-
Jakarta, sumbarsatu.com – Keberangkatan 25 kepala daerah ke Singapura untuk mengikuti studi lapangan dalam rangka Kursus Pemantapan Pimpinan Pemerintahan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan Lemhannas menuai sorotan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto, perjalanan luar negeri tersebut dinilai menghadirkan pesan yang bertentangan dengan semangat penghematan belanja negara.
Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Prof. Djohermansyah Djohan, mengatakan secara akademik studi lapangan ke luar negeri memang merupakan bagian dari kurikulum Lemhannas. Selain mengikuti pembelajaran di kelas, peserta juga melakukan kunjungan lapangan untuk mempelajari praktik penyelenggaraan pemerintahan di negara lain.
"Model seperti ini memang sudah lama menjadi standar Lemhannas. Ada pembelajaran teori, kunjungan lapangan dalam dan luar negeri, lalu peserta diminta menyusun action plan ketika kembali ke daerah," kata Djohermansyah Djohan,Minggu (19/7/2026).
Namun, menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, persoalan utama bukan terletak pada konsep pembelajarannya, melainkan pada pilihan lokasi dan momentum pelaksanaannya.
Bertabrakan dengan Semangat Efisiensi
Djohermansyah menilai keberangkatan puluhan kepala daerah ke Singapura sulit dilepaskan dari narasi efisiensi yang tengah digaungkan pemerintah.
Menurutnya, ketika pemerintah meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengurangi perjalanan dinas, membatasi kunjungan luar negeri, serta memangkas belanja seremonial, studi lapangan ke luar negeri justru menimbulkan persepsi yang kontradiktif.
"Kalau situasi sekarang sedang efisiensi, sebaiknya cukup studi di dalam negeri. Tidak perlu lagi field trip ke luar negeri," ujarnya.
Ia menilai Indonesia memiliki banyak daerah yang dapat dijadikan laboratorium pembelajaran, mulai dari pengelolaan sampah, pelayanan kesehatan, transformasi digital pemerintahan, hingga inovasi pelayanan publik.
Bahkan jika membutuhkan perspektif internasional, menurutnya akan jauh lebih efisien mendatangkan pakar dari luar negeri ke Indonesia dibandingkan mengirim rombongan kepala daerah ke luar negeri.
"Lebih murah mendatangkan pakarnya ke Indonesia daripada membawa rombongan kepala daerah ke luar negeri," katanya.
Singapura Dinilai Kurang Relevan
Selain aspek efisiensi, Djohermansyah juga mempertanyakan relevansi Singapura sebagai lokasi pembelajaran bagi kepala daerah Indonesia.
Menurutnya, Singapura tidak memiliki struktur pemerintahan daerah seperti Indonesia. "Tidak ada bupati, wali kota, camat, bahkan struktur pemerintahan daerah seperti yang kita miliki."
Karena itu, ia menilai praktik pelayanan publik di Singapura belum tentu dapat diterapkan secara langsung di Indonesia mengingat perbedaan struktur birokrasi, kewenangan, kapasitas fiskal, hingga budaya administrasi.
"Ekosistem pemerintahannya berbeda. Yang didapat paling hanya perspektif teoritis. Ketika diterapkan di Indonesia belum tentu cocok."
Bukan Kurang Studi Banding
Djohermansyah berpendapat persoalan utama kepala daerah di Indonesia bukan karena kurang belajar ke luar negeri.
Ia menyoroti masih maraknya operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah, praktik korupsi, jual beli jabatan, pemerasan terhadap bawahan, lemahnya digitalisasi pelayanan publik, hingga rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan. "Retret sudah dilakukan. OTT tetap berjalan."
Karena itu, ia mengusulkan agar pembinaan kepala daerah dilakukan secara berkelanjutan selama masa jabatan, bukan hanya melalui pelatihan singkat atau studi lapangan ke luar negeri.
Materi pembinaan, menurutnya, harus lebih berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas, pencegahan korupsi, pengembangan pemerintahan digital, serta penguatan kedekatan kepala daerah dengan masyarakat.
"Bukan sekadar wawasan kebangsaan, tetapi bagaimana meningkatkan pelayanan publik, memperkuat integritas, mencegah korupsi, membangun kedekatan dengan masyarakat, dan mempercepat digitalisasi pemerintahan," jelasnya.
Djohermansyah juga mengingatkan agar studi lapangan ke luar negeri tidak berubah menjadi agenda wisata yang menggunakan anggaran negara.
Menurut pengalamannya, kunjungan luar negeri sering kali sulit dipisahkan dari aktivitas nonakademik.
"Kalau field trip, biasanya porsi jalan-jalannya cukup banyak," jelas Djohermansyah.
Ia menilai, apabila pemerintah memang ingin meningkatkan kapasitas kepala daerah melalui pendidikan internasional, program tersebut sebaiknya dilakukan secara lebih serius dan mendalam.
"Kalau memang ingin belajar serius, sekolahkan benar-benar selama sebulan penuh. Masuk kelas, belajar intensif. Jangan sekadar beberapa hari kursus lalu sisanya berkeliling," terangnya.
Bahkan ia menyindir kebiasaan yang kerap muncul dalam berbagai studi banding luar negeri.
"Nanti publik tinggal melihat saja, lebih banyak di ruang kelas atau di Orchard Road," sindirnya.
Meski mengkritisi studi lapangan ke luar negeri, Djohermansyah menegaskan pendidikan bagi kepala daerah tetap diperlukan. Menurutnya, banyak kepala daerah berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari pengusaha, politisi, birokrat, artis, hingga purnawirawan TNI dan Polri, sehingga tidak semuanya memiliki pengalaman dalam tata kelola pemerintahan.
Namun, ia menilai model pembinaan perlu disesuaikan dengan kondisi nasional dan tuntutan efisiensi anggaran. "Ke depan, cukup lakukan di dalam negeri. Kalau perlu pakar dari luar negeri, undang mereka datang ke Indonesia."
Menurutnya, keberhasilan program pembinaan kepala daerah tidak diukur dari banyaknya kunjungan luar negeri atau sertifikat yang diperoleh, melainkan dari sejauh mana pelayanan publik di daerah benar-benar mengalami perbaikan setelah para kepala daerah kembali menjalankan tugasnya.ssc
