Selasa, 04/02/2025 21:35 WIB

Pemkab Pasaman Barat Tanam 71 Hektare Padi untuk Dukung Ketahanan Pangan

Simpang Empat, sumbarsatu.com – Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan penanaman perdana secara serentak dalam program Agroforestry Pangan.

Program ini mengintegrasikan tanaman padi lahan kering atau padi gogo dengan tanaman serbaguna (Multi-Purpose Tree Species/MPTS) menggunakan pola agroforestri.

Kegiatan ini berlangsung secara nasional di enam regional dan 26 titik lokasi dengan dukungan pemerintah pusat, serta dipusatkan di Indramayu pada Selasa (4/2/2024).

Di Pasaman Barat, pembukaan acara dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting di Lubuk Manggis, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, dan diresmikan oleh Menteri Kehutanan serta Menteri Pertanian.

Penanaman padi gogo merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan dengan pendekatan agroforestri. Pola ini mengintegrasikan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan guna mencapai manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial.

Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

"Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan bahan pangan, tetapi juga pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan. Dengan integrasi antara pertanian dan kehutanan, kita dapat memaksimalkan produktivitas lahan, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta melindungi ekosistem," ujarnya.

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, Kementerian Kehutanan melalui program kehutanan sosial bersama Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan agroforestri pangan seluas ±1,9 juta hektare.

Dari jumlah tersebut, terdapat areal yang sesuai untuk komoditas padi lahan kering seluas ±389.406 hektare. Jika digabungkan dengan potensi areal Perhutani, totalnya mencapai ±419.462,37 hektare.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa penanaman agroforestri pangan serentak ini merupakan strategi jangka panjang untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Program ini juga bertujuan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam ketahanan pangan.

"Dengan demikian, hutan tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga manfaat ekonomi dan sosial yang berimbang demi pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Amran.

Sebagai bagian dari komitmen, Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Program Pembangunan Bidang Kehutanan dengan Bidang Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasaman Barat Hendra Putra menyampaikan bahwa saat ini telah ditanam 71 hektare lahan di Pasaman Barat dengan target pengembangan mencapai 4.599 hektare.

Ia berharap program ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi diimplementasikan dengan baik agar target dapat tercapai.

Ia juga mengajak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perusahaan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat untuk mendukung keberhasilan program ini demi kemandirian pangan daerah.

Selain padi gogo, program swasembada pangan lainnya seperti penanaman ubi dan jagung juga tengah dikembangkan.

Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Febrina Tri Susila Putri, menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi sektor utama dalam pembangunan daerah. Namun, tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama terkait alih fungsi lahan yang semakin meningkat.

"Meskipun anggaran program ini belum sepenuhnya jelas, pelaksanaannya harus tetap berjalan guna mencapai ketahanan pangan secara mandiri," ujarnya.

Salah satu tokoh masyarakat Lubuk Manggis, Najjar, menyampaikan bahwa masyarakat setempat telah menyiapkan lahan seluas 500 hingga 1.000 hektare untuk pertanian.

Ia berharap dukungan pemerintah semakin meningkat karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat.

"Kami juga berharap adanya bimbingan dari para pemangku kepentingan dalam mengembangkan program ini. Masyarakat perlu diarahkan agar program ini berhasil sesuai harapan," tuturnya. SSC/NIR

BACA JUGA