-
Jakarta, sumbarsatu.com— Kapal pesiar ekspedisi mewah J7 Explorer milik pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, menjadi sorotan setelah terlihat menggunakan logo Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI pada bagian lambung depan kapal.
Kemhan kemudian memberikan klarifikasi mengenai keberadaan logo tersebut. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengatakan kapal tersebut bukan aset pemerintah. J7 Explorer tetap merupakan milik pihak swasta dan dipinjamkan kepada Kemhan tanpa biaya sewa untuk mendukung kegiatan pemerintah.
Menurut Rico, kapal digunakan sebagai sarana pendukung kegiatan Kemhan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah di sejumlah wilayah Indonesia. Pemanfaatannya antara lain untuk mobilitas personel, transportasi antarpulau, pengangkutan kebutuhan kegiatan, serta mendukung koordinasi program ketahanan pangan di Wanam, Merauke, Papua Selatan, Kalimantan, dan Sumatera.
“Kepemilikan tetap berada di pihak swasta. Sementara Kemhan meminjam dan menggunakan kapal tersebut tanpa biaya sewa sebagai kapal pendukung kegiatan di lapangan. Dengan demikian, kapal tersebut bukan aset yang dibeli atau diadakan oleh Kemhan,” kata Rico, seperti dikutip Indonesia Defense Magazine, Rabu (19/8/2025).
Jadi Pangkalan Bergerak
J7 Explorer bukan kapal biasa. Kapal ekspedisi tersebut memiliki panjang sekitar 120 meter, lima dek, landasan helikopter, serta akomodasi hingga 50 tamu dalam 25 suite. Kapal itu dibangun di Batam dan diselesaikan pada 2022.
Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Papua Selatan, J7 Explorer dimanfaatkan sebagai semacam pangkalan bergerak. Kapal tersebut menjadi salah satu sarana untuk menempatkan personel, tenaga ahli, logistik, sekaligus mendukung koordinasi kegiatan di wilayah yang memiliki tantangan akses dan infrastruktur.
Pemanfaatan kapal sebagai basis operasional terutama berkaitan dengan proyek pencetakan sawah dalam skala besar di Wanam, Merauke, Papua Selatan. Indonesia Defense Magazine melaporkan J7 Explorer pernah bersandar tidak jauh dari kawasan marshalling area Yonif TP 861/Maleo Kamur, lokasi yang berkaitan dengan proyek pencetakan sawah satu juta hektare.
Kapal tersebut sebelumnya juga telah disebut sebagai “kapal induk” dalam proyek pencetakan sawah. Sejumlah laporan menyebut Haji Isam mengerahkan sekitar 2.000 ekskavator dari China, armada tongkang, serta tenaga ahli dari sejumlah negara untuk mendukung pekerjaan di Merauke.
Bukan Aset Negara
Penjelasan Kemhan menjadi penting karena foto J7 Explorer dengan logo Kemhan yang beredar di media sosial sempat memunculkan pertanyaan mengenai status kapal tersebut.
Kemhan menegaskan, pemasangan logo dan pemanfaatan kapal untuk kegiatan pemerintah tidak mengubah status kepemilikannya. Kapal tetap berada di bawah kepemilikan pihak swasta.
ANTARA juga melaporkan pemerintah menegaskan kepemilikan kapal tersebut tetap berada di tangan pihak swasta. Foto J7 Explorer berlogo Kemhan sebelumnya viral di media sosial dan memicu perhatian publik.
Dengan demikian, keberadaan logo Kemhan pada lambung kapal dimaksudkan untuk menunjukkan penggunaannya dalam mendukung kegiatan pemerintah di lapangan, bukan sebagai tanda bahwa kapal tersebut telah menjadi aset kementerian.
Digunakan untuk Program Ketahanan Pangan
Pemanfaatan J7 Explorer juga tidak terlepas dari agenda pemerintah mempercepat program ketahanan pangan nasional. Di Papua Selatan, Haji Isam terlibat dalam proyek pencetakan sawah berskala besar yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional.
Sejumlah media sebelumnya melaporkan kapal tersebut digunakan untuk menempatkan berbagai kebutuhan logistik dan sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek tersebut.
Kondisi geografis Merauke menjadi salah satu alasan penggunaan sarana transportasi laut dalam mendukung mobilisasi. Wilayah kerja yang luas serta keterbatasan akses darat membuat pengangkutan personel, peralatan dan logistik menjadi bagian penting dari pelaksanaan program.
Dalam konteks itu, J7 Explorer tidak semata digunakan sebagai kapal pesiar, tetapi difungsikan sebagai sarana operasional untuk mendukung pekerjaan di lapangan.
Kemhan memastikan penggunaan kapal tersebut tidak dilakukan melalui pembelian atau pengadaan aset. Kapal tetap milik swasta dan digunakan kementerian tanpa biaya sewa untuk mendukung program pemerintah.
Polemik mengenai kapal tersebut pada akhirnya bukan hanya menyangkut keberadaan logo Kemhan, tetapi juga memperlihatkan pola kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan program strategis, terutama di wilayah dengan tantangan logistik seperti Papua Selatan.ssc/mn/
