Widagdo Hendro S: TNI Dukung Program Pemerintah Swasembada Pangan

Kamis, 30/04/2015 19:32 WIB
Komandan Korem 032/Wirabraja, Brigadir Jenderal TNI Widagdo Hendro S

Komandan Korem 032/Wirabraja, Brigadir Jenderal TNI Widagdo Hendro S

Payakumbuh, sumbarsatu.com—Alih tugas dan jabatan  dalam lingkungan organisasi TNI Angkatan Darat merupakan hal yang wajar. Ini dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan keterpaduan antara  kepentingan personel dengan kepentingan pembinaan satuan.

Sebuah jabatan yang selalu mengupayakan organisasi untuk mengembangkan kemampuan perwira dalam dimensi kepemimpinan. Profesional dan menajerial keprajuritan sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang akan bermuara pada peningkatan kinerja satuan dalam menyikapi tantangan tugas yang semakin meningkat.

Hal itu disampaikan Komandan Korem 032/Wirabraja, Brigadir Jenderal TNI Widagdo Hendro S saat memimpin sertijab Dandim 0306/50 Kota, Dandim 0307/Tanah Datar, Dandim 0309/Solok, Dandim 0319/Mentawai dan Danyonif 131/Braja Sakti di Lapangan Krida Yonif 131/Bukit Barisan, Kamis (30/4/2015).

"Alih tugas dan jabatan adalah hal yang biasa dalam organisasi TNI Angkatan Darat," kata Widagdo Hendro S.

Lebih lanjut dia mengucapkan selamat kepada Dandim dan Danyonif. Sebagai komandan yang baru tanggung jawab dan kedisiplinan kerja  perlu ada peningkatan dari komandan sebelumnya. "Kepada komandan yang baru harapan lebih tentu kita harapkan," tuturnya.

Pada kesempatan terpisah usai upacara, saat diwanwancarai wartawan Widagdo  mengatakan bahwa TNI  mendukung program pemerintah dalam ketahan pangan.

Sebanyak 215 titik lahan akan digarap. Masing-masing Kodim diwajibkan untuk menanam 1 hektare padi dan 1 hektare jagung. 

“Pangan merupakan kekuatan strategis dalam pembangunan nasional. Seperti yang di amanatkan dalam UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, kedaulatan pangan dan kemandirian pangan merupakan basis dari ketahan nasional," kata Widagdo.

Jenderal bintang 1 ini pun menyatakan, TNI selalu mendukung kepastian kedaulatan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (SSC)

Laporan Aspon Dede



BACA JUGA