-
Oleh YURNALDI, Wartawan Utama
TIGA puluh empat tahun lalu, saya bersama Ady Rosa masuk-ke luar bebeberapa desa dan dusun di Kecamatan Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai. Kala itu secara administratif sejak 1982 sudah diperlakukan sebagai wilayah administratif melalui wilayah kerja Pembantu Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kami meneliti Keberadaan Tato Mentawai sebagai Salah Satu Karya Seni Rupa Tradisional Mentawai. Penelitian selama dua tahun, dengan salah satu kesimpulannya adalah bahwa tato Mentawai adalah tato tertua di dunia dan terancam punah.
Sebagai mahasiswa dan dosen Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Padang –institusi yang mencetak calon guru dan tenaga kependidikan lain, kami juga sekaligus mencari tahu masalah pendidikan, yang kondisinya sangat memrihatinkan.
Hampir 90 persen Kecamatan Siberut Selatan, di Pulau Siberut dihuni masyarakat tradisional atau masyarakat adat. Sepuluh persen lainnya adalah pendatang dari “tanah tepi”, sebutan untuk warga pendatang dari Kota Padang dan daerah lain di daratan pulau Sumatera.
Tiga puluh empat tahun lalu, saya berdiri di sebuah sekolah sederhana di Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan. Siberut Selatan ketika itu berpenduduk 13.067 jiwa, mendiami 10 desa. Waktu itu hanya ada satu SMP dan satu SMA di Muara Siberut, Ibu Kecamatan Siberut Selatan.
Pagi itu anak-anak datang seperti biasa. Mereka duduk di bangku kayu yang sederhana. Sebagian dari mereka membawa bekal seadanya dari rumah berupa rebusan pisang atau rebusan talas, sebagai bekal perjalanan dan/atau bekal makan di sekolah. Sebagian lainnya datang setelah membantu orang tua mengerjakan pekerjaan pagi, menangguk ikan di laut atau panen talas di hutan yang tak jauh dari rumah.
Di sekolah dasar, terlihat pelajaran tak kunjung dimulai. Guru belum datang.
Bagi anak-anak di kota, keterlambatan guru mungkin hanya soal beberapa menit. Di Mentawai ketika itu, persoalannya jauh lebih rumit. Laut Samudera Hindia yang bergelombang tinggi, cuaca, transportasi, dan biaya perjalanan sering menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para guru.
Kecamatan Siberut saat itu adalah salah satu dari empat kecamatan yang dikenal sebagai daerah terisolir di Sumatera Barat.
Anak-anak menunggu. Hari demi hari. Minggu demi minggu.
Kadang yang hilang bukan sekadar jam pelajaran, melainkan kesempatan belajar yang tak pernah kembali.
Sejak Kepulauan Mentawai menjadi daerah otonom yang lahir lewat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai –pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman, masalah pendidikan menjadi prioritas utama.
Mencermati fakta di lapangan dan sebagai wartawan Kompas di Biro Sumatera bagian Utama, sejak 1995, saya sering meliput beragam masalah di Mentawai, khsusnya masalah pendidikan, masalah bencara gempa, hingga ancaman tsunami di Segmen Megathrust Mentawai-Siberut.
Sekira 25 tahun lalu saya sempat menulis feature di halaman satu harian terkemuka di Indonesia itu tentang pendidikan kecakapan hidup. Tujuannya agar anak-anak di pedalaman Siberut mendapatkan pendidikan tanpa tercerabut dari akar budaya dan lingkungan mereka. Saya menyaksikan bagaimana kemiskinan dan keterisolasian sering kali lebih menentukan masa depan seorang anak dibandingkan kecerdasannya.
Banyak anak berhenti sekolah bukan karena tidak ingin belajar. Mereka berhenti karena harus membantu orang tua. Mereka berhenti karena keluarga membutuhkan tambahan tenaga. Mereka berhenti karena kehidupan sehari-hari menuntut sesuatu yang lebih mendesak daripada ruang kelas.
