Padang, sumbarsatu.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menampung berbagai masukan dari pemangku kepentingan untuk memperbaiki layanan pemutakhiran data pemilih.
Salah satu sorotan utama adalah perlunya pembaruan sistem pengecekan data pemilih secara daring serta penyesuaian data kependudukan dengan domisili masyarakat.
Masukan tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar KPU Sumbar secara daring, Rabu (12/8/2026). Forum ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, lembaga pengawas, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan media untuk mengevaluasi kualitas layanan pemutakhiran data pemilih.
Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen mengatakan, forum tersebut digelar untuk memperoleh masukan publik terkait standar pelayanan pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan KPU.
“Kegiatan ini bersifat dialog terhadap layanan publik yang kami punyai. Kami ingin mendapatkan masukan dan saran agar pelayanan yang dilakukan KPU dapat berjalan dengan baik,” ujar Surya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan penting untuk memastikan layanan publik KPU terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sumbar Medo Patria menambahkan, Forum Konsultasi Publik merupakan ruang pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan dan publik.
Forum tersebut, kata dia, sekaligus menjadi jembatan komunikasi agar kebutuhan dan kendala dalam pelayanan pemutakhiran data pemilih dapat disampaikan secara langsung kepada KPU.
Sistem Cek Data Pemilih Diminta Lebih Rutin Diperbarui
Salah satu masukan datang dari Kabag Pengawasan Bawaslu Sumbar Fadhlul Hanif yang menyoroti layanan cekdptonline.kpu.go.id.
Menurut Fadhlul, masih terdapat sejumlah kendala dalam perkembangan layanan tersebut. Karena itu, ia mendorong adanya pembaruan sistem secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi data pemilih secara lebih baik.
“Harapannya cekdptonline.kpu.go.id melakukan update sistem per triwulannya. Setiap triwulan perlu dilakukan update sistem,” ujarnya.
Masukan tersebut menunjukkan pentingnya sistem informasi data pemilih yang responsif dan diperbarui secara berkala, mengingat data kependudukan masyarakat terus mengalami perubahan.
Perwakilan Partai Demokrat, Roni, juga menyoroti pembaruan data akibat perpindahan penduduk. Menurutnya, data pemilih harus terus disesuaikan dengan perubahan data kependudukan.
Ia menilai integrasi sistem KPU dengan data kependudukan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga akurasi data pemilih.
Data Domisili Jadi Persoalan
Persoalan lain yang mencuat adalah ketidaksesuaian dokumen kependudukan dengan domisili tempat tinggal masyarakat.
Perwakilan Partai Golkar mencontohkan kondisi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya Sipora. Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan domisili tempat tinggal mereka.
Kondisi tersebut dinilai dapat berpengaruh terhadap akurasi data pemilih sehingga perlu mendapat perhatian melalui koordinasi antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Kita perlu berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk mendorong masyarakat mengurus administrasi pindah domisili. Sama-sama mengajak masyarakat untuk mengurus administrasi pindah domisili,” katanya.
Forum Konsultasi Publik KPU Sumbar tersebut diikuti sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Bawaslu Sumbar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbar, Ombudsman Sumbar, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar, Imigrasi Sumbar, Komisi Informasi Sumbar, partai politik, LSM, BEM, serta media massa.
KPU Sumbar berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan pemutakhiran data pemilih. Perbaikan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memastikan status data pemilihnya.ssc
