Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo FOTO CNBC
Jakarta, sumbarsatu.com — Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah strategis dalam menata pertumbuhan wilayah nasional melalui rancangan 50 kota prioritas untuk periode pembangunan 2025–2029.
Dari 50 kota yang dilansir Kementerian PU itu, hanya satu kota Bukittinggi yang masuk sebagai pariwisata dalam daftar. Sementara Padang, ibu kota Sumatera Barat ini, termasuk kota tak jelas araynya mau kemana sehingga tidak bisa dimasukkan ke kategori mana saja.
Rencana ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam forum internasional Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).
“Kami merancang 50 kota dan kawasan baru dengan visi menyeimbangkan antara Jawa dan luar Jawa,” ujar Dody. Menurutnya, pemerataan pembangunan menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan wilayah, sekaligus menjawab tantangan urbanisasi dan krisis lingkungan yang kian nyata.
Langkah ini merupakan bagian dari visi strategis Kementerian Pekerjaan Umum yang disebut PU608, yaitu arah pembangunan menuju 2029 dengan tiga target utama: menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6, menekan kemiskinan hingga nol persen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun.
“Melalui pendekatan PU608, kami tidak hanya mengejar jumlah infrastruktur, tapi juga kualitas dan keberlanjutan,” tegas Dody.
Rencana 50 kota prioritas ini juga menjadi tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan yang adil dan berimbang. Dalam arahannya, Presiden menekankan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pusat pertumbuhan di Jawa, tetapi juga menjangkau wilayah Indonesia bagian timur dan perbatasan.
Dody menjelaskan, instruksi tersebut mencakup pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah dan jalan daerah, hingga pengembangan energi terbarukan. “Melalui instruksi presiden, kami bergerak cepat. Setiap proyek adalah garis depan ketahanan nasional. Setiap instruksi ditujukan untuk memuliakan rakyat,” katanya.
Struktur 50 Kota Prioritas
Dalam paparannya di ISF 2025, Dody memerinci bahwa dari 50 kota prioritas, 10 ditetapkan sebagai kawasan metropolitan, 4 merupakan kota metropolitan usulan baru, serta 36 kota non-metropolitan yang terbagi menjadi empat kategori: kota industri, kota pariwisata, kota perdagangan, dan kota pendidikan. Selain itu, terdapat 4 kota kecil berkarakter khusus yang memiliki nilai budaya, ekologi, dan historis penting.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan peta pertumbuhan multi-pusat (polycentric growth) yang memperkuat daya saing setiap wilayah tanpa meninggalkan kearifan lokal.
Menurut data Kementerian PU, kota-kota di Indonesia saat ini menyumbang sekitar 45,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, pertumbuhan yang cepat juga menimbulkan tekanan baru seperti kemacetan, mahalnya biaya hidup, dan berkurangnya ruang hijau.
“Tarif meningkat, permukiman menurun, mobilitas melambat. Kita tidak bisa hanya membangun lebih banyak jalan — kita harus membangun lebih banyak masa depan,” ujar Dody.
Ia menambahkan, pembangunan kota ke depan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan sistem sosial. “Krisis iklim bukan hal abstrak. Semarang menghadapi kenaikan muka air laut, NTT dilanda kekeringan, dan Bali mengalami banjir besar. Ini semua sinyal bahwa tata kelola berkelanjutan bukan pilihan, tetapi keharusan.”
Dody menekankan pentingnya sinkronisasi lintas lembaga melalui konsep “satu peta, satu data, satu rencana” agar setiap investasi infrastruktur mendukung ketahanan nasional. “Kita tidak sedang membangun monumen, tapi membangun ketahanan,” ujarnya.
Kementerian PU menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan Bappenas, Kementerian ATR/BPN, dan pemerintah daerah untuk memastikan setiap proyek kota prioritas memiliki dasar hukum, peta tata ruang, dan mekanisme pembiayaan yang jelas.
Dody menegaskan bahwa arah pembangunan 50 kota prioritas tidak sekadar soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal martabat dan keadilan sosial.
“Kota-kota tidak hanya harus tumbuh, tapi juga bersinar — bersinar dengan martabat, kesetaraan, dan kesempatan,” katanya.
Ia menambahkan, keberlanjutan pembangunan menjadi fondasi bagi masa depan generasi mendatang. “Infrastruktur bukan hanya mesin pertumbuhan, tapi juga penjaga keseimbangan iklim dan keadilan sosial. Tata kelola yang baik adalah fondasi untuk Indonesia yang kuat.”
Dengan demikian, pemerintah berharap strategi 50 kota prioritas 2025–2029 menjadi tonggak baru pemerataan pembangunan, mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan. ssc/mn
