Tanah Datar, >sumbarsatu.com--Upaya penangulangan kemiskinan membutuhkan kerja keras, inovasi, sinergi dan partisipasi dari seluruh pihak dalam menurunkan angka kemiskinan sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar Ahmad Fadly selaku Ketua Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan (TKPK) pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penangulangan Kemiskinan, di Aula Kantor Bupati setempat, Kamis (2/10/2025).
"Penangulangan kemiskinan adalah program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan besinergi dengan dunia usaha untuk mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan Perpres nomor 96 tahun 2025 dan Permendagri nomor 53 tahun 2020," ujarnya.
Wabup Ahmad menyebutkan bahwa kegiatan tersebut, dianggap penting dilakukan untuk menyatukan langkah, menyelaraskan program serta memperkuat koordinasi agar kebijakan dan intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
"Rakor Penangulangan Kemiskinan Tanah Datar tahun 2025 tidak hanya kegiatan formalitas. Kami berharap apa yang disampaikan pada Rakor ini, dilaksanakan secara konsisten dan bertahap karena persoalan kemiskinaan telah menjadi perhatian bersama agar diusahakan dan dihadapi secara serius," ucapya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Tanah Datar Adryanti Rustam, SE. M.Si memaparkan peran pemerintah daerah dalam penangulangan kemiskinan mencakup integrasi program nasional dengan kebutuhan lokal, optimalisasi pengunaan dana desa dan APBD, penguatan basis data terpadu di daerah, kolaborasi dengan berbagai pihak serta monitoring evaluasi berbasis kinerja.
"Strategi penangulangan kemiskinan dalam RPJMN dan RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2025-2029 merupakan agenda nasional yang membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk mendukung Indonesia tanpa kemiskinan ekstrem," pungkasnya. SSC/NC
