Jakarta, sumbarsatu.com – Pembahasan mengenai kondisi sektor keuangan nasional mengemuka setelah muncul wacana pelibatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).
Di saat yang sama, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membantah adanya fenomena masyarakat mulai mengandalkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meski sejumlah indikator menunjukkan konsumsi rumah tangga semakin ditopang oleh utang.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan Presiden menginginkan Danantara dilibatkan dalam setiap pembahasan KSSK. Menurutnya, kehadiran Danantara dimaksudkan agar koordinasi kebijakan sektor keuangan tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter, tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian nasional dan dunia usaha.
Namun, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menegaskan pelibatan Danantara bukan untuk mengambil keputusan kebijakan. Menurutnya, KSSK tetap berfungsi sebagai forum koordinasi yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Seluruh keputusan kebijakan tetap berada di tangan masing-masing otoritas sesuai kewenangannya.
Pada kesempatan yang sama, Anggito juga membantah anggapan bahwa masyarakat mulai mengalami fenomena "makan tabungan" (mantab). Ia menyatakan dana simpanan masyarakat di perbankan justru masih menunjukkan pertumbuhan pada seluruh kelompok nominal simpanan.
Data LPS mencatat simpanan masyarakat dengan nilai di bawah Rp100 juta tumbuh 4,95 persen secara tahunan hingga Mei 2026, meningkat dibandingkan pertumbuhan 3,43 persen pada Desember 2025. Sementara simpanan di atas Rp5 miliar masih tumbuh 21,45 persen meski sedikit melambat dibandingkan posisi akhir tahun lalu yang mencapai 22,76 persen. Secara keseluruhan, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada Mei 2026 meningkat 13,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski demikian, laporan Tim Ekonom Bank Mandiri menunjukkan adanya tekanan terhadap kondisi keuangan rumah tangga. Dalam tinjauan ekonomi Juli 2026, Bank Mandiri menilai peningkatan pendapatan masyarakat perlu menjadi prioritas karena terdapat indikasi konsumsi mulai lebih banyak ditopang oleh pinjaman dibandingkan pertumbuhan pendapatan.
Hal tersebut terlihat dari Mandiri Saving Index yang turun menjadi 84,8 pada Juni 2026 atau terkontraksi 5,7 persen secara tahunan. Sebaliknya, Mandiri Spending Index masih tumbuh 5,9 persen menjadi 123, menandakan konsumsi masyarakat tetap meningkat.
Di sisi lain, indeks pinjaman yang mencakup pinjaman online (pinjol), kartu kredit, dan layanan paylater melonjak 24,6 persen secara tahunan menjadi 157,7.
Berdasarkan data OJK dan Bank Indonesia, total outstanding pinjaman dari pinjol, kartu kredit, dan paylater telah mencapai Rp160,7 triliun hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, pinjaman online mendominasi sebesar Rp103,7 triliun atau sekitar 65 persen, disusul kartu kredit Rp43,8 triliun atau 27 persen, serta paylater Rp13,2 triliun atau 8 persen.
Data OJK juga menunjukkan perubahan pola penggunaan pinjaman masyarakat. Pada April 2026, sekitar 86 persen pinjaman online digunakan untuk kebutuhan konsumtif, meningkat dari 78 persen pada April 2025 dan 68 persen pada April 2024. Sebaliknya, porsi pembiayaan untuk kegiatan produktif terus menurun menjadi hanya 14 persen.
Temuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun simpanan masyarakat di perbankan secara agregat masih bertumbuh, tekanan terhadap keuangan rumah tangga mulai terlihat dari menurunnya tingkat tabungan dan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman konsumtif untuk mempertahankan daya beli.
Bank Mandiri menilai kondisi ini menjadi sinyal penting bahwa penguatan pendapatan masyarakat perlu menjadi perhatian agar konsumsi tidak terus bergantung pada pembiayaan utang.ssc/mn
