Suahasil Nazara saat dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan yang baru. (bidik layar video Sekretariat Presiden)
Jakarta, sumbarsatu.com—’Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026. Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Pergantian tersebut menjadikan posisi Menteri Keuangan sebagai salah satu jabatan strategis yang mengalami perubahan untuk kedua kalinya sejak Prabowo memimpin pemerintahan.
Pengangkatan Suahasil sekaligus membawa sosok yang sudah lama berada di lingkaran kebijakan fiskal kembali ke posisi teratas Kementerian Keuangan. Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Keuangan,
Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan yang telah bekerja di kementerian tersebut selama beberapa tahun dan terlibat langsung dalam perumusan kebijakan fiskal, APBN, desentralisasi fiskal, serta berbagai agenda ekonomi pemerintah.
Pergantian ini berlangsung hanya beberapa hari setelah Purbaya genap satu tahun menjabat Menteri Keuangan. Purbaya dilantik Presiden Prabowo pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Kementerian Keuangan sebelumnya mencatat bahwa serah terima jabatan dari Sri Mulyani kepada Purbaya berlangsung pada 9 September 2025.
Dengan demikian, Purbaya menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan selama sekitar satu tahun. Masa jabatan tersebut diwarnai sejumlah kebijakan fiskal yang cukup agresif, terutama kebijakan yang menempatkan APBN bukan hanya sebagai instrumen menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Salah satu kebijakan yang menjadi penanda awal era Purbaya adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun pada lima bank umum mitra. Berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan, dana tersebut ditempatkan di Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia, dengan masing-masing alokasi Rp55 triliun untuk Bank Mandiri, BRI dan BNI, Rp25 triliun untuk BTN, serta Rp10 triliun untuk BSI.
Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor ekonomi.
Kementerian Keuangan bahkan menyebut penempatan dana Rp200 triliun tersebut sebagai salah satu gebrakan paling awal Purbaya setelah menduduki kursi Menteri Keuangan.
Dalam evaluasi satu tahun masa kepemimpinannya yang diterbitkan Kemenkeu pada 9 September 2026, kementerian menyatakan bahwa pendekatan Purbaya menunjukkan gaya berbeda dalam mengelola kebijakan fiskal. APBN didorong lebih aktif untuk menopang pertumbuhan ekonomi, di samping tetap menjalankan fungsi stabilisasi.
Pergantian Menteri Keuangan kali ini juga terjadi ketika kondisi ekonomi global dan domestik masih menghadapi tekanan. Bank Indonesia mencatat BI-Rate berada pada level 5,75 persen per 19 Agustus 2026. Inflasi indeks harga konsumen pada Agustus 2026 tercatat 3,19 persen secara tahunan, sedangkan cadangan devisa Indonesia mencapai US$146,508 miliar per 31 Agustus 2026. Pada 11 September 2026, nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) berada pada Rp17.611 per dolar AS.
Kondisi tersebut membuat pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar perubahan personalia di dalam kabinet. Menteri Keuangan merupakan salah satu figur kunci dalam menjaga kredibilitas APBN, mengelola pembiayaan negara, mengendalikan defisit, memastikan penerimaan negara, sekaligus menjaga koordinasi kebijakan fiskal dengan Bank Indonesia dan otoritas ekonomi lainnya.
Suahasil Naik dari Wakil Menteri
Suahasil Nazara bukan nama baru dalam pengelolaan kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia. Sebelum ditunjuk menjadi Menteri Keuangan, ia telah menduduki jabatan Wakil Menteri Keuangan dan berulang kali terlibat dalam berbagai kebijakan strategis Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan mencatat Suahasil kembali dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Sebelumnya, ia juga telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019 pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan pengalaman tersebut, Suahasil bukan figur yang baru memasuki lingkungan Kementerian Keuangan ketika ditunjuk menggantikan Purbaya.
Pengalaman panjang tersebut menjadi salah satu modal Suahasil untuk langsung menjalankan tugas sebagai bendahara negara. Bahkan beberapa hari sebelum pergantian Menteri Keuangan, tepatnya 1 September 2026, Suahasil masih tampil sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Mandiri Sekuritas Investor Meeting.
Dalam forum tersebut, Suahasil menegaskan bahwa kondisi perekonomian dan APBN tetap resilien di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Danantara.
Pernyataan tersebut memperlihatkan salah satu tantangan utama yang kini akan dihadapi Suahasil setelah naik menjadi Menteri Keuangan: menjaga kesinambungan kebijakan fiskal sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar ketika tekanan global masih tinggi.
Suahasil mengawali kariernya sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 1999. Ia kemudian memperoleh gelar guru besar bidang Ilmu Ekonomi pada 2009.
Di lingkungan FEB UI, Suahasil pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada 2004–2005, Kepala Lembaga Demografi pada 2005–2008, serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi pada 2009–2013. Pengalaman akademiknya kemudian berkembang menjadi keterlibatan langsung dalam penyusunan kebijakan publik.