Seperempat abad berlalu. Namun, menjadi kabupaten ternyata tidak otomatis menghapus persoalan lama: keterisolasian, mahalnya transportasi, dan rapuhnya akses pendidikan.
***
Hari ini Indonesia memperkenalkan sebuah konsep yang disebut Sekolah Rakyat. Dan saya teringat kembali pada wajah-wajah anak Mentawai yang pernah saya jumpai di Muara Siberut, Maileppet, Desa Matobe, dan desa lainnya. Jarak sekolah yang kadang harus ditempuh berjalan kaki beberapa kilometer, bersampan di sungai yang berarus deras yang mengharuskan mereka putus sekolah.
Anak-anak Mentawai masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan sitemik. Permasalahan pendidikan di Mentawai tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur pendidikan dan akses, tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan kebijakan yang kompleks.
Anak-anak di Dusun Salappak, Desa Muintei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, melewati medan jalan yang digenangi air menuju sekolah. (Foto. Ismail Zakaria/dok.Kompas)
Soal infrastruktur pendidikan, misalnya, banyak sekolah yang alami kerusakan, kekurangan ruang kelas, fasilitas sanitasi yang tidak memadai, ketiadaan laporatorium dan perpustakaan. Tenaga pendidikan yang ada tidak saja jumlahnya minim, tetapi juga tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Guru-guru yang berasal dari luar Mentawai enggan bertugas dalam jangka panjang, karena keterbatasan fasilitas hidup dan isolasi geografis. Masalah lain yang sangat berpengaruh adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Harus dimaklumi, Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah daerah termiskin di Sumatera Barat. Dari 92.760 jiwa penduduk Kepulauan Mentawai, terdapat 14.190 jiwa (13,99 persen) penduduk miskin (BPS Kepulauan Mentawai, 2025).
Di banyak daerah terpencil/tertinggal/terisolasi Indonesia, persoalan pendidikan tidak pernah berdiri sendiri.
Sekolah memang ada. Guru ada. Kurikulum ada. Akan tetapi kemiskinan tetap menjadi penghalang yang paling kuat.
Seorang anak mungkin memiliki kecerdasan luar biasa. Namun ketika orang tuanya kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan sering berubah menjadi kemewahan yang sulit dijangkau.
Di sinilah letak persoalan yang selama ini sering luput dari perhatian.
Kita terlalu sering berbicara tentang sekolah, tetapi kurang berbicara tentang kehidupan anak-anak yang bersekolah. Padahal pendidikan tidak berlangsung di ruang kelas semata.
Pendidikan juga ditentukan oleh kondisi keluarga, lingkungan sosial, kesehatan, gizi, transportasi, dan kemampuan ekonomi. Karena itulah anak-anak dari keluarga miskin sering menjadi kelompok yang paling rentan tertinggal.
Mereka hadir dalam statistik. Tetapi sering tidak hadir dalam percakapan. Mereka ada di sekitar kita. Tetapi nyaris tak terlihat. The Invisible People.
Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali merilis data kemiskinan di Indonesia. Data bulan Maret 2025, jumlah penduduk miskin Indonesia sekira 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen dari total penduduk Indonesia. Artinya, dari sekira 260 juta penduduk Indonesia masih ada hampir 24 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Mereka mungkin tidak tercatat sebagai miskin hari ini, tetapi sangat mudah jatuh miskin ketika (a) kehilangan pekerjaan, (b) harga kebutuhan pokok naik, (c) terkena musibah, dan (4) sakit berkepanjangan. Di kelompok inilah banyak keluarga yang kesulitan membiayai pendidikan anak.
Saya mencermati, ada satu angka yang lebih kuat daripada jumlah penduduk miskin, yaitu sekitar seperempat penduduk Indonesia masih berada dalam kelompok rentan miskin dan hampir miskin.
