Anggota Komisi III DPR RI H Benny Utama silaturahmi bersama jurnalis Pasaman Barat, Rabu, (29/7) di RM Bernama Simpang Empat. (Ist)
Simpang Empat, sumbatsatu.com-- Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama, meminta Pemda Pasaman Barat melalui OPD terkait agar berperan dan mengalokasikan anggaran penanganan narkotika.
Sebab saat ini, kata Benny, ancaman narkotika sudah sangat mengkhawatirkan, terutama bagi generasi muda.
Hal itu disampaikan Benny Utama, didampingi Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah, dalam silaturahmi dengan jurnalis Pasaman Barat, di RM Bernama, Simpang Empat, Pasaman Barat, Rabu siang (29/7/2026).
"Ancaman narkotika cukup luas. BNN anggarannya kecil, mana mungkin bisa mengkover seluruh Indonesia, oleh karena itu, diminta perhatian masing-masing Pemda setempat, dan semua OPD terkait," kata Benny.
Dia menyebut sebelumnya anggaran BNN Rp1 triliun/tahun, kemudian berhasil didorong oleh Komisi III DPR RI menjadi Rp6 triliun/tahun.
Pihaknya selaku Anggota Komisi III Fraksi Golkar juga telah mendorong agar gembong atau pengedar narkotika diberi hukuman berat atau hukuman mati, kecuali pemakai, bisa dilakukan rehabilitasi.
"Kita mendorong Kapolda dan Kajati Sumbar agar gembong narkotika agar dihukum berat, dan kita telah sampaikan hal itu," kata Benny.
Menurut Benny, untuk rehabilitasi inilah diperlukan kerjasama pihak terkait pada pemerintah daerah untuk menyediakan petugas dan sarana prasarananya. Tidak terlepas juga peran orang tua, ninik mamak, tokoh masyarakat di Sumbar sebagai upaya preventif penanganan narkotika.
"Pemberantasan narkoba tidak bisa setengah hati, harus sungguh-sungguh. Apapun cerita programnya kalau tak ada anggaran akan jadi cerita kosong saja, " kata Benny.
Selain pemberantasan terhadap narkotika, Benny juga menyoroti masalah LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) yang sudah mengkhawatirkan generasi di Sumatera Barat.
"LGBT di Sumbar peringkat 5 di Indonesia, ini sangat membahayakan. Kita prihatin, kita negeri beradat. Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah. Oleh karena itu dinas terkait dimasing-masing Pemda harus juga berperan, orangtua, ninik mamak agar diawasi anak kemenakannya agar tak terjerumus kepada hal hal yang menyimpang," kata Benny. ssc/nir