Ia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011. Suahasil juga pernah menjabat Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah pada 2009–2015, Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 2010–2015, serta anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013–2014.
Kariernya di Kementerian Keuangan semakin kuat ketika Suahasil ditunjuk sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016. Jabatan tersebut membuatnya berada di salah satu pusat perumusan kebijakan fiskal pemerintah.
Pada 25 Oktober 2019, Suahasil kemudian dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan dan mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Posisi tersebut terus dilanjutkannya hingga pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam Kabinet Merah Putih, Suahasil kembali dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 21 Oktober 2024.
Latar Akademik Kuat
Suahasil lahir pada 23 November 1970. Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1994. Pendidikan kemudian dilanjutkan ke Cornell University, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Science pada 1997.
Pendidikan doktoralnya ditempuh di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Pada 2003, Suahasil memperoleh gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) bidang ekonomi. Kementerian Keuangan mencatat kombinasi pengalaman akademik dan kebijakan publik tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan kariernya di pemerintahan.
Pengalaman Suahasil dalam kebijakan fiskal juga terlihat dari berbagai isu yang ditanganinya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pada Februari 2026, misalnya, ia menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai salah satu pilar pendapatan negara dalam APBN.
Menurut Kemenkeu, PNBP semakin memiliki peran penting melalui penerimaan yang bersumber dari sumber daya alam maupun layanan kementerian dan lembaga.
Pada Agustus 2026, Suahasil juga menyampaikan bahwa APBN memiliki peran dalam menjaga stabilitas harga energi dan mendorong agar subsidi semakin tepat sasaran. Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa sebelum menduduki kursi Menteri Keuangan, Suahasil telah terlibat langsung dalam persoalan yang kini akan menjadi tanggung jawab utamanya.
Tantangan Suahasil: Menjaga Kredibilitas APBN
Kenaikan Suahasil ke posisi Menteri Keuangan membuat kesinambungan kebijakan fiskal menjadi perhatian utama. Ia harus memastikan APBN tetap kredibel, menjaga penerimaan negara, mengelola pembiayaan dan utang, serta pada saat bersamaan memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk menjalankan program prioritas Presiden Prabowo.
Purbaya Yudhi Sadewa
Tantangan tersebut semakin penting karena pasar keuangan sangat sensitif terhadap arah kebijakan fiskal. Data Bank Indonesia menunjukkan nilai JISDOR pada 11 September 2026 berada di Rp17.611 per dolar AS, sementara pada awal September nilai tersebut sempat berada di atas Rp17.700 per dolar AS.
Bank Indonesia juga mencatat bahwa operasi moneter tetap berlangsung untuk menjaga stabilitas pasar uang dan nilai tukar. Pada lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) 11 September 2026, total nominal pemenang lelang mencapai Rp10 triliun, dengan tingkat imbal hasil rata-rata tertimbang pemenang pada sejumlah seri berada di kisaran 6,80–6,94 persen.
Situasi tersebut membuat posisi Menteri Keuangan sangat strategis karena kebijakan fiskal harus berjalan searah dengan kebijakan moneter. Suahasil sendiri, ketika masih menjadi Wakil Menteri Keuangan pada awal September, telah menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Danantara untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Di sisi lain, Suahasil harus menjaga kesinambungan berbagai kebijakan yang sudah berjalan selama satu tahun kepemimpinan Purbaya. Kementerian Keuangan sendiri dalam evaluasi satu tahun Purbaya menempatkan kebijakan penempatan Rp200 triliun di perbankan sebagai salah satu kebijakan penting yang menandai pendekatan fiskal baru pemerintah.
Karena itu, pergantian Purbaya dengan Suahasil tidak serta-merta berarti seluruh arah kebijakan fiskal akan berubah. Suahasil justru memiliki posisi yang relatif unik karena ia berada di dalam pemerintahan ketika berbagai kebijakan tersebut dirumuskan dan dijalankan.
Perubahan yang terjadi adalah peralihan kendali dari Menteri Keuangan dengan latar belakang kuat di bidang riset ekonomi dan pengelolaan lembaga keuangan negara kepada figur yang memiliki pengalaman panjang sebagai perumus kebijakan fiskal dan pejabat senior Kementerian Keuangan.
Bagi pemerintahan Prabowo, tantangan terbesar Suahasil kini bukan sekadar mengisi kursi Menteri Keuangan. Ia harus membuktikan bahwa pergantian tersebut mampu menjaga kepercayaan terhadap APBN, stabilitas ekonomi, kesinambungan pembiayaan negara, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Dengan pengalaman sebagai akademisi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil datang ke kursi bendahara negara dengan bekal yang relatif lengkap. Namun, posisi Menteri Keuangan menuntut lebih dari sekadar kemampuan merumuskan kebijakan.
Ia juga harus mampu menjaga disiplin fiskal sekaligus memenuhi agenda pembangunan pemerintahan Prabowo di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika pasar keuangan.ssc/mn