Kalau kita melihat lebih dekat, Indonesia memiliki beberapa wajah. Pertama, kemiskinan pedesaan. Ini banyak ditemukan di daerah pertanian, dengan ciri-cirinya: petani penggarap, buruh tani, lahan sempit, penghasilan begantung musim. Ketika panen gagal, pendapatan ikut hilang.
Kedua, kemiskinan perkotaan. Hal ini banyak ditemukan di kota-kota besar. Misalnya buruh harian, pekerja informal, pedagang kecil, pengemudi ojek. Mereka mungkin bekerja tiap hari, tapi tetap hidup pas-pasan.
Ketiga, kemiskinan wilayah terpencil. Ini sangat relevan dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bukan semata-mata karena pendapatan rendah, tetapi karena transportasi mahal, akses pendidikan sulit, layanan kesehatan terbatas, harga barang relatif lebih mahal. Akibatnya biaya hidup lebih tinggi daripada daerah lain.
Keempat, kemiskinan antargenerasi. Ini yang paling sulit diputus. Misalnya, kakek miskin, ayah miskin, anak juga miskin. Bukan karena malas, tetapi karena akses pendidikan, modal, dan kesempatan sangat terbatas. Inilah jenis kemiskinan yang ingin diputus Sekolah Rakyat.
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, adalah salah satu daerah 3T Indonesia.
Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, daerah 3T di barat pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat, dari 92.760 jiwa (BPS, 2025) penduduk, kategori miskin tercatat 14.190 jiwa atau 13,89 persen.
Daerah yang terdiri dari 10 kecamatan, 43 desa, dan 358 dusun dengan total luas 6.033,76 km persegi ini mendiami empat pulau besar –yaitu Pulau Pagai Selatan, Pagai Utara, Sipora, dan Pulau Siberut, dan juga ada di 103 pulau kecil.
Mengapa anak miskin sering sulit sekolah? Biasanya diikuti oleh gizi kurang, rumah tidak layak, akses internet sangat terbatas, biaya transportasi sekolah, dan kurangnya dukungan belajar.
Dalam kasus Mentawai yang pernah saya lihat langsung selama 34 tahun terakhir, bahkan ada faktor tambahan seperti keterisolasian pulau, keterbatasan guru, dan mahalnya transportasi laut.
Artinya, seorang anak tidak hanya berjuang melawan pelajaran sekolah, tetapi juga melawan kondisi hidupnya sendiri.
Memang, kemiskinan di Indonesia tidak selalu tampak dalam bentuk kelaparan. Ia sering hadir dalam bentuk kesempatan yang hilang. Seorang anak yang harus membantu orangtuanya bekerja. Seorang anak didik yang berhenti sekolah karena ketiadaan biaya transportasi. Atau sebuah ruang kelas yang kehilangan guru karena keterbatasan akses. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan uang, tetapi juga tentang terbatasnya pilihan hidup.
***
Dari data BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025, persoalan pendidikan Mentawai bukan lagi pada sekolah dasar, tetapi mulai berat di SMP dan terutama di SMA.
Tahun 2024, Angka Partisipasi Murni (APM) 98,05. Artinya, dari 100 anak SD, sekitar 98 anak bersekolah di SD. Ini sangat baik, bahkan mendekati universal. Untuk SMP tahun 2024 APM 73,86. Dari 100 anak usia SMP, hanya sekitar 74 anak yang bersekolah di SMP. Masih ada sekitar 26 anak yang tidak berada pada jenjang yang seharusnya. Di sinilah mulai terjadi kebocoran pendidikan.
Sedangkan di tingkat SMA, APM sekira 60 persen, tepatnya 59,90 persen. Angka ini masih jauh di bawah SD dan SMP. Maknanya, dari 100 anak usia SMA, hanya sekitar 6 dari 10 yang masih sekolah sesuai usianya. Empat lainnya sudah tertinggal, putus sekolah, atau belum melanjutkan. Ini alarm serius.
