om
Luhak Nan Duo, sumbarsatu.com— Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan komitmennya memperkuat integrasi data penurunan stunting hingga ke tingkat nagari.
Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Membangun Kesamaan Pemahaman dan Komitmen Integrasi Data Konvergensi Stunting, yang digelar di dua nagari pilot project—Nagari Kapa pada 19 November 2025 dan Nagari Giri Maju pada 20 November 2025.
Pertemuan ini merupakan kolaborasi Pemda Pasaman Barat bersama Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta sebagai bagian dari pelaksanaan Program Stunting 2.0 tahun 2025–2028. Program ini melanjutkan pendampingan periode 2022–2024 yang terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas daerah, termasuk dalam regulasi, tata kelola, dan pemanfaatan data.
Program Stunting 2.0 yang diinisiasi Tanoto Foundation mengadopsi pendekatan baru sesuai kebijakan nasional, termasuk Perpres 21/2021 dan Juknis Aksi Konvergensi Stunting 2024. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah POPS (Pusat Operasi Penurunan Stunting)—platform integrasi data untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat nagari.
Pertemuan ini dihadiri unsur kabupaten seperti Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, DPPKBP3A, DPMN; unsur kecamatan; puskesmas; pendamping PKH; PLD; TP-PKK nagari; kader posyandu; KPM; dan TPK.
Tujuan pertemuan ini meliputi upaya menyatukan pemahaman para pihak tentang pentingnya integrasi kegiatan, memperkuat dukungan serta komitmen dari pemerintah nagari dan OPD, serta mencapai kesepakatan terkait pembagian peran dan penyusunan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan bersama.
Narasumber dari TP3S Kabupaten, Rafki Junaidi, SKM, M.Si (Bappelitbangda), memaparkan urgensi pelaksanaan aksi konvergensi stunting. Ia menjelaskan bahwa aksi konvergensi merupakan kerja terpadu lintas sektor, mulai dari tingkat pusat hingga nagari, dengan sasaran utama seperti remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam paparannya, Rafki menekankan pentingnya data terintegrasi untuk memastikan akurasi layanan, transparansi, serta kebijakan yang tepat sasaran. Ia juga menguraikan mekanisme integrasi yang mencakup pengumpulan data, sistem integrasi, analisis, hingga proses pengambilan keputusan. Menurutnya, data yang valid menjadi fondasi dalam penyusunan perencanaan dan intervensi yang efektif untuk percepatan penurunan stunting.
Camat Luhak Nan Duo, Sutrisno, menegaskan pentingnya penyelarasan data stunting antar pemangku kepentingan di tingkat nagari.
“Kita harus menyamakan dan menyelaraskan seluruh data di nagari. Data harus melalui proses FGD, rembuk stunting, dan terintegrasi lintas sektor. Dengan data yang tepat, kita bisa menganalisis akar masalah dan menyusun intervensi yang benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Pemda Pasaman Barat sendiri mencatat progres signifikan dalam lima tahun terakhir. Prevalensi stunting di Pasaman Barat turun dari 29,7% pada tahun 2023 menjadi 26,6% pada tahun 2024.
Wali Nagari Kapa, Nofrizon, menekankan pentingnya keseragaman data di tingkat nagari sebagai dasar perencanaan.
“Kita tidak ingin terjadi perbedaan data antara kader, bidan, dan puskesmas. Di Nagari Kapa, terdapat 14,57% atau sekitar 136 anak stunting. Data ini harus sesuai dengan kondisi lapangan agar intervensi yang dilakukan tepat dan efektif,” tegasnya.
Ia juga meminta agar program sosial seperti PKH turut mengintervensi keluarga yang memiliki anak stunting atau rentan stunting.
Melalui pertemuan di Nagari Kapa dan Giri Maju ini, Pemda Pasaman Barat bersama Tanoto Foundation dan lembaga mitra menargetkan meningkatnya pemahaman pemerintah nagari serta TP3S mengenai pentingnya integrasi data.
Selain itu, pertemuan ini juga mendorong terciptanya komitmen pembagian peran dalam pengembangan platform POPS, memperkuat keterlibatan aktif OPD dan stakeholder lintas sektor, serta menghasilkan rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan integrasi data stunting di tingkat nagari. (Ssc/nir)
