Teater Bala Bhumi dan Diskusi tentang Krisis Ekologi dan Risiko Bencana

Padang, sumbarsatu.com — Bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah di Sumatera Barat tidak terjadi secara kebetulan. Penurunan kualitas lingkungan, deforestasi, serta persoalan tata kelola dan tata kuasa atas ruang hidup menjadi faktor yang turut meningkatkan risiko bencana di daerah ini.

Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar setelah pementasan teater Bala Bhumi, karya sutradara Afrizal Harun bersama Komunitas Seni Hitam Putih, di Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Padang, Rabu (2/9/2026) malam.

Aktivis lingkungan hidup sekaligus Dewan Pengarah Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sumatera Barat, Khalid Saifullah, yang hadir sebagai pembicara menegaskan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan di Sumatera Barat saat ini memprihatinkan.

Menurut Khalid, laju deforestasi dan degradasi kawasan hutan terus berlangsung akibat tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika pengelolaan sumber daya alam tidak berjalan secara berkelanjutan dan kepentingan masyarakat dalam mempertahankan ruang hidupnya tidak memperoleh perlindungan yang memadai.

Diskusi tersebut dihadiri aktivis lingkungan dan kebencanaan, pegiat seni dan budaya, KKI Warsi, LBH Padang, Jemari Sakato, Forum PRB Sumatera Barat, Walhi Sumbar, PBHI Sumbar, Kogami, Rancak Publik, YCMM, Qbar, Dinas Kehutanan Sumatera Barat, seniman, budayawan, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat. Diskusi dipandu seniman senior Sumatera Barat, Syuhendri.

Dalam pemaparannya, Khalid menyoroti ketimpangan tata kuasa, yakni sistem penguasaan dan kontrol terhadap sumber daya alam yang dinilainya membuat masyarakat adat kerap berada dalam posisi lemah ketika mempertahankan wilayah ulayat mereka.

Padahal, berbagai regulasi mengenai perlindungan lingkungan dan sumber daya alam telah tersedia. Namun, menurut Khalid, praktik pembalakan dan penguasaan lahan oleh segelintir pengusaha masih terjadi di sejumlah kawasan.

“Secara alamiah, Sumatera Barat memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi. Kondisi ini menjadi jauh lebih mengkhawatirkan ketika tata kelola dan tata kuasa kawasan hutan serta lingkungan kita bermasalah,” ujar Khalid.

Kerusakan Hutan dan Ancaman bagi Masyarakat

Dampak lemahnya pengelolaan dan penegakan hukum terhadap lingkungan, menurut Khalid, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat tapak.

Di Kepulauan Mentawai, tepatnya di Pulau Sipora, praktik pembalakan liar disebut telah menghilangkan tutupan hutan dan meninggalkan kawasan yang gundul serta gersang. Kondisi tersebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat setempat, termasuk kesulitan memperoleh akses air bersih yang layak untuk dikonsumsi.

Persoalan serupa juga terjadi di kawasan hulu Sungai Nagari Pauh, Kota Padang. Kawasan hutan konversi terus mengalami pembabatan sehingga tidak hanya mengancam ketersediaan air bersih, tetapi juga meningkatkan risiko banjir bagi masyarakat yang tinggal di wilayah hilir.

Khalid menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Menurut dia, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara masyarakat, komunitas, akademisi, dan berbagai kelompok yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Risiko Bencana dan Peran Seni

Dalam diskusi tersebut, Khalid juga menjelaskan hubungan antara kerusakan lingkungan dan risiko bencana. Secara teoritis, risiko bencana terbentuk dari pertemuan antara ancaman (hazard), kerentanan masyarakat (vulnerability), dan kapasitas (capacity) dalam menghadapi ancaman.

Ketika kerusakan lingkungan dan deforestasi terus dibiarkan, tingkat ancaman dan kerentanan masyarakat akan meningkat. Pada saat yang sama, kapasitas alam dalam menopang kehidupan manusia semakin berkurang.

Dalam konteks tersebut, pementasan teater Bala Bhumi yang dikembangkan berdasarkan riset terhadap persoalan ekologis dinilai menjadi salah satu bentuk penyadaran publik yang menarik.

"Isu kerusakan lingkungan yang selama ini lebih banyak hadir dalam diskursus aktivis, akademisi, dan lembaga lingkungan, diterjemahkan ke dalam bahasa artistik melalui pertunjukan teater. Seni tidak hanya ditempatkan sebagai tontonan, tetapi juga sebagai medium untuk membaca dan mengkritisi persoalan ekologis," terang Afrizal Harun, yang juga seorang pemgajar seni pertunjukan di ISI Padang Panjang.

Panggung Bala Bhumi menerjemahkan persoalan kerusakan lingkungan ke dalam pengalaman visual dan artistik yang dapat dirasakan langsung oleh penonton. Angka-angka mengenai degradasi lingkungan yang selama ini terasa abstrak dihadirkan melalui bahasa tubuh, gerak, ruang, bunyi, dan dramaturgi pertunjukan.

Kolaborasi antara seni dan gerakan lingkungan tersebut membuka ruang baru bagi publik untuk memahami bahwa krisis ekologis bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga berkaitan dengan tata ruang, penguasaan sumber daya alam, keselamatan masyarakat, dan risiko bencana.

Melalui pementasan Bala Bhumi dan diskusi yang mengikutinya, seni pertunjukan sekaligus menjadi ruang refleksi bersama tentang kondisi bumi dan ruang hidup masyarakat Sumatera Barat. ssc/mn