Sementara itu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD tahun 2024 tercatat 111,55 . Ini bukan kesalahan. APK memang bisa lebih dari 100 persen. Artinya, ada siswa yang terlambat masuk sekolah, ada siswa tinggal kelas, dan ada siswa usianya lebih tua atau lebih muda. Namun mereka tetap bersekolah.
APK SMP tahun 2024 adalah 99,00. Artinya, hampir semua anak yang seharusnya bersekolah di SMP masih dapat tertampung dalam sistem pendidikan.
APK SMA tahun 2024 adalah 82,17. Ini yang manarik. Artinya, kapasitas pendidikan menengah atas belum mampu menjangkau seluruh ana usia SMA. Masih banyak yang tidak melanjutkan.
Temuan yang lebih menarik lagi, dari data BPS untuk kelompok umur 16-18 tahun, masih sekolah tercatat 78,19 persen. Tidak sekolah lagi 20,45 persen. Artinya, satu dari lima remaja usia SMA sudah tidak sekolah lagi. Ini angka yang cukup besar.
Sementara, kelompok umur 19-23 tahun masih sekolah 21,99 persen. Tidak seklah lagi 77,06 persen. Ini menunjukkan mayoritas pemuda Mentawai sudah keluar dari sistem pendidikan. Memang sebagian sudah lulus. Tetapi bisa juga menunjukkan sedikitnya yang melanjutkan ke pergutuan tinggi.
Data BPS tersebut, menggambarkan persoalan pendidikan di Mentawai bukan lagi pada akses pendidikan dasar. Hampir seluruh anak usia SD telah bersekolah.
Tantangan sesungguhnya muncul ketika memasuki usia remaja. Angka Partisipasi Murni turun dari 98,05 persen pada tingkat SD menjadi 73,86 persen pada tingkat SMP dan hanya sekira enam dari 10 anak usia SMA yang masih bersekolah sesuai jenjangnya. Di titik inilah rantai kemiskinan, keterisolasian geografis, dan keterbatasan ekonomi keluarga mulai memperlihatkan pengaruhnya.
Angka partisipasi sekolah memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, di wilayah Kepulauan Mentawai, tantangan pendidikan tidak selalu tercermin dalam statistik. Di balik angka-angka itu tersimpan kisah tentang anak-anak yang harus menyeberangi lautan yang gelombangnya sulit ditebak, dan/atau jalan kaki berkilo-kilo meter, keluarga yang bergulat dengan kemiskinan dengan penghasilan yang tak pasti, dan guru-guru yang menghadapi keterbatasan transportasi.
Statistik mungkin menunjukkan kemajuan, tetapi realitas sering bergerak lebih lambat daripada angka.
Mentawai tidak lagi menghadapi persoalan bagaimana membawa anak masuk SD. Persoalannya sekarang adalah bagaimana menjaga mereka tetap bertahan sampai lulus SMA.
Data dan realitas di atas menunjukkan bahwa perjuangan menghadirkan pendidikan yang adil belum selesai.
Masalahnya bukan sekadar membangun sekolah. Masalahnya adalah memastikan anak-anak miskin mampu bertahan di sekolah dan memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil.
***
Dalam konteks itulah Sekolah Rakyat hadir. Program ini tidak hanya menawarkan ruang belajar. Ia menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh; asrama, makanan, seragam, pendampingan, pembinaan karakter, dan lingkungan belajar yang lebih terjaga.
Dengan kata lain, negara tidak hanya menyediakan pendidikan. Negara mencoba mengurangi berbagai hambatan yang selama ini membuat anak-anak miskin sulit memperoleh pendidikan yang layak.
Jika selama ini sekolah berdiri sendiri menghadapi persoalan kemiskinan, maka Sekolah Rakyat mencoba menghubungkan pendidikan dengan perlindungan sosial. Inilah yang membedakannya dari banyak pendekatan sebelumnya.
Bagi masyarakat Mentawai, gagasan ini memiliki makna yang sangat khusus. Selama bertahun-tahun, tantangan pendidikan di wilayah kepulauan ini bukan hanya soal gedung sekolah, sarana dan prasarana. Persoalannya jauh lebih kompleks; jarak, transportasi, biaya, ketersediaan guru, kemiskinan keluarga, dan kondisi geografis.
