par
Jakarta, sumbarsatu.com — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bergerak cepat mengamankan aset daerah yang terdampak proyek strategis nasional. Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., mendatangi langsung Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta pada Selasa (23/6/2026) demi memperjuangkan kejelasan ganti rugi lahan rest area Jalan Tol Padang–Sicincin.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati yang akrab disapa JKA ini menemui Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga, Dedy Gunawan, S.T., M.Sc. JKA tidak datang sendiri; ia memboyong tim delegasi kuat yang terdiri dari Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Hendra Aswara, serta para kepala dinas dari PUPR, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), hingga BPBD Padang Pariaman.
Langkah diplomasi ini dilakukan dengan menyerahkan langsung surat permohonan resmi terkait penggantian aset milik Pemkab Padang Pariaman. JKA menegaskan, meski daerahnya mendukung penuh percepatan Tol Padang–Sicincin demi mendongkrak konektivitas dan investasi di Ranah Saiyo Sakato, kepastian hukum dan tata kelola aset daerah tidak boleh dikesampingkan.
"Aset daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional perlu mendapatkan kepastian penggantian sesuai ketentuan yang berlaku. Ini penting agar tidak menimbulkan persoalan administrasi dan pengelolaan aset di kemudian hari," ujar John Kenedy Azis.
Menariknya, Pemkab Padang Pariaman menawarkan opsi cerdas dalam mekanisme penggantian ini. Selain opsi ganti rugi berupa uang tunai, JKA mengusulkan skema kompensasi berupa dukungan pembangunan fisik dari pemerintah pusat.
Target utamanya adalah kelanjutan pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang hingga saat ini proyeknya masih terbengkalai atau belum tuntas. Jika usulan ini disetujui, dana kompensasi tol tersebut akan langsung dialihkan untuk menyelesaikan "rumah rakyat" Padang Pariaman tersebut.
Pihak Direktorat Jalan Bebas Hambatan menyambut positif kedatangan dan aspirasi dari rombongan Pemkab Padang Pariaman. Pertemuan tersebut langsung membedah aspek teknis serta regulasi administratif guna mencari jalan keluar terbaik terkait status lahan rest area tersebut.
Pj Sekda Padang Pariaman, Hendra Aswara, menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal ketat hasil pertemuan ini melalui komunikasi yang intensif dengan pusat.
"Kita berharap ada solusi terbaik sehingga aset milik daerah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional ini dapat diselesaikan secara baik, transparan, dan sesuai regulasi," kata Hendra.
Bagi Padang Pariaman, perjuangan ini bermakna ganda: memastikan proyek Tol Padang–Sicincin berjalan mulus tanpa ganjalan sengketa lahan, sekaligus menyelamatkan aset daerah demi menuntaskan infrastruktur lokal yang tertunda.ssc
