KPU Padang-FWP Kota Padang gelar diskusi publik bertema "Pers di Tengah Gempuran Jurnalisme Warga pada Pilkada Serentak 2024", Sabtu 5 Oktober 2024.
Padang, sumbarsatu.com—Jurnalisme warga yang memanfaatkan platform media sosial, dalam batas tertentu, berkontribusi dalam penyebaran informas. Aktivitas dan praktik “memproduksi berita” yang dilakukan warga biasa ini malah informasi yang disampaikan acap digunakan sebagai “bahan” awal peliputan jurnalis profesional. Praktik jurnalisme warga ini biasanya mengandung kaidah kerja jurnalistik kendati terkadang belum lengkap.
Sekaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak Nasional yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, peran jurnalisme warga dirasa perlu sebagai pelapor awal sebuah peristiwa.
Demikian benang merah yang muncul dari diskusi publik bertema "Pers di Tengah Gempuran Jurnalisme Warga pada Pilkada Serentak 2024" yang digelar Forum Wartawan Parlemen Kota Padang-Komisi Pemilihan Umum Padang di Pangeran Beach Hotel, Sabtu (5/10/2024).
Diskusi ini menghadirkan Hendra Makmur, jurnalis langgam.id dan ahli pers dari Dewan Pers sebagai pemantik (narasumber). Diskusi yang penuh keakraban ini dimoderatori Siti Rahmadani Hanifah.
“Jurnalisme warga di samping sebagai sebuah tantangan bagi insan pers namun juga sekaligus bisa menjadi sumber informasi awal yang bisa ditindaklanjuti secara lebih mendalam atas sebuah peristiwa,” papar Hendra Makmur.
Menurutnya, problem paling besar dan sekaligus tantangan masyarakat pers adalah hoaks, berita palsu, yang tersebar masif menggunakan pelbagai platform media sosial.
“Perilaku masyarakat kekinian yang cenderung menyerap informasi dari media sosial ketimbang media pers atau media mainstream yang dikelola profesiona menjadi tantangan khusus bagi masyarakat pers. Kepercayaan publik terhadap pers profesional akan tergerus secara cepat. Maka kerja utama kita adalah menjaga kepercayaan publik terhadap pers profesional. Ini modal utama kita,” urai Hendra Makmur.
Ia melansir survei yang menyebutkan pengguna internet di Indonesia mencapai 80 persen dari penduduk Indonesia. Dan sebanyak Sebagian besar pengguna internet mencari informasi dari media sosial, baik itu platform Instagram, Facebook, Tiktok, YouTube, SnackVideo, dan lainnya.
“Salah satu strategi agar media pers (cetak, daring, multimedia lainnya) harus memanfaatkan media sosial untuk keterjangkauan lebih luas pembacanya dan sekaligus menekan penetrasi masif hoaks di media sosial. Dan hal ini juga bisa dilakukan Komisi Pemilihan Umum,” terang Hendra Makmur.
Hendra Makmur memprediksi dan yakin dalam pilkada ini memanfaatkan medsos akan semakin tinggi dan meningkat karena media sosial dikesankan sebagai salah satu cara yang paling efektif berkomunikasi dengan publik secara luas.
Ketua KPU Kota Padang Dorri Putra saat mengantarkan diskusi mengatakan, peran media pers
sangat penting dan terdepan dalam menangkal hoaks dan berita palsu. KPU sangat berkepentingan dan tidak akan mampu “melawan genpuran” hoaks tanpa ada dukungan media pers.
“Penyelenggaraan pilkada 2024 ini kita Bersama0sama berharap setiap tahapan berjalan dengan baik tanpa kendala. Tidak dinodai dengan simpang siur berita hoak dan pelanggaran. =Untuk itu kami membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama dari insan pers untuk terlaksananya pilkada yang berkualitas, tanpa hoaks, aman dan damai,” kata Dorri Putra.
Ketua FWP Kota Padang Al Imran menguraikan posisi media pers di tengah kepungan hoaks dan berita palsu di media sosial serta ujaran kebencian yang berpotensi adu domba, agar terus menerus meningkatkan semua aspek sumber daya yang dimiliki jurnalis dan perusahaan media. Ia juga menjelaskan kegiatan diskusi publik kerja sama dengan KPU Padang ini selaras dengan Surat Edaran (SE) Nomor 200.2.1/2222/SJ tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024..
“Media massa pers harus tetap berada pada koridor semestinya di tengah gempuran informasi di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kerja kolaborasi dengan para pihak harus dijalin agar hak masyarakat mendapatkan bacaan bermutu bisa ditingkatkan. FWP Kota Padang sedang melakukan hal itu pada hari ini dengan KPU Padang,” sebut Al Imran.
Kegiatan diskusi publik ini dihadiri 60 orang jurnalis dari pelbagai media baik cetak maupun daring. Tampak hadir Kimisioner KPU Padang, Arset Kusnadi, Sekretaris KPU Padang, Agustian, penasihat FWP Padang, Syamsu Rizal dan Saribulih. SSC/MN