Seorang guru sekolah dasar di Siberut Selatan mengaku, karena alasan keluarga tinggal dan bekerja di Kabupaten Dharmasraya, jika dia pulang, maka untuk kembali mengajar ke sekolah, hampir selalu meleset dari janji. Maksudnya, pulang ke Dharmasraya bisa hitungan dua-tiga minggu, dari izin seminggu yang didapatkan.
“Faktor alam –angin badai, bisa jadi penghalang. Tak ada kapal yang berani menyeberang,” kata seorang guru SD asal Padang Patiaman yang tak mau disebutkan namanya.
Dulu, sebelum menjadi daerah otonom dan menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman, guru-guru harus mengambil gaji ke Padang Pariaman. Mahalnya ongkos dari pulau tempat mengajar ke ibukota kecamatan, lalu dari ibu kota kecamatan naik kapal lagi ke Padang, terus naik perjalanan darat dari Padang ke Padang pariaman.
“Jadi saya sebelum otonomi harus menyeberangi lautan untuk mengambil gaji. Sekarang walau menyeberangi lautan, tapi masih di wilayah kepulauan Mentawai,” ujar seorang guru. “Akan tetapi tetap juga harus minta cuti menemui keluarga yang bekerja dan tinggal di tanah seberang, di Kota Padang.”
Tidak hanya guru yang “lama berlibur atau meliburkan diri” karena persoalan di atas. Anak didik juga waktu liburnya tidak menentu. Jika musim hujan-badai, karena ke sekolah harus menyeberangi lautan, dan/atau melewati sungai berarus deras terpaksa juga harus libur.
Kadang jika musim panen tiba, juga meliburkan diri tidak sekolah. Karena harus membantu orangtua. “Orang tua harus dibantu untuk dapatkan uang. Uang untuk kita bisa makan dan sekolah,” ujar seorang anak.
Semua itu menjadi bagian dari realitas pendidikan yang pernah saya saksikan sendiri, sejak tahun 1992 sampai sekarang.
Karena itu ketika pemerintah menggagas Sekolah Rakyat, muncul pertanyaan yang menarik; Apakah ini jawaban yang selama ini dicari untuk daerah-daerah seperti Mentawai?
Tentu terlalu dini untuk menyimpulkan. Tidak ada program yang dapat menghapus kemiskinan dalam semalam. Tidak ada sekolah yang mampu mengubah nasib seseorang hanya dengan membangun gedung baru.
Namun ada satu hal yang patut dicatat.
Untuk pertama kalinya negara mencoba menjawab persoalan pendidikan dan kemiskinan secara bersamaan. Dan itu merupakan langkah yang penting. Karena pengalaman menunjukkan bahwa kemiskinan sering kali menjadi lawan terbesar pendidikan.
Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana, sangat antusias dan menyambut baik program Sekolah Rakyat. Dari 165 lokasi Sekolah Rakyat yang dibangun di Sumatera hingga papua per September 2025, di Mentawai sebagai daeraH 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar) akan dibangun satu Sekolah Rakyat.
Lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, tengah ditinjau Bupati Rinto Wardana. (Foto IG Lahmuddin Siregar)
“Pembangunan Sekolah Rakyat berlokasi di Sipora Selatan,” kata Bupati Rinto Wardana. “Saya sudah meninjau lokasi pembangunan yang direncanakan di Desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan, 17 April 2025 lalu.”
Menurut Rinto Wardana, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata untuk menjangkau anak-anak yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
“Pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan insfrastruktur, tetapi juga sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap hak dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,” jelasnya.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat di Mentawai, diharapkan akan lahir generasi muda Mentawai yang cerdas dan berdaya saing, dapat menumbuhkan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Jika Sekolah Rakyat benar-benar terwujud di Mentawai, maka program ini bukan sekadar pembangunan fasilitas pendidikan baru. Ia dapat menjadi simbol bahwa negara semakin mendekat kepada masyarakat yang selama ini berada di pinggir pembangunan.
