-
Serang, sumbarsatu.com — Pemerintah Provinsi Banten akan mulai menjalankan program pembinaan siswa SMA/SMK dengan melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Oktober 2026.
Sedikitnya 600 hingga maksimal 1.000 siswa ditargetkan mengikuti pembinaan selama dua hari satu malam di tiga markas TNI yang telah disiapkan di Banten, termasuk Grup 1 Kopassus di Kota Serang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Jamaluddin mengatakan program tersebut ditujukan kepada siswa yang dinilai membutuhkan pembinaan khusus. Salah satu kriterianya adalah siswa dengan tingkat kehadiran rendah di sekolah.
Namun, peserta program tidak hanya berasal dari siswa yang melakukan pelanggaran. Pemprov Banten juga akan melibatkan siswa yang dinilai memiliki potensi kepemimpinan, termasuk pengurus organisasi siswa seperti OSIS dan MPK.
"Anak-anak bukan hanya istimewa saja, calon-calon pemimpin juga kita ingin juga termasuk OSIS, MPK," kata Jamaluddin, Senin (28/9/2026).
Program tersebut rencananya berlangsung selama dua hari satu malam. Selama berada di barak, siswa akan mendapatkan materi mengenai kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, dan nilai-nilai bela negara.
Jamaluddin menegaskan kegiatan tersebut tidak dimaksudkan sebagai pendidikan militer bagi pelajar. Menurut dia, personel TNI akan memberikan arahan dan penguatan karakter dengan pola yang disesuaikan dengan usia dan kebutuhan siswa.
"Di situ diajarin, tapi tidak digembleng seperti TNI ya. Paling dikasih arahan, terus lagi mungkin juga penguatan kedisiplinan, tanggung jawab, ya dikhususkan untuk siswa lah, tidak berat lah kalau saya," ujar Jamaluddin.
Dalam keterangan lain, Jamaluddin menyebut pendekatan pembinaan tersebut lebih menyerupai kegiatan pembentukan karakter seperti kepramukaan. Ia mengatakan program tidak hanya dapat diberikan kepada siswa yang dianggap bermasalah, tetapi juga kepada siswa lain sebagai bagian dari pembinaan karakter secara umum.
Tiga Lokasi Barak
Dindikbud Banten menyiapkan tiga lokasi pembinaan, yakni Yonif 320/Badak Putih di Kabupaten Pandeglang, Batalyon Kavaleri 9 di Kota Tangerang Selatan, dan Grup 1 Kopassus di Kota Serang. Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada Oktober 2026.
Grup 1 Kopassus sendiri berada di wilayah Kota Serang. Pemerintah Provinsi Banten sebelumnya telah menjalin hubungan dengan satuan tersebut. Pada 23 September 2025, Gubernur Banten Andra Soni menerima kunjungan Komandan Grup 1 Kopassus Brigjen TNI Raden Nashrul Fathurrohman di Gedung Negara Provinsi Banten.
Jamaluddin mengatakan sekolah yang telah ditunjuk untuk mengikuti program tersebut wajib menjalankannya. Dindikbud menargetkan sedikitnya 600 siswa dan jumlah peserta dapat mencapai sekitar 1.000 orang.
"Iya, yang kita tunjuk harus mau. Karena target kita di antara 600 sampai 1.000, ya minimal 600 anak lah," kata Jamaluddin.
Menurut Jamaluddin, program tersebut merupakan pembinaan pertama yang melibatkan TNI bagi siswa SMA/SMK di bawah Pemprov Banten. Ia mengatakan pengalaman serupa pernah dilakukannya ketika menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, tetapi ketika itu menyasar siswa SMP.
"Kalau sewaktu saya jadi Kepala Dinas Kota Tangerang pernah saya lakukan untuk anak SMP. Kali ini anak SMA, baru kali ini, tahun ini kita mulai," ujarnya.
Mengikuti Pola Jawa Barat
Kebijakan Banten tersebut mengadopsi pola pembinaan yang sebelumnya dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat, program pembinaan siswa di barak TNI mulai dijalankan pada 2025 dengan dukungan TNI AD.
Pada 28 April 2025, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan Kodam III/Siliwangi akan bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat untuk menangani siswa yang bermasalah. Ketika itu, siswa yang menjadi sasaran antara lain mereka yang terlibat tawuran, geng motor, atau memiliki persoalan perilaku yang dinilai sulit ditangani oleh orang tua.
Program Jawa Barat kemudian mulai dilaksanakan pada 2 Mei 2025. Pada tahap awal, sebanyak 120 pelajar mengikuti pendidikan karakter, disiplin, dan bela negara di barak militer.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ketika itu menjelaskan program tersebut sebagai salah satu upaya menangani persoalan kedisiplinan dan perilaku remaja. Ia mengatakan peserta tetap berstatus sebagai siswa dan pendidikan formal tetap berjalan.
Dalam pelaksanaannya, TNI AD juga menyatakan bahwa penentuan siswa yang mengikuti program di Jawa Barat harus melibatkan pihak sekolah dan orang tua.
JPPI Soroti Pendekatan Pembinaan
Rencana Banten melibatkan TNI dalam pembinaan siswa mendapat sorotan dari kalangan pemerhati pendidikan.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan pendekatan disiplin dalam pendidikan berbeda dengan pola disiplin militer. Menurut dia, sebelum seorang siswa dikategorikan membutuhkan pembinaan khusus, sekolah perlu mengetahui faktor yang menyebabkan perilaku tersebut.
"Disiplin militer berbasis pada kepatuhan mutlak (command and control), hierarki, dan instruksi tunggal. Sementara itu, disiplin pendidikan berbasis pada kesadaran kritis, tanggung jawab moral, dan dialog interaktif," kata Ubaid, Minggu (27/9/2026).
Ubaid menyebut persoalan perilaku siswa dapat berkaitan dengan berbagai faktor, antara lain kondisi keluarga, perundungan, lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi, maupun persoalan lain yang membutuhkan penanganan berbeda.
Karena itu, ia mendorong adanya asesmen sebelum siswa dikirim mengikuti pembinaan. Guru bimbingan dan konseling serta psikolog anak, menurut dia, dapat dilibatkan untuk mengetahui persoalan yang melatarbelakangi perilaku siswa.
Perdebatan mengenai program tersebut dengan demikian berkisar pada pendekatan pembinaan yang akan digunakan. Pemprov Banten menyebut kegiatan di barak sebagai pembinaan karakter yang menekankan kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, dan bela negara, sementara pemerhati pendidikan meminta mekanisme asesmen dan pendampingan siswa diperjelas agar penanganan tidak berhenti pada perubahan perilaku selama berada di lingkungan barak.
Program Banten dijadwalkan mulai Oktober 2026 dengan tiga lokasi pembinaan dan target 600 hingga 1.000 peserta. Hingga saat ini, pemerintah daerah menyebut program tersebut sebagai pembinaan karakter, bukan pendidikan atau latihan militer bagi pelajar. ssc/mn
