Jakarta, sumbarsatu.com— Rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan negeri dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi mulai memasuki tahap penghitungan anggaran.
Badan Anggaran DPR memperkirakan kebutuhan dana program tersebut mencapai sekitar Rp302 triliun, tetapi pelaksanaannya tidak akan langsung diberlakukan secara penuh.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR masih memetakan kebutuhan pembiayaan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.
"Berdasarkan penghitungan sementara, kebutuhan untuk pendidikan dasar dan menengah mencapai sekitar Rp210 triliun, sedangkan perguruan tinggi diperkirakan membutuhkan Rp92 triliun," kata Said Abdullah, Kamis (26/9/2026).
Jika kedua kebutuhan tersebut digabungkan, nilai yang harus disiapkan mencapai sekitar Rp302 triliun. Said menegaskan angka tersebut masih merupakan penghitungan awal dan membutuhkan kajian lebih komprehensif sebelum menjadi dasar kebijakan anggaran.
“Hitungan sementara dibutuhkan sekitar Rp210 triliun untuk SD, SMP, SMA secara keseluruhan, kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Itu artinya hampir Rp302 triliun,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Baru Rp5 Triliun untuk Uji Coba
Dibandingkan dengan kebutuhan sekitar Rp302 triliun tersebut, anggaran awal yang disiapkan masih jauh lebih kecil. Banggar DPR menyebut sekitar Rp5 triliun telah disiapkan untuk pilot project pendidikan gratis jenjang SD dan SMP.
Program percontohan tersebut direkomendasikan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pemerintah nantinya menentukan daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan uji coba.
Menurut Said, tahap awal diperlukan karena penerapan pendidikan gratis secara nasional menyangkut tata kelola anggaran dalam skala besar. Pemerintah tidak hanya harus menentukan besaran biaya pendidikan yang ditanggung negara, tetapi juga cakupan penerima dan mekanisme pembiayaannya.
Said mengatakan pemerintah dan DPR masih melakukan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh. Karena itu, angka Rp302 triliun belum dapat dianggap sebagai angka final.
“Sekarang baru kita mapping berapa kebutuhan untuk SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi,” ujarnya.
Tidak Langsung 100 Persen
Pelaksanaan pendidikan gratis juga dirancang secara bertahap. Said memperkirakan program tersebut mulai dapat direalisasikan pada 2028.
Namun, ia mengusulkan agar pada tahap awal pemerintah tidak langsung menanggung 100 persen cakupan program. Pada 2028, cakupan dapat berada pada kisaran 60 hingga 75 persen, kemudian diperluas menjadi 100 persen pada 2029.
Menurut Said, pendekatan bertahap diperlukan untuk menghindari persoalan tata kelola apabila program dengan kebutuhan anggaran sangat besar tersebut diterapkan secara mendadak.
“2028, insyaallah. Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap, yang paling ideal. Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola,” katanya.
Ia kemudian memberikan gambaran, pada 2028 cakupan program dapat dimulai sekitar 60–75 persen sebelum diperluas menjadi 100 persen pada 2029.
Janji Pendidikan Gratis Prabowo
Wacana tersebut menguat setelah Presiden Prabowo Subianto kembali menyatakan komitmennya terhadap pendidikan gratis di sekolah negeri.
Dalam pernyataannya pada perayaan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta, 18 September 2026, Prabowo mengatakan biaya pendidikan di sekolah negeri mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis.
“Saya akan segera mengadakan ratas. Pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis,” kata Prabowo. Ia kemudian menyebut jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas negeri dalam kebijakan tersebut.
Pernyataan tersebut menjadi dasar pembahasan lebih lanjut mengenai kebutuhan pembiayaan. Pemerintah dan DPR kini harus menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam skema anggaran dan mekanisme pelaksanaan.
Besarnya angka Rp302 triliun membuat persoalan pendidikan gratis tidak berhenti pada pertanyaan mengenai kemampuan negara menyediakan dana.
Said sendiri mengingatkan bahwa perhitungan tersebut masih perlu diperluas. Salah satu persoalan yang harus dijawab adalah cakupan sekolah dan perguruan tinggi yang akan memperoleh pembiayaan negara.
Pembahasan juga mencakup sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta sekolah negeri di bawah Kementerian Agama. Sementara untuk pendidikan tinggi, pemerintah masih menghitung komponen biaya yang akan ditanggung negara.
Persoalan lain adalah posisi sekolah swasta. Said menyebut kebutuhan Rp302 triliun tersebut pada tahap penghitungan awal terutama berkaitan dengan satuan pendidikan negeri, sehingga skema untuk lembaga pendidikan swasta masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Dengan demikian, angka Rp302 triliun belum dapat diperlakukan sebagai kebutuhan final program pendidikan gratis nasional. Nilai tersebut merupakan hasil pemetaan awal Banggar yang masih dapat berubah setelah pemerintah menyelesaikan perhitungan dan menentukan cakupan program.
Dari Rp5 Triliun Menuju Rp302 Triliun
Perbedaan antara anggaran pilot project dan kebutuhan jangka panjang memperlihatkan skala perubahan yang sedang dirancang pemerintah.
Tahap awal hanya sekitar Rp5 triliun, sedangkan kebutuhan sementara apabila pendidikan gratis diperluas dari SD hingga perguruan tinggi mencapai Rp302 triliun.
Artinya, angka kebutuhan jangka panjang tersebut sekitar 60 kali lipat dari anggaran pilot project.
Namun, Rp302 triliun tersebut tidak otomatis berarti pemerintah harus menyediakan seluruhnya dalam satu tahun anggaran. Besaran kebutuhan dan pola pembiayaannya masih harus ditentukan melalui proses penyusunan APBN dan desain kebijakan pendidikan.
Karena itu, tahapan 2027–2029 akan menjadi periode penting untuk menguji mekanisme pembiayaan, menentukan penerima manfaat, menghitung kebutuhan riil setiap jenjang serta memastikan tata kelola anggaran.
Untuk saat ini, pemerintah baru berada pada tahap pemetaan dan persiapan. Program percontohan sekitar Rp5 triliun menjadi langkah awal, sementara target perluasan mulai 2028 masih bergantung pada hasil perhitungan, kesiapan tata kelola dan keputusan anggaran pemerintah bersama DPR. ssc/mn
