata penanganan darurat setelah bencana terjadi.
Kedua, mahasiswa menyoroti persoalan ekonomi dan meningkatnya tekanan biaya hidup. Persoalan tersebut berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang memengaruhi pengeluaran rumah tangga.
Ketiga, mahasiswa menuntut perlindungan kebebasan berpendapat dan ruang sipil. Tuntutan ini menyangkut jaminan agar kritik terhadap pemerintah, demonstrasi, serta aktivitas masyarakat sipil dapat berlangsung tanpa intimidasi atau tindakan yang melanggar hak warga negara.
Keempat, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda yang disorot. Mahasiswa menempatkan penegakan hukum dan akuntabilitas penyelenggara negara sebagai bagian dari evaluasi terhadap jalannya pemerintahan.
Kelima, mahasiswa menyoroti mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan kemampuan negara menjamin kesejahteraan warga.
Rincian tersebut merangkum lima isu yang dilaporkan media menjelang aksi. Rumusan lengkap setiap tuntutan sebaiknya merujuk pada pernyataan resmi Komite Sadar agar redaksi tuntutan tidak berubah akibat parafrasa pemberitaan.
Survei 560 Responden Jadi Salah Satu Latar Kritik
Menurut pemberitaan NU Online pada 19 Oktober 2026, Yatalathof mengatakan BEM UI menghimpun keresahan masyarakat melalui survei terhadap 560 responden dari Sumatra hingga Papua.
Temuan survei tersebut disebut menjadi salah satu latar bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, angka 560 responden tidak dengan sendirinya dapat dianggap mewakili seluruh penduduk Indonesia.
Untuk menilai tingkat keterwakilan dan kesimpulannya, diperlukan informasi mengenai metode pengambilan sampel, profil responden, pertanyaan yang diajukan, dan hasil lengkap survei.
Aksi mahasiswa ini berlangsung di tengah evaluasi yang juga disampaikan organisasi masyarakat sipil. Amnesty International Indonesia, dalam laporan bertajuk Rapor Merah HAM Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026, mengkritik perkembangan perlindungan hak asasi manusia selama periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026.
Amnesty menyoroti, antara lain, mandeknya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, menyempitnya ruang sipil, meningkatnya pelibatan aparat keamanan dalam urusan sipil, serta kebijakan yang dinilai berdampak negatif terhadap hak masyarakat.
Penilaian Amnesty merupakan pandangan organisasi pemantau HAM yang didasarkan pada pemantauan dan verifikasi yang mereka lakukan. Laporan tersebut menjadi salah satu sumber untuk memahami konteks kritik masyarakat sipil, tetapi tidak boleh disamakan dengan pernyataan resmi seluruh organisasi mahasiswa yang turun dalam aksi.
Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Menjelang demonstrasi, Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan di Jakarta Pusat.
ANTARA melaporkan pada Selasa (20/10/2026) bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan pengaturan lalu lintas di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jalan Jenderal Sudirman–MH Thamrin, serta kawasan Gedung DPR/MPR RI. Rekayasa dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga kegiatan selesai, menyesuaikan kondisi lapangan.
Kepolisian mengimbau pengguna jalan mengatur waktu perjalanan, memanfaatkan jalur alternatif, serta menghindari kawasan yang terdampak apabila tidak memiliki kepentingan mendesak.
Pengaturan lalu lintas tersebut menunjukkan bahwa aparat telah mengantisipasi aktivitas unjuk rasa di sejumlah titik. Namun, jadwal dan rekayasa lalu lintas tidak dapat dijadikan bukti bahwa demonstrasi telah berlangsung dengan jumlah massa atau situasi tertentu.
Di luar Jakarta, kelompok mahasiswa juga direncanakan menyampaikan aspirasi di daerah masing-masing. Skala dan bentuk kegiatan di setiap kota perlu diverifikasi melalui laporan setempat dan keterangan penyelenggara.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menagih pertanggungjawaban kebijakan publik. Persoalan lingkungan, ekonomi, korupsi, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan sipil menjadi rangkaian isu yang dibawa dalam aksi tersebut.
Perkembangan demonstrasi pada hari ini, termasuk jumlah peserta yang benar-benar hadir, respons pemerintah, serta kemungkinan perubahan situasi di lapangan, masih perlu dipastikan melalui laporan langsung dan keterangan resmi pihak terkait. ssc/*
