-
Jakarta, sumbarsatu.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menawarkan sejumlah proyek strategis daerah kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendapatkan dukungan investasi. Tawaran tersebut mencakup sektor energi, kepelabuhanan, pengembangan kawasan, hingga pertambangan rakyat.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, dalam pertemuan di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumbar membuka akses pembiayaan dan investasi untuk mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur yang dinilai strategis bagi perekonomian daerah.
Mahyeldi mengatakan, Sumbar memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan Danantara, terutama proyek yang memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan nasional, ketahanan energi, konektivitas logistik, serta penguatan ekonomi daerah.
“Yang kita dorong adalah bagaimana potensi dan kebutuhan strategis Sumatera Barat dapat terhubung dengan agenda pembangunan nasional. Dengan dukungan investasi, kita ingin infrastruktur yang ada dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Lima Proyek Energi Senilai Rp5,35 Triliun
Sektor energi menjadi salah satu tawaran utama Sumbar kepada Danantara. Pemprov Sumbar mengusulkan lima proyek energi dengan total kebutuhan investasi sekitar Rp5,35 triliun untuk periode 2027–2029.
Kelima proyek tersebut terdiri atas PLTS Terapung Singkarak dengan kapasitas 50 MWac/76 MWp, PLTS Sijunjung Ground Mounted berkapasitas 50 MWac/76 MWp, PLTS Mentawai untuk dediselisasi sebesar 30 MWac/47 MWp yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS), PLTS Pesisir Selatan Bukik Ameh berkapasitas 50 MW, serta PLTG Sijunjung Blok Sinamar dengan kapasitas 25 MW.
Menurut Mahyeldi, pengembangan proyek tersebut tidak hanya diarahkan untuk menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga memperkuat sistem kelistrikan Sumbar dan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan.
Khusus PLTS Mentawai, proyek tersebut diarahkan untuk mendukung program dediselisasi atau pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel. Sistem pembangkit tersebut juga direncanakan dilengkapi BESS sehingga dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah kepulauan.
Sementara itu, PLTG Sijunjung Blok Sinamar diharapkan dapat mengoptimalkan potensi gas bumi sekaligus memperkuat pasokan listrik di Sumbar.
Mahyeldi menilai proyek-proyek tersebut berpotensi memberikan manfaat ganda, yakni memperkuat reserve margin sistem kelistrikan, meningkatkan bauran energi baru terbarukan, membuka peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru.
Danantara dan Agenda Investasi Strategis
Tawaran Sumbar kepada Danantara menjadi relevan dengan mandat lembaga tersebut sebagai pengelola investasi strategis negara. Berdasarkan informasi resmi Danantara, lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan memiliki mandat untuk mengelola serta mengoptimalkan investasi pemerintah dan aset BUMN. Fokus tersebut diarahkan untuk mendukung industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Dalam rencana kerja 2026, Danantara juga menempatkan pengembangan proyek strategis dan sektor-sektor prioritas sebagai bagian dari strategi investasinya.
Danantara menekankan bahwa investasi yang dilakukan harus melalui pendekatan terukur, memperhatikan kesiapan proyek, tata kelola, mitigasi risiko, serta kemampuan proyek memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Karena itu, proyek energi yang ditawarkan Sumbar berpeluang masuk dalam pembahasan investasi apabila memenuhi aspek kesiapan proyek, kelayakan ekonomi, tata kelola, dan ketentuan investasi yang berlaku.
Selain lima proyek energi tersebut, Mahyeldi juga menawarkan pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur untuk memperkuat konektivitas logistik Sumbar. Pengembangan pelabuhan tersebut dinilai penting dalam mendukung aktivitas industri dan distribusi komoditas, terutama minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Rencana pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dilakukan secara bertahap, antara lain melalui pembangunan dermaga baru, reklamasi kawasan, instalasi pipa CPO, serta pembangunan breakwater untuk mendukung pengembangan kawasan pelabuhan dalam jangka panjang.
Muara Padang Kawasan Investasi
Selain pelabuhan, Pemprov Sumbar menawarkan pengembangan kawasan Muara Padang kepada Danantara.
Kawasan tersebut diarahkan menjadi kawasan dengan fungsi ekonomi yang lebih beragam, mulai dari pariwisata dan rekreasi, kuliner, komersial dan ritel, jasa kreatif, hingga properti dan perhotelan.
