Senin, 14/10/2024 19:10 WIB

Agam Dapat Dana Hibah untuk Rehab-Rekontruksi

Agam,sumbarsatu.com-Pemkab Agam mendapat dana hibah dari Pemerintah Pusat, untuk merehab dan rekontruksi tujuh infrastruktur jembatan dan irigasi yang terkena dampak bencana erupsi Gunung Merapi.

Dana sebesar Rp10,95 miliar berasal dari Dana Siap pakai BNPB, yang akan dikelola BPBD Agam, seperti disampaikan Pjs. Bupati Agam, Endrizal, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, dana dimaksud untuk perbaikan darurat jembatan Madang I dengan dana Rp3,4 miliar, perbaikan jembatan Kubu Sarunai dengan alokasi Rp3,4 miliar, perbaikan darurat Tabek Berawal dengan alokasi Rp1,8 miliar.

Perbaikan tanggul irigasi Banda Tambuo dengan alokasi Rp500 juta, perbaikan irigasi Banda Gadang dengan alokasi Rp750 juta.

Perbaikan tanggul irigasi Barusuang dengan alokasi Rp500 juta, dan perbaikan tanggul irigasi Pincuran Sunsang Rp600 juta.

Dijelaskan, saat ini sedang dilakukan percepatan penyelesaian dokumen perencanaan, sehingga pekerjaan rehab rekon infrastruktur yang rusak tersebut dapat segera dilaksanakan pada awal November 2024.

sedangkan bantuan rumah yang terdampak bencana banjir bandang dan lahar dingin Gunung Marapi yang disetujui BNPB sebanyak 258 unit.

Bantuan tersebut belum bisa disalurkan karena beberapa dokumen yang harus dilengkapi berupa petunjuk teknis, dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan untuk pedoman pengaturan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana bantuan.

Juknis telah dibahas dengan Tim BNPB bersama kabupaten atau kota penerima se-Indonesia. Agam menunggu rekomendasi dari Badan Geologi berkaitan dengan tempat pembangunan rumah yang rusak berat.

Sawah yang tertimpa material terdampak banjir bandang dan lahar dingin sudah dilakukan survei pemetaan lahan terdampak.

Lahan rusak 103,471 Ha, dengan rincian rusak berat 94,306 Ha, dan rusak ringan 9,165 Ha.

Optimalisasi lahan dengan dana APBN 2024, untuk Kecamatan Canduang, Baso, Banuhampu, dan Sungai Pua, dananya sudah berada di Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar dan menunggu revisi Juknis dan MoU dengan TNI untuk pengerjaan di lapangan. (MSM)

BACA JUGA