Jakarta, sumbarsatu.com – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki fase baru. Persoalan yang semula berkembang melalui gugatan hukum terkait dokumen pendidikan kini merembet ke ranah politik parlemen.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menjadi pusat perhatian setelah muncul gagasan penyusunan dokumen hak menyatakan pendapat untuk merespons desakan pemberhentian putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Perkembangan pemakzulan semakin mendapat perhatian setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi gugatan terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran.
Putusan tersebut menjadi salah satu landasan baru bagi kelompok masyarakat dan sejumlah anggota DPR untuk mendorong pembahasan pemberhentian wakil presiden melalui mekanisme konstitusional.
DPR Mulai Bergerak, Dasco Tunggu Masa Sidang
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui adanya aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi yang ingin membawa persoalan Gibran ke mekanisme resmi parlemen.
Namun, Dasco menegaskan pimpinan DPR belum mengambil keputusan mengenai langkah yang akan ditempuh. Pembahasan masih berlangsung secara informal karena DPR belum memasuki masa persidangan.
Menurut Dasco, pimpinan DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan MA sebelum menentukan tindak lanjut. Pembahasan formal baru dapat dilakukan setelah pembukaan masa sidang pada Selasa (10/11/2026).
"Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco juga menyebut pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan perwakilan fraksi-fraksi untuk membicarakan persoalan tersebut.
Pernyataan Dasco memperlihatkan bahwa aspirasi pemakzulan sudah memasuki pembicaraan lintas fraksi, meskipun belum menjadi keputusan kelembagaan DPR. CNN Indonesia dan Bloomberg Technoz pada 9 November 2026 juga melaporkan bahwa pembahasan masih berlangsung secara informal dan belum menghasilkan sikap resmi parlemen.
Dengan demikian, penyusunan dokumen yang diberitakan Tempo perlu dibedakan dari keputusan DPR untuk secara resmi menggunakan hak menyatakan pendapat. Kedua hal tersebut memiliki kedudukan dan tahapan yang berbeda.
Prabowo dan Persoalan Hubungan Politik dengan Jokowi
Laporan Tempo juga menyoroti dimensi politik yang tidak kalah penting, yakni posisi Prabowo Subianto di tengah menguatnya wacana pemakzulan Gibran.
Hubungan politik Prabowo dan Jokowi menjadi salah satu konteks yang perlu diperhatikan. Gibran merupakan putra sulung Jokowi dan menjadi pasangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Keduanya kemudian dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.
Karena itu, perkembangan pemakzulan Gibran berpotensi membawa implikasi terhadap konfigurasi politik yang menopang pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, laporan Tempo mengenai pertimbangan Prabowo terhadap hubungannya dengan Jokowi perlu dibaca sebagai informasi mengenai dinamika politik, bukan bukti bahwa Presiden telah mengambil keputusan untuk mempertahankan atau meninggalkan dukungan terhadap wakil presidennya.
Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Prabowo akan mendukung proses pemakzulan ataupun mengambil langkah politik tertentu. Sikap resmi Presiden dan perkembangan komunikasi politik di antara para tokoh terkait tetap menjadi hal yang perlu ditunggu.
Menunggu Keputusan Politik dan Hukum
Pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Minggu (8/11/2026) juga menambah perhatian terhadap perkembangan tersebut. Paloh membuka kemungkinan ditempuhnya mekanisme konstitusional apabila seluruh persyaratan hukum terpenuhi dan tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan persoalan.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa isu pemakzulan telah menjadi pembicaraan di tingkat elite politik. Namun, sikap tersebut tidak dapat diartikan sebagai keputusan resmi Partai NasDem untuk mengajukan pemberhentian Gibran.
Kini, perhatian publik tertuju pada pembukaan masa sidang DPR pada 10 November 2026. Forum tersebut menjadi momentum untuk melihat apakah aspirasi yang berkembang akan dibawa ke pembahasan resmi dan apakah dokumen hak menyatakan pendapat benar-benar akan diproses sesuai tata tertib parlemen.
Pada akhirnya, polemik Gibran bukan hanya menyangkut keabsahan sebuah surat penyetaraan pendidikan. Persoalan ini juga menguji bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan kewenangannya, bagaimana DPR menggunakan hak konstitusionalnya, serta bagaimana keputusan pengadilan diterjemahkan ke dalam proses ketatanegaraan.
Sampai Senin (9/11/2026), belum ada keputusan resmi DPR untuk mengusulkan pemberhentian Gibran kepada MPR. Wacana pemakzulan masih berada dalam tahap pembahasan dan konsolidasi politik. Keberlanjutan prosesnya akan sangat ditentukan oleh sikap fraksi-fraksi di DPR, perkembangan hukum, serta pemenuhan seluruh ketentuan konstitusi.
Putusan MA Memperkuat Tekanan Politik
Pangkal persoalan yang mendorong kembali menguatnya desakan pemakzulan adalah putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada Jumat (30/10/2026).
Dalam perkara tersebut, MA mengabulkan kasasi yang diajukan advokat H.M. Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 mengenai penyetaraan pendidikan luar negeri setingkat SMA atas nama Gibran.
Majelis hakim yang memutus perkara tersebut diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Amar putusan menyatakan kasasi dikabulkan, putusan pengadilan sebelumnya dibatalkan, dan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya.
Sebelumnya, gugatan tersebut ditolak di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebelum akhirnya dibatalkan pada tingkat kasasi.
Putusan MA menjadi perkembangan hukum penting karena menyangkut dokumen administrasi yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Sebelum putusan MA, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memeriksa persoalan pendidikan Gibran melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Persoalan berikutnya adalah apakah DPR dapat membawa polemik dokumen pendidikan tersebut ke proses pemberhentian wakil presiden.
UUD 1945 telah mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam Pasal 7A dan Pasal 7B. Pasal 7A menyebutkan presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur bahwa DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapatnya kepada MK untuk diperiksa, diadili, dan diputus.
Untuk membawa usul tersebut ke MK, pendapat DPR harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, dengan persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR. MPR kemudian mengambil keputusan melalui rapat paripurna dengan persyaratan kuorum dan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (7).
Artinya, penyusunan dokumen hak menyatakan pendapat baru merupakan bagian dari dinamika politik dan belum menjadi keputusan pemberhentian. Masih ada tahapan pembuktian konstitusional di MK dan pengambilan keputusan di MPR.
Persoalan utama yang harus dijawab adalah apakah putusan MA dan perkembangan terkait dokumen pendidikan Gibran dapat menjadi dasar hukum untuk menyatakan bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. ssc/mn
