Simpang Empat, sumbarsatu.com—Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) periode Februari 2026 di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Selasa (19/5/2026).
HLM dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pemangku kepentingan terkait.
Bupati Pasaman Barat Yulianto menegaskan, pengendalian inflasi tidak hanya menyangkut stabilitas harga, tetapi juga perlindungan daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat, melindungi kesejahteraan rakyat, serta memastikan roda perekonomian daerah tetap bergerak sehat dan berkelanjutan,” ujar Yulianto.
Menurut Yulianto, dinamika ekonomi global dan nasional menjadi tantangan daerah. Fluktuasi harga pangan, gangguan distribusi, perubahan cuaca, hingga ketidakpastian ekonomi menuntut sinergi seluruh pihak agar pengendalian inflasi efektif.
Bupati Yulianto menyebut Pasaman Barat memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Potensi itu dapat menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan serta mendukung pemulihan ekonomi daerah.
Ia menjelaskan, Pemkab Pasbar terus menempuh langkah strategis: menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, memperlancar distribusi pangan, menggelar operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat koordinasi lintas instansi melalui TPID.
Salah satu upaya konkret, kata Yulianto, adalah lomba penanaman cabai di setiap nagari untuk menekan inflasi dari komoditas hortikultura.
“Kami di Pasbar telah melaksanakan lomba penanaman cabai di setiap nagari. Ini salah satu langkah untuk menjaga dan mengendalikan inflasi,” katanya.
Pemkab Pasbar berkomitmen menjaga inflasi pada rentang 1,5 persen–3,5 persen. Untuk itu, seluruh jajaran diminta fokus pada stabilitas harga kebutuhan pokok, kecukupan stok pangan dan energi, kelancaran distribusi barang, serta membangun ekspektasi pasar yang positif agar tidak terjadi panic buying.
Pemantauan harga dan stok bahan pokok dilakukan rutin, terutama pada komoditas penyumbang inflasi seperti cabai, bawang, beras, daging, dan telur ayam ras.
“Jika terjadi kelangkaan stok, segera lakukan kerja sama dengan daerah surplus untuk pasokan. Pastikan operasi pasar atau GPM dilaksanakan cepat dan tepat sasaran saat harga bergejolak,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama triwulan I 2026 Pemkab Pasbar telah menggelar sekitar delapan kali operasi pasar murah, baik bersubsidi maupun nonsubsidi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumatra Barat Mohamad Abdul Majid Ikram menyampaikan, inflasi Sumatra Barat hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional 2,5 persen plus minus 1 persen.
Menurut Ikram, inflasi Pasaman Barat yang tercatat 1,0 persen menunjukkan hasil positif dari sinergi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” ujarnya.
Ia menilai program lomba penanaman cabai di Pasbar merupakan langkah baik dalam mendukung pengendalian inflasi pangan.
Meski demikian, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah, antara lain peningkatan konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, serta potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi.
BI juga menyoroti peningkatan daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari sektor kelapa sawit akibat penguatan dolar AS terhadap rupiah. Kondisi itu positif, tetapi perlu diantisipasi karena dapat memicu tekanan inflasi.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” kata Ikram.
Selain itu, BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipatif terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Dalam kegiatan itu, Pemkab Pasbar menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perum Bulog Cabang Bukittinggi tentang pengelolaan cadangan pangan daerah. Langkah ini diambil untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan laