Solok Selatan, sumbarsatu.com—Kata "menjaga hutan" sering kali dianggap kurang berdampak terhadap kelestarian hutan dibandingkan dengan "menumbuhkan hutan". Namun, menjaga hutan memerlukan dedikasi yang sama besar dan menghadirkan tantangan yang tak kalah kompleks.
Tindakan ini berarti melindungi ekosistem yang sudah ada, menghindari eksploitasi sumber daya secara berlebihan, dan memastikan kelangsungan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan di tengah tekanan ekonomi. Kehadiran dan dedikasi Lembaga Pengelola Hutan Nagari yang menjaga hutan perlu diapresiasi dan mendapatkan dukungan lebih.
Salah satu upaya penjagaan hutan yang dilakukan LPHN yaitu menyelenggarakan workshop “Keberadaan Hutan Nagari, Sosialisasi Zonasi Kawasan, dan Pemetaan Petani” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatra Barat pada Selasa, 24 Desember 2024.
Workshop ini adalah upaya menggalang dukungan dari berbagai elemen, mulai dari masyarakat lokal, pemerintah nagari, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga lembaga non-pemerintah untuk pengelolaan hutan nagari.
Dengan tema besar kolaborasi, kegiatan ini menjadi tonggak penting untuk menjaga kelestarian Hutan Nagari Simancuang yang kaya akan biodiversitas sekaligus menopang kehidupan ekonomi masyarakat setempat.
Hutan Nagari Simancuang bukan sekadar tegakkan pohon yang rimbun, tetapi juga sumber kehidupan utama bagi masyarakat setempat. Hutan ini menjadi penyedia air untuk mengairi sawah-sawah yang menjadi mata pencaharian utama. Kerusakan hutan akan langsung mengancam ekonomi masyarakat, membuka peluang terjadinya bencana seperti banjir dan longsor, serta mengganggu keseimbangan ekosistem.
“Jika kita kehilangan hutan, kita tidak hanya kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga menghadapi risiko bencana yang lebih besar. Menjaga hutan sama artinya dengan menjaga masa depan kita,” tegas Yasman, Ketua LPHN Simancuang dalam relis yang diterima sumbarsatu, Jumat (27/12/2024).
Workshop ini merupakan bagian dari program LPHN yang didukung oleh KKI Warsi melalui program pendampingan organisasi berbasis masyarakat atau CBO untuk memperkuat pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Fokus utamanya adalah mengurangi deforestasi, memberdayakan masyarakat, dan memastikan pengelolaan kawasan hutan berlangsung secara berkelanjutan.
Rainal Daus, Wakil Direktur KKI Warsi, menyoroti pentingnya modal sosial masyarakat Simancuang dalam menjaga hutan.
“Masyarakat Simancuang memiliki kearifan lokal yang kuat. Mereka tahu betul bahwa hutan bukan hanya aset lingkungan, tetapi juga kunci keberlangsungan hidup mereka,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret dalam program LPHN adalah sosialisasi zonasi kawasan dan pemetaan petani. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penggunaan lahan dan menetapkan fungsi masing-masing zona dalam kawasan hutan, sehingga dapat dimanfaatkan secara bijak tanpa merusak keseimbangan ekosistem.
Pemetaan petani yang berada di dalam hutan bertujuan agar petani dapat mengetahui hak dan kewajiban selaku pengelola hutan desa. Kemudian zonasi yang jelas bertujuan agar adanya batas kawasan yang bisa dimanfaatkan masyarakat dengan kawasan hutan yang berfungsi lindung.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat terus memanfaatkan hutan secara ekonomi, tetapi tetap menjaga kelestariannya. Sosialisasi zonasi kawasan hutan dan pemetaan petani ini bertujuan untuk menetapkan pembagian kawasan berdasarkan fungsi dan manfaatnya,” jelas Yasman.
Selain itu, Wali Nagari Alam Pauh Duo, Irmansyah Putra, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Hutan Nagari Simancuang.
"Kami mengingatkan kepada LPHN untuk terus menjaga keterbukaan dalam setiap kegiatan dan memastikan bahwa semua pihak, terutama masyarakat, terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan hutan ini. Pengelolaan yang transparan dan melibatkan masyarakat akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk melestarikan hutan ini," ujar Wali Nagari.
Lebih lanjut, Wali Nagari Alam Pauh menyampaikan bahwa Pemerintah Nagari juga telah menslotkan dukungan untuk aktivitas LPHN, baik untuk tahun ini maupun tahun depan.
“Kami berkomitmen mendukung penuh LPHN dalam menjalankan program-program pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan ini akan kami wujudkan baik dalam bentuk alokasi anggaran maupun fasilitasi kegiatan yang dapat meningkatkan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujar Wali Nagari.
UPTD KPHL Batang Hari dan Dinas Pertanian juga menyatakan komitmen mereka untuk mendukung kelompok-kelompok tani yang mengelola lahan di Simancuang. Kedua institusi ini akan memberikan dukungan berupa bibit hortikultura untuk meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan.
Dengan adanya dukungan ini, diharapkan para petani dan peladang di kawasan Hutan Nagari Simancuang dapat beralih ke pertanian yang lebih ramah lingkungan, mengurangi tekanan terhadap hutan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
Dengan sinergi yang dibangun, Hutan Nagari Simancuang diharapkan tetap terjaga sebagai penjaga biodiversitas, penyangga ekonomi masyarakat, dan warisan hijau bagi generasi mendatang. Langkah ini menjadi pengingat bahwa menjaga hutan bukan sekadar tugas, melainkan tanggung jawab kolektif untuk merajut masa depan yang berkelanjutan.SSC/SONIA
