awaslu
Padang, sumbarsatu.com— Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Barat mulai mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi Pemilu 2029. Sebanyak 176 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Bawaslu Sumbar dan 19 kabupaten/kota telah mengikuti orientasi sebagai bagian dari penguatan kapasitas jajaran pengawas pemilu.
Orientasi tersebut ditutup Senin (10/8/2026) di Aula Bawaslu Sumbar. Penutupan dilakukan Deputi Administrasi Bawaslu RI La Bayoni secara virtual. Kegiatan dihadiri Ketua Bawaslu Sumbar Alni, Anggota Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi, Vifner dan Febrian Bartez, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Rinaldi Aulia, serta jajaran sekretariat.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Rinaldi Aulia mengatakan, orientasi diikuti 176 PPPK dan dilaksanakan secara mandiri dalam lima gelombang sesuai instruksi Bawaslu RI.
"Peserta sebanyak 176 orang. Kita sudah melakukan secara mandiri pembekalan. Dengan adanya instruksi dari Bawaslu RI, kita membagi kelas menjadi lima gelombang. Hari ini penutupan gelombang lima dan seluruh peserta orientasi PPPK," kata Rinaldi.
Menurutnya, setiap peserta juga mendapatkan penilaian selama mengikuti orientasi. Lima peserta dengan nilai terbaik dari masing-masing kelas diberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan sekaligus pemacu semangat dalam menjalankan tugas.
"Kami bangga teman-teman PPPK telah menyelesaikan dengan baik," ujarnya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi mengatakan, orientasi tersebut menjadi bagian dari persiapan awal Bawaslu menghadapi Pemilu 2029.
Menurut Khadafi, pembekalan bagi PPPK menandai dimulainya persiapan sumber daya manusia untuk menjalankan tugas pencegahan, pengawasan, dan penindakan pemilu.
"Ini penanda bahwa kita sudah siap melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan di Pemilu 2029. Kita sudah mulai persiapan untuk tugas dan fungsi kewenangan kita," katanya.
Ia menegaskan, persiapan menghadapi pemilu harus dilakukan jauh sebelum tahapan dimulai. Selain kesiapan kelembagaan, Bawaslu juga perlu memastikan personel dan sumber daya pendukung memiliki kemampuan yang memadai.
"Ini mesti kita sampaikan ke publik, kita lebih awal melakukan persiapan pemilu. Kita mempersiapkan personel dan sumber daya agar tugas pokok dan fungsi kewenangan kita bisa digunakan di 2029," ujarnya.
Khadafi juga mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian orientasi hingga selesai.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Sumbar Vifner mengatakan, setiap angkatan menjalani pembekalan selama delapan hari. Materi yang diberikan mencakup pengetahuan mengenai langkah kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu.
"Proses pembekalan masing-masing angkatan selama delapan hari, diberikan pengetahuan soal langkah kerja dan tugas dan tanggung jawab di Bawaslu," katanya.
Vifner menekankan bahwa keberadaan jajaran sekretariat memiliki peran penting dalam mendukung kerja pimpinan Bawaslu. Menurutnya, tugas pengawasan tidak dapat dijalankan secara maksimal tanpa dukungan administrasi dan teknis dari sekretariat.
"Seluruh tahapan dan aktivitas dalam melakukan pekerjaan tentu saja kita pimpinan tidak akan bekerja maksimal tanpa teman-teman sekretariat," ujarnya.
Karena itu, ia berharap orientasi tersebut tidak berhenti pada pemahaman administratif, tetapi juga meningkatkan kemampuan teknis para PPPK sehingga mampu memberikan dukungan maksimal terhadap kerja kelembagaan Bawaslu.
Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Sumbar Febrian Bartez mengatakan, setelah mengikuti orientasi, para peserta telah menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu.
"Teman-teman sudah menjadi keluarga Bawaslu. Output dari kegiatan akan berdampak positif terhadap Bawaslu. Saya berharap dengan kegiatan orientasi meningkatkan kapasitas menyongsong Pemilu 2029," katanya.
Bartez mengingatkan para PPPK agar tidak berhenti belajar setelah orientasi berakhir. Peningkatan kapasitas, menurutnya, dapat dilakukan melalui pengalaman kerja maupun proses pembelajaran di luar ruang formal.
"Orientasi ini belajar yang sangat normal. Pesan saya, tidak hanya di ruangan formal, kita dituntut belajar meningkatkan kualitas dan kemampuan. Mari jaga kekompakan," ujarnya.
Deputi Administrasi Bawaslu RI La Bayoni mengatakan, berakhirnya orientasi bukan berarti berakhirnya proses pembelajaran. Setelah kembali ke unit kerja masing-masing, seluruh peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dan memberikan kontribusi nyata bagi lembaga.
"Setelah penutupan ini kembali bekerja di bidang masing-masing dan memberikan kontribusi yang besar," katanya.
Menurut La Bayoni, PPPK memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu. Karena itu, seluruh peserta diminta terus meningkatkan kapasitas, memahami tugas dan tanggung jawab, serta mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan kelembagaan.
"Keberadaan PPPK sangat strategis. Kita sedang berupaya untuk meningkatkan SDM di semua tingkatan," ujarnya.
Ia mengatakan persiapan menuju Pemilu 2029 harus dilakukan sejak dini. Apalagi, persiapan tahapan pemilu akan mulai dilakukan pada 2027. Karena itu, waktu yang tersedia harus dimanfaatkan untuk membangun kesiapan jajaran Bawaslu, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia.
"Harap memantaskan diri dan bekerja dengan baik. Jadikan orientasi ini sebagai titik awal bekerja dengan baik untuk menghadapi Pemilu 2029," katanya.
Dengan berakhirnya orientasi lima gelombang tersebut, sebanyak 176 PPPK Bawaslu Sumbar dan jajaran kabupaten/kota diharapkan tidak hanya memahami tugas administratif, tetapi juga mampu memperkuat kerja kelembagaan dalam menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan.
Orientasi itu sekaligus menjadi bagian dari langkah awal Bawaslu Sumbar membangun kesiapan menghadapi Pemilu 2029, yang tahapan persiapannya mulai bergerak sejak 2027. ssc/rel