Salah satu infrastruktur yang disiapkan untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut adalah Maritime Center, yang saat ini masih dalam proses perizinan.
Menurut Mahyeldi, pengembangan kawasan Muara Padang diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Padang sekaligus mengoptimalkan kawasan pesisir yang memiliki nilai strategis.
“Untuk mewujudkan semua ini tentu membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah siap menyiapkan dukungan yang diperlukan, baik dari sisi regulasi, tata ruang, lahan, maupun koordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN,” kata Mahyeldi.
Danantara Respons Positif
COO Danantara Dony Oskaria merespons positif sejumlah usulan yang disampaikan Pemprov Sumbar. Menurut Dony, beberapa proyek yang ditawarkan memiliki kesesuaian dengan prioritas pemerintah sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan secara bertahap.
“Beberapa yang disampaikan ini sesuai dengan prioritas pemerintah, sehingga layak untuk kita prioritaskan secara bertahap,” ujar Dony.
Beberapa proyek yang menjadi perhatian, antara lain PLTS Mentawai, PLTG Sijunjung Blok Sinamar, serta percepatan penetapan sejumlah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sebelumnya telah diusulkan.
Untuk sektor pertambangan rakyat, percepatan penetapan WPR dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dinilai penting agar aktivitas pertambangan rakyat dapat berlangsung dalam kerangka legalitas, pengawasan, dan tata kelola yang lebih baik.
Pengembangan Teluk Bayur
Khusus untuk pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur, Dony menekankan pentingnya sinkronisasi terlebih dahulu dengan dokumen tata ruang Kota Padang.
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi salah satu aspek penting agar pengembangan kawasan pelabuhan dapat berjalan sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.
Dalam pembahasan tersebut, muncul pula peluang pemanfaatan material hasil galian dari pembangunan terowongan Tol Sicincin–Bukittinggi yang direncanakan memiliki panjang sekitar 5,8 kilometer.
Material hasil galian tersebut berpotensi digunakan untuk mendukung kebutuhan material dalam rencana perluasan kawasan Pelabuhan Teluk Bayur. Pemanfaatan material dari proyek infrastruktur lain dinilai dapat menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan material sekaligus menciptakan keterhubungan antarpembangunan infrastruktur strategis di Sumbar.
Membuka Jalan Investasi Baru
Pertemuan antara Pemprov Sumbar dan Danantara menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menjadikan proyek strategis daerah lebih terhubung dengan sumber pembiayaan dan investasi nasional.
Bagi Sumbar, Danantara bukan hanya diharapkan menjadi sumber dukungan investasi, tetapi juga mitra strategis untuk menghubungkan potensi daerah dengan agenda transformasi ekonomi nasional.
Hal itu sejalan dengan arah Danantara yang menempatkan investasi strategis, penciptaan nilai jangka panjang, serta penguatan sektor-sektor prioritas sebagai bagian dari mandatnya. Dalam satu tahun pertama operasionalnya, Danantara juga melaporkan berbagai langkah restrukturisasi dan pengembangan portofolio BUMN, termasuk inisiatif hilirisasi lintas sektor dengan potensi nilai investasi sekitar US$26 miliar.
Pada Juli 2026, Danantara Asset Management juga mengambil alih pengendalian empat perusahaan manajer investasi BUMN—Mandiri Manajemen Investasi, BRI Manajemen Investasi, BNI Asset Management, dan PNM Investment Management. Keempat perusahaan tersebut secara kolektif memiliki dana kelolaan lebih dari Rp170 triliun per Juni 2026.
Perkembangan tersebut memperlihatkan semakin luasnya peran Danantara dalam ekosistem investasi dan pengelolaan aset negara.
Dalam konteks Sumbar, peluang tersebut kini diarahkan untuk menghubungkan proyek-proyek daerah dengan agenda investasi strategis nasional, terutama pada sektor energi, logistik, kawasan pesisir, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah.
Pemprov Sumbar berharap komunikasi dengan Danantara dapat berlanjut ke tahap kajian teknis dan investasi sehingga proyek-proyek yang ditawarkan tidak berhenti pada tahap penjajakan, tetapi dapat direalisasikan secara bertahap.
Pertemuan di Jakarta tersebut sekaligus menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antara Pemprov Sumbar, Danantara, pemerintah pusat, dan BUMN dalam mengembangkan proyek yang memiliki dampak terhadap ketahanan energi, konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. ssc/mn
