Dialog pendidikan di Adabiah Padang.
Padang, sumbarsatu.com—Banyak kepala daerah di Sumatera Barat saat kampanye dalam pemilihan kepala daerah menjanjikan pendidikan gratis. Tapi setelah terpilih, mereka abai dan melupakan janji-janjinya. Hal ini berdampak kualitas pendidikan dan lemah dalam daya saing dengan daerah yang tidak memainkan jargon pendidikan gratis.
Untuk itu, kepala daerah diminta hait-hati menjadikan pendidikan sebagai alat politisasi. Pendidikan harus ditempatkan pada tataran kompetitif. Sehingga nilai-nilai yang dihasilkan lebih terukur.
Demikian benang merah “Dialog Pendidikan” dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang disiarkan langsung oleh RRI Pro1, dari komplek Perguruan Adabiah, Selasa (3/5/2016).
Dialog dengan topik “Memajukan Pendidikan di Sumatera Barat” dipandu oleh presenter RRI Padang Yudi Yudistira menampilkan pembicara Gubernur Sumbar diwakili Sekdaprov Dr Ali Asmar M.Pd sekaligus juga Ketua Pengurus Yayasan Syarikat Oesaha (YSO) Adabiah, Wakil Rektor I Universitas Negeri Padang Prof. Dr. Agus Irianto, anggota Komisi V DPRD Sumbar Drs. Achiar, S.Pd, MM dan dihadiri pimpinan unit di lingkungan YSO Adabiah.
Kepala Pemberitaan RRI Padang H.Punil,M. S.Sos menyampaikan di awal acara, dipilihnya Perguruan Adabiah sebagai tempat dialog, karena Adabiah telah melewati masa yang panjang, lebih satu abad, dalam mengelola pendidikan.
“Sejumlah tokoh lahir dari pendidikan di Perguruan Adabiah. Momen inilah yang ingin kami ambil untuk memaknai peringatan Hardiknas ini,” kata Punil.
Sebagai hantaran dialog, Yudi Yudistira melemparkan persoalan kompleksitas pendidikan di Sumatera Barat. Ranking lulusan SMA yang belum menembus posisi atas dibanding provinsi lain untuk diterima di perguruan ternama serta pemberlakuan UU nomor 23/2014 tentang pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi terhitung tahun ajaran 2017 ini.
Menurut Ali Asmar, pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi meningkatkan beban provinsi dalam penganggaran. Bila selama ini jumlah PNS kependidikan tingkat provinsi sebanyak delapan ribu orang, dengan pengalihan ini membengkak menjadi 20.000 orang tenaga guru dan tenaga kependidikan.
“Karena tuntutan undang-undang, tentunya harus dijalankan. Pembengkakan ini berkonsekuensi dan berdampak kepada penambahan anggaran pendidikan,” kata Ali Asmar.
Sumatera Barat, kata Ali Asmar, dengan pengalihan ini provinsi tidak sekadar melaksanakan kewajiban administrasi dan penanggaran.
“Tuntutan dalam meningkatkan kualitas lulusan jauh lebih besar. Sehingga anak-anak nanti bisa berkompetisi dengan lulusan sederajat dari provinsi lain,” katanya.
Sementara itu, Agus Irianto mengulas, memajukan pendidikan di Sumatera Barat tidak diukur dari output lulusan, melainkan kualitas hasil untuk bisa berkompetisi.
Agus menyebut, peran guru dalam membangun karakter anak tidak sekadar memberi materi saja. “Tak ada anak bodoh. Yang ada mereka belum sadar,” sebutnya.
Agus mencontohkan dirinya dulu yang menempuh pendidikan SD delapan tahun. Artinya dua kali tak naik kelas. “Tapi alhamdulillah, usia 30 tahun saya sudah jadi doktor,” sebutnya membandingkan.
Dia menyebutkan, bila ingin pendidikan maju, harus ada komitmen dari empat sisi, yakni pemerintah, politikus, masyarakat dan orang tua. Masing-masing harus bersinergi memandang bahwa pendidikan itu maha penting.
Di sini, jelas Agus, guru berperan penting. Tidak sekadar berdiri memberi materi di depan kelas. Guru harus dapat membaca kemampuan intelegensia, kemampuan bekerja dan kemampuan beradaptasi anak.
“Guru bagus, anak didiknya akan berkembang,” sebutnya.
Di sisi lain, Achiar mengatakan, anggaran pendidikan yang dialokasikan di APBD Sumbar dibanding dengan daerah lain masih rendah. Komitmen UU yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan 20% dari nilai APBD belum bisa terpenuhi.
“Sumbar baru 12 persen. Bandingkan dengan DKI sudah mencapai 18,5 dari total anggarannya,” kata Achiar.
Terkait pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi terhitung tahun 2017 ini, Achiar menyebut, jangan menjadi kecemasan bagi pengelola pendidikan.
Saya melihat ini justru akan memacu kompetisi akademik masing-masing sekolah,” kata mantan Kepala SMA Adabiah. (ISN)
