Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Badan Pusat Statistik resmi meluncurkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Istana Gelola Bung Karno, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019.
Jakarta, sumbarsatu.com—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Badan Pusat Statistik resmi meluncurkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Istana Gelola Bung Karno, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019.
Peluncuran ini dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional, yang telah dimulai sejak 7-13 Oktober 2019.
Seperti diketahui, dari hasil IPK tahun 2018, DIY Yogyakarta berada di urutan pertama dengan nilai indeks 73,29. Disusul oleh dua provinsi lainnya yakni Bali (65,39) dan Jawa Tengah (60,05). Sementara itu, dua posisi terbawa ditempatkan oleh Papua, Maluku Utara.
Provinsi Sumatera Barat dalam IPK 2018 itu, berada di urutan 15 dari 34 provinsi di Indonesia dengan angka 53,23.
Penggunaan indeks pembangunan kebudayaan diklaim pertama kali di dunia. Indek Pembangunan Kebudayaan ini merupakan instrumen baru untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan di setiap provinsi di Indonesia.
Capaian IPK Indonesia, berada dalam angka 53,74. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di Indonesia masih membutuhkan usaha dan kerja keras dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna mencapai hasil yang optimal dari yang dicapai pada 2018 ini.
Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan, IPK mampu menjadi cerminan bangsa. Arah dan strategi pembangunan nasional yang tepat, berdasarkan instrumen IPK, justru akan membuat Indonesia lebih bahagia.
“RPJMN akan menumbuhkan kebudayaan secara tepat. Semua ini belum lengkap kalau belum ada alat ukurnya. Dan Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang memiliki IPK,” kata Hilmar Farid dalam sambutannya.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappens, Subandi Sardjoko, mengataan IPK akan menjadi indikator Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 dan disusun dengan mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO.
“Untuk konteks Indonesia, pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas. IPK bukan untuk membandingkan kebudayaan suatu daerah, justru IPK akan menunjukkan variabel mana yang akan didukung,” ujarnya.
Dalam penyusunan ini, terdapat 31 indikator indeks yang dirangkum dalam 7 dimensi pengukuran, yakni Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender. Metodologi dan sumber daya dikembangkan untuk menghitung angka IPK secara nasional dan 34 provinsi di Indonesia.
“Ketujuh dimensi penyusunan tersebut merujuk pada standar baku pengukuran kebudayaan secara internasional yang terdapat pada cultural development indicators (CDIs) yang digagas Unesco dengan melakukan beberapa adaptasi sesuai dengan unsur-unsur kebudayaan Indonesia,” kata Subandi Sardjoko. SSC/MN
