Tutupan hutan alam di Provinsi Sumatera Barat mengalami penyusutan. Kini, tutupan hutan di Sumatera Barat tinggal 1,8 juta hektare atau 44 persen dari luas wilayah ini. Tiga tahun terakhir, Provinsi Sumatera Barat kehilangan 31 ribu hektare tutupan hutan alam.
Padang, sumbarsatu.com—Dari analisis Ctra Satelit Lansat TM 8 yang dilakukan oleh tim Geographic Information System Komunitas Konservasi Indonesia Warsi tahun 2020, tutupan hutan alam di Provinsi Sumatera Barat mengalami penyusutan. Kini, tutupan hutan di Sumatera Barat tinggal 1,8 juta hektare atau 44 persen dari luas wilayah ini. Tiga tahun terakhir, Provinsi Sumatera Barat kehilangan 31 ribu hektare tutupan hutan alam.
Jika dilihat dalam waktu tiga tahun ke belakang, penurunan hutan paling banyak terjadi di Kabupaten Mentawai sebanyak 7 ribu hektare, disusul Dharmasraya 5 ribu hektare dan Solok Selatan 4 ribu hektare.
Penurunan paling banyak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah adanya izin baru untuk perusahaan logging. Deforestasi juga disebabkan oleh adanya upaya pembukaan lahan baru untuk perladangan, tambang emas illegal dan lainnya.
“Analisis yang kami lakukan, terihat bahwa tambang emas illegal sudah masuk ke dalam kawasan hutan. Terdapat 4 ribu ha kawasan sempadan sungai yang sebagiannya berada dalam kawasan hutan dirusak oleh penambangan emas illegal,” kata Rudi Syaf, Direktur KKI Warsi kepada wartawan dalam laporan Catatan Akhir Tahun 2020, di Kota Padang, Selasa (22/12/2020).
Lebih jauh Rudi Syaf mengatakan, kehilangan hutan telah menyebabkan beragam bencana dan konflik yang tak kunjung usai. Dalam catatan Warsi tahun ini tercatat 6 kali galodo yang menyebabkan 4 orang tewas, 3 orang luka dan 18 rumah rusak.
Selain itu juga tercatat banjir yang kerap menyinggahi hampir semua kabupaten kota di Sumatera Barat.
“Kami juga mencatat kasus konflik satwa dengan manusia yang cukup tinggi. Sedikitnya 5 ekor harimau berkonflik di beberapa tempat dan 3 ekor harimau sudah ditangkap oleh tim BKSDA,” urai Rudi Syaf.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa Provinsi Sumatera Barat dengan topografi perbukitan dan pegunungan harus lebih waspada dalam mengelola kawasan hutannya.
Berdasarkan analisis Warsi, dalam rentang tiga tahun terakhir sejak 2017 hingga 2019 di Sumatera Barat, ada 293 desa/nagari yang mengalami bencana tanah longsor, 440 desa/nagari mengalami banjir, 100 desa/nagari mengalami banjir bandang, 145 desa/nagari mengalami kekeringan dan 145 desa/nagari diterpa kebakaran hutan.
Dilihat dari data ini, banjir dan longsor masih sangat mendominasi. Bahkan pada awal Februari lalu, intensitas hujan yang tinggi telah mengakibatkan delapan daerah di Provinsi Sumatera Barat dilanda banjir dan longsor.
Delapan daerah ini meliputi, Kabupaten Solok, Sijunjung, Pasaman Barat, Limapuluh Kota, Agam, Dharmasraya, Solok Selatan dan Kota Solok. Kerugian yang ditimbulkan pun tidak tanggung-tanggung.
Bencana banjir bandang, tercatat merusak rumah dan memakan korban jiwa, terjadi di Nagari Tanjung Sani, Agam, dua rumah rusak berat, 3 rumah rusak ringan; Malalo, Tanah Datar, 6 rumah rusak, 2 rumah hanyut; Agam, 3 rumah rusak; Pasaman, ada 2 orang meninggal, 3 luka-luka; dan Batipuh, 2 orang meninggal, 2 rumah rusak berat
Tak ayal, letak geografis Sumatra Barat menjadi salah satu faktor pemicu bencana yang terjadi. Topografi wilayah Sumatra Barat yang berbukit, bergunung dengan kelerengan di atas 10% ditambah dengan curah hujan yang tinggi, membuat kawasan ini rentan terhadap bencana banjir, longsor, kekeringan dan bencana alam lainnya.
Kondisi ini diperparah dengan fenomena la nina yang akan melanda Sumatra Barat pada akhir Oktober 2020 hingga bulan November 2020. Akibatnya, curah hujan di Sumatra Barat berpotensi 20-40 persen lebih tinggi dibandingkan curah hujan normal.
“Namun, ketika dielaborasi dalam perspektif yang lebih luas, selain faktor topografi dan kondisi geografi, bencana alam di Sumatra Barat beririsan langsung dengan akibat yang ditimbulkan dari deforestasi. Sumatra Barat merupakan daerah dengan luas kawasan hutan mencapai 2.342.893 hektare atau 55,39 persen dari luas wilayah administratif Provinsi Sumatra Barat. 791.671 hektare di antaranya merupakan kawasan dengan fungsi hutan lindung.
Sebagian besar masyarakat Sumatra Barat bahkan bergantung pada hasil hutan. Pada tahun 2018 ada 320 desa/nagari yang berada pada topografi wilayah lembah dan kelerengan, dengan 39.383 rumah tangga yang menggantung hidup pada sumber daya hutan.
“Potensi kawasan hutan yang melingkupi lebih dari separuh wilayah Sumatara Barat adalah modal sosio-ekologis yang harus dijaga keberlanjutannya,” tambah Rudi Syaf. SSC/Rel
