Foto bersama para tamu undangan
Padang Aro, sumbarsatu.com — Upaya memperkuat sinergi multipihak dalam pengelolaan Perhutanan Sosial kembali digaungkan di Kabupaten Solok Selatan.
Pada Selasa (8/7/2025), Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI bersama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menggelar forum kolaborasi yang mempertemukan berbagai unsur pemerintahan, lembaga masyarakat, hingga pelaku usaha lokal untuk membicarakan strategi pembangunan berbasis potensi nagari.
Forum ini menjadi ruang bertemunya para pemangku kepentingan, dari dinas dan instansi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, hingga kelompok-kelompok pengelola hutan seperti KUPS Kopi Marola Mutiara Suliti, KUPS Beras Organik Simancuang, dan KUPS Kompos Pakan Rabaa. Seluruh pihak duduk bersama menyusun agenda kolaboratif guna mendorong integrasi potensi nagari ke dalam rencana pembangunan daerah melalui skema Perhutanan Sosial.
Kabupaten Solok Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan capaian signifikan dalam implementasi Perhutanan Sosial di Sumatera Barat.
Masyarakat yang telah memperoleh izin kelola menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal mampu menjaga ekosistem hutan sekaligus meningkatkan taraf ekonomi.
Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, membuka forum ini secara resmi dan menegaskan bahwa kegiatan tersebut mencerminkan komitmen daerah dalam memajukan Perhutanan Sosial.
Ia menyebutkan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program dan menjadikan hutan sebagai fondasi ekonomi masyarakat.
Pelaksana Harian Kepala Bappeda Solok Selatan, Zilhamri, dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat 17 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di wilayahnya, dengan total pengelolaan seluas 36.983 hektare.
Dari kelompok tersebut telah terbentuk 33 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bergerak di berbagai sektor usaha, mulai dari kompos, kopi, beras organik, madu, hingga jasa lingkungan. Ia menilai, KUPS merupakan embrio usaha mikro dan menengah yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan apabila berhasil terintegrasi ke dalam program pembangunan kabupaten.
Forum ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dari para pelaku KUPS dampingan KKI WARSI. KUPS Kompos dari Nagari Pakan Rabaa, misalnya, telah memproduksi lima ton pupuk per bulan meski masih terkendala sarana produksi.
KUPS Kopi Marola Mutiara Suliti mulai menembus pasar dengan kapasitas produksi 100 kilogram per bulan. Sementara itu, KUPS Beras Organik Simancuang memasarkan produk pertanian ramah lingkungan hingga satu ton per tahun. Ketiganya menyuarakan kebutuhan akan dukungan peralatan, pelatihan, legalitas usaha, serta akses pasar agar usaha yang telah dirintis dapat berkelanjutan.
Program pendampingan dari KKI WARSI melalui Strengthening from the Roots telah mengalokasikan dana Rp500 juta dalam tiga tahun terakhir untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas, dan mendorong tumbuhnya usaha lestari di tingkat lokal.
Program ini membuktikan bahwa ketika masyarakat diberi ruang dan dukungan yang stabil, mereka mampu membangun sistem kelola hutan yang produktif dan berkelanjutan. Riche Rahma Dewita, Program Manager KKI WARSI, menekankan bahwa tantangan ke depan adalah membangun ekosistem pendukung yang dapat memastikan kesinambungan upaya masyarakat.
Dalam sesi panel, Sekretaris Daerah Solok Selatan, Syamsurizaldi, menekankan bahwa komitmen terhadap Perhutanan Sosial telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Solok Selatan 2025–2045. Ia mengingatkan bahwa lebih dari 60 persen wilayah Solok Selatan merupakan kawasan hutan, dan sekitar 70 persen penduduknya menggantungkan hidup dari sumber daya tersebut.
Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan pendanaan bagi program Perhutanan Sosial menjadi sangat relevan dalam kerangka kesejahteraan masyarakat jangka panjang.
Dalam forum ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan dukungannya secara konkret. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyatakan akan fokus memperkuat kelembagaan dan manajemen pasca-izin bagi kelompok pengelola.
Dinas Pertanian menyatakan siap mendukung pengadaan bibit dan pengembangan pupuk organik. Dinas Koperasi dan UMKM akan memfasilitasi legalitas merek dan akses pemasaran. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) akan mendorong tata kelola Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN).
Sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempromosikan gerobak kopi serta membuka ruang bagi KUPS melalui galeri UMKM di kawasan 1.000 Rumah Gadang. Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup pun menyatakan komitmennya untuk mengintegrasikan upaya mitigasi perubahan iklim dalam program berbasis kawasan hutan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, turut hadir sebagai narasumber dalam forum tersebut. Ia menyampaikan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat harus dibangun di atas tiga pendekatan utama: konservasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan.
Ia juga mendorong agar pengelolaan perhutanan sosial ke depan memanfaatkan teknologi digital, seperti dashboard GIS, evaluasi berbasis indikator keberlanjutan, dan pengembangan kemitraan multipihak untuk hilirisasi produk.
Forum ini ditutup dengan komitmen bersama dari seluruh peserta untuk menindaklanjuti hasil diskusi melalui pertemuan teknis antara OPD, LPHN, dan mitra pembangunan.
Wakil Bupati Yulian Efi menegaskan bahwa semua komitmen yang telah disampaikan OPD akan dikawal dan dijalankan secara bertahap. Ia menegaskan kembali bahwa Perhutanan Sosial bukan semata tentang hutan, tetapi tentang masa depan ekonomi dan martabat masyarakat Solok Selatan. ssc/nabila
