-
Jakarta, sumbarsatu.com – Pemerintah memastikan tidak akan memberlakukan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak pada 2026. Di tengah upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperkuat penerimaan negara, pemerintah memilih memperluas basis perpajakan (ekstensifikasi), sementara indikator makro mulai menunjukkan perbaikan dengan meningkatnya cadangan devisa. Di sisi lain, Badan Anggaran (Banggar) DPR memproyeksikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 turun sekitar 35 persen dibandingkan pagu tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya, dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menambah jenis pajak maupun menaikkan tarif pajak pada tahun depan.
"Yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara adalah ekstensifikasi, bukan melalui pajak baru ataupun kenaikan tarif pajak," ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Menurut Purbaya, pendapatan negara sepanjang Semester I 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun, atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kontributor terbesar berasal dari sektor perpajakan yang mencapai Rp1.187,8 triliun, terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.035,7 triliun dan penerimaan kepabeanan serta cukai sebesar Rp152 triliun.
Kinerja penerimaan pajak didorong oleh meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp380 triliun, atau tumbuh 42,2 persen secara tahunan.
Selain itu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan beserta depositnya tercatat Rp196,1 triliun, meningkat 28,6 persen. Penerimaan PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21 beserta depositnya mencapai Rp146 triliun, tumbuh 13,6 persen.
Sementara itu, penerimaan PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 mencapai Rp159,9 triliun, tumbuh 1,4 persen, sedangkan kelompok pajak lainnya menyumbang Rp153,8 triliun, meningkat 22,7 persen.
Cadangan Devisa Berbalik Naik
Di tengah kinerja fiskal tersebut, posisi cadangan devisa Indonesia kembali meningkat pada Juni 2026.
Bank Indonesia mencatat cadangan devisa mencapai USD145,6 miliar, naik USD700 juta dibandingkan posisi Mei 2026 sebesar USD144,9 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan peningkatan tersebut terutama berasal dari penerimaan pajak dan jasa.
Menurut BI, posisi cadangan devisa saat ini setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor, atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut masih jauh di atas standar kecukupan internasional yang berada pada level tiga bulan impor.
Kenaikan pada Juni menjadi yang pertama sepanjang 2026 setelah cadangan devisa mengalami penurunan selama lima bulan berturut-turut.
Sebelumnya, tren penurunan tersebut sempat menjadi perhatian lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings. Fitch menilai penurunan cadangan devisa secara tajam dan berkelanjutan berpotensi memberikan tekanan terhadap peringkat utang Indonesia.
Lembaga itu memproyeksikan cadangan devisa Indonesia pada 2026 setara dengan 4,9 bulan pembayaran eksternal, sedikit di bawah median negara berperingkat BBB yang berada di kisaran lima bulan.
Anggaran MBG 2027 Diproyeksi Turun
Sementara itu, Badan Anggaran DPR memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 turun menjadi sekitar Rp174 triliun, atau sekitar 35 persen lebih rendah dibandingkan pagu anggaran 2026 sebesar Rp268 triliun.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan proyeksi tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program, khususnya optimalisasi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut dia, dari target 27.000 titik SPPG, kebutuhan riil diperkirakan hanya sekitar 21.000 titik. Dengan kapasitas tersebut, anggaran sebesar Rp174 triliun dinilai cukup untuk melayani sekitar 84 juta penerima manfaat.
Meski proyeksi anggaran tahun depan menurun, realisasi belanja MBG sepanjang 2026 terus meningkat.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan hingga akhir Mei 2026 realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp88,15 triliun, naik 17,53 persen dibandingkan April yang sebesar Rp75 triliun.
Dari total 63,13 juta penerima manfaat, sebanyak 48,9 juta merupakan peserta didik, sedangkan 14,3 juta lainnya berasal dari kelompok nonpeserta didik yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kombinasi kebijakan tanpa kenaikan pajak, membaiknya posisi cadangan devisa, serta penyesuaian belanja negara melalui evaluasi Program MBG menunjukkan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara, stabilitas ekonomi makro, dan efisiensi belanja pada APBN 2026–2027.ssc/mn
