OLEH Dr. Lismomon Nata, S.Pd., M.Si (Sekretaris Bidang II Asosiasi Pelaku Pembangunan Indonesia/APPI)
INDONESIA telah menetapkan cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah visi yang berangkat dari semangat ditandainya satu abad kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat tersebut menggambarkan harapan lahirnya bangsa dan negara yang maju, sejahtera, berdaya saing global, serta mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah siapakah sesungguhnya yang akan mengantarkan Indonesia menuju cita-cita besar tersebut?
Jawabannya tentu banyak pihak yang dapat berkontribusi, baik dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, ataupun masyarakat sipil. Tentunya Indonesia Emas hanya dapat diwujudkan apabila seluruh pelaku pembangunan bergerak dalam satu irama, saling memperkuat, berbagi pengetahuan, dan membangun kolaborasi yang melampaui sekat-sekat kelembagaan dalam satu cita-cita yang sama yaitu masyarakat adil dan Makmur sebagaimana mandat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Kehadiran Asosiasi Pelaku Pembangunan Indonesia (APPI) sebagai rumah bersama yang menghimpun para profesional pembangunan dari berbagai latar belakang untuk memperkuat kapasitas, integritas, jejaring, serta kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. APPI dapat menjadi bagian dari pelaksana berbagai macam program dan sekaligus merupakan ekosistem pembelajaran, pusat pengetahuan, pengembang standar profesi, sekaligus katalisator kolaborasi pembangunan nasional.
Pembangunan modern tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai pembangunan fisik atau pertumbuhan ekonomi. Dunia telah bergeser menuju paradigma yang lebih komprehensif, di mana keberhasilan pembangunan diukur dari kualitas manusia, kekuatan institusi, keberlanjutan lingkungan, serta kemampuan menghadapi perubahan yang semakin kompleks.
Perubahan iklim, transformasi digital, ketimpangan sosial, disrupsi teknologi, hingga dinamika geopolitik global menuntut pendekatan pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis ilmu pengetahuan.
Pemikiran ini sejalan dengan teori Collaborative Governance yang dikembangkan Chris Ansell dan Alison Gash yang menegaskan bahwa persoalan-persoalan publik yang kompleks tidak mungkin diselesaikan oleh satu aktor saja. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, media, komunitas, dan organisasi profesi harus duduk bersama membangun kepercayaan, berbagi sumber daya, dan menghasilkan solusi secara kolektif.
Dalam konteks Indonesia, teori tersebut semakin relevan. Banyak persoalan pembangunan tidak lagi bersifat sektoral, tetapi saling berkaitan. Kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketenagakerjaan, maupun tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pembangunan membutuhkan ruang kolaborasi yang mampu mempertemukan berbagai perspektif dan kompetensi.
APPI melalui pengembangan ekosistem kemitraan lintas sektor menempatkan kolaborasi sebagai salah satu pilar utama melalui pembangunan jejaring nasional dan internasional, pembentukan kelompok kerja tematik, forum pembangunan nasional, hingga penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, media, dan mitra pembangunan serta menempatkan setiap orang (penduduk) adalah subjeknya. Namun tentu kolaborasi saja tidak cukup.
Pembangunan mestinya berangkat dari bukti (Evidence-Based Policy), yaitu pendekatan yang menempatkan data, penelitian, evaluasi, dan pembelajaran sebagai dasar utama dalam merumuskan kebijakan publik. Teori ini berkembang luas dalam administrasi publik modern karena terbukti mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berdampak.
Salah satu tantangan besar pembangunan Indonesia adalah masih adanya kesenjangan antara hasil penelitian dengan proses pengambilan kebijakan. Banyak inovasi dan praktik baik berhenti di ruang seminar atau laporan penelitian tanpa menjadi kebijakan nyata. Sebaliknya, tidak sedikit keputusan publik yang lahir tanpa didukung bukti yang memadai.
Oleh karena itu, APPI menjadikan budaya berbasis bukti sebagai salah satu identitas organisasi melalui pengembangan Policy Lab, Knowledge Repository, Development Academy, publikasi policy brief, riset terapan, forum dialog kebijakan, serta pengelolaan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku pembangunan. Dengan demikian, pengetahuan tidak lagi berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi kekuatan yang mengubah kebijakan dan praktik pembangunan.
Selain berbasis bukti, pembangunan masa depan juga harus bertumpu pada manusia. Di sinilah teori Human Capital dari Theodore Schultz dan Gary Becker yang menjelaskan bahwa investasi terbaik sebuah bangsa bukan hanya pada infrastruktur, melainkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kompetensi, keterampilan, dan pembelajaran sepanjang hayat (long lie education).
Program-program APPI yang berorientasi pada pengembangan kompetensi profesional, sertifikasi, masterclass, pelatihan, mentoring, hingga pengembangan karier mencerminkan keyakinan bahwa kualitas pelaku pembangunan akan menentukan kualitas pembangunan itu sendiri. Profesional yang terus belajar akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik, program yang lebih efektif, dan inovasi yang lebih berdampak.
Lebih jauh, APPI juga mengadopsi semangat pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Pembangunan tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin tidak ada kelompok yang tertinggal (leave no one behind).
Oleh karena itu, isu inklusivitas, kesetaraan, pemberdayaan masyarakat, perubahan iklim, masyarakat adat, kelompok rentan, hingga pembangunan daerah menjadi bagian integral dalam agenda strategis organisasi.
Pembangunan sejati pada akhirnya bukanlah tentang siapa yang paling banyak bekerja, melainkan siapa yang mampu menggerakkan sebanyak mungkin orang untuk bekerja bersama. Ketika profesionalisme berpadu dengan kolaborasi, ketika pengetahuan bertemu dengan praktik, dan ketika kepentingan bersama mengalahkan ego sektoral, maka jalan menuju Indonesia Emas semoga sebuah keniscayaan yang sedang kita bangun bersama.*