Bupati Mentawai Rinto Wardana meninjau Gedung Diklat untuk dipinjam pakai dalam rangka penyelenggaraan sekolah rakyat, sampai pembangunan gedung sekolah rakyat selesai dibangun di Desa Saireinu, Kecamatan Sipora Selatan. (Sumber foto: IG Lahmuddin Siregar)
Dua puluh lima tahun lalu hingga 34 tahun lalu saya melihat anak-anak Mentawai menunggu guru yang tak kunjung datang.
Hari ini, dengan akan beroperasinya Sekolah Rakyat, saya melihat sebuah upaya baru yang mencoba memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memiliki kesempatan belajar dan bermimpi.
Perjalanan itu tentu belum selesai. Masih ada banyak tantangan. Masih ada banyak pekerjaan rumah. Namun setidaknya bangsa ini sedang mencoba menjawab sebuah pertanyaan lama yang terus bergema dari pulau-pulau terluar hingga pusat kota:
Apakah tempat lahir seorang anak boleh menentukan masa depannya?
Bagi anak-anak Kepulauan Mentawai, dan bagi jutaan anak miskin lainnya di Indonesia, jawaban atas pertanyaan itu sangatlah penting. Karena setiap anak berhak memiliki mimpi. Dan setiap bangsa yang besar seharusnya memastikan mimpi itu tidak berhenti hanya karena seseorang lahir dalam kemiskinan.
Di Mentawai, pada masa lalu, sekira 25-34 tahun lalu, pendidikan pernah kalah oleh jarak, kemiskinan, dan keterisolasian.
Anak-anak Suku Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, adalah calon pemimpin dan masa depan Mentawai kelak. Pembangunan pendidikan di Mentawai bukan hanya soal akses, tetapi juga ketahan masyarajat kepulauan terhadap bencana. Mentawai berada di depan segmen megathrust Mentawai-Siberut, bagian dari zona subduksi Sumatera yang lama dipantau para ahli karena berpotensi memicu gempa besar dan tsunami. (Foto Yurnaldi)
Mungkin itulah makna terdalam dari Sekolah Rakyat. Bukan sekadar membangun sekolah. Melainkan membuka kembali harapan bagi mereka yang selama ini nyaris tak terlihat.
Sekolah Rakyat hadir sebagai ikhtiar negara untuk menjawab persoalan yang selama ini membuat anak-anak miskin sulit bertahan di sekolah.,
Apakah Sekolah Rakyat mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan membuat anak-anak di pulau terluar memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi?
Sekolah Rakyat bagi masyarakat Kepulauan Mentawai hanyalah “bab terbaru” dari cerita yang sudah berlangsung puluhan tahun.
“Sekolah Rakyat adalah strategi besar Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan dan memberhentikan siklus kemiskinan antargenerasi, serta memperluas akses pendidikan,” tandas Menteri Sosial Syaifullah Yusuf.
Menurut dia, ada jutaan anak yang tidak terlihat dalam sistem. Mereka ini invisible people. Bisa jadi ada di sekitar kita, tetapi tidak tersentuh program.
Mentawai mengajarkan satu hal: membangun sekolah di wilayah kepulauan tidak cukup hanya mendirikan gedung. Yang jauh lebih sulit adalah memastikan anak-anak dapat terus belajar hingga lulus, meski harus berhadapan dengan kemiskinan, jarak, laut, dan keterbatasan. Di titik itulah harapan terhadap Sekolah Rakyat menemukan relevansinya.*
Penulis/wartawan Yurnaldi berpose dengan salah seorang tokoh masyarakat adat Mentawai. Penelitian Yurnaldi dan Ady Rosa tahun 1993-1994 berkesimpulan, tato tradisional Mentawai adalah tato tertua di dunia. (Foto Dok.Yurnaldi)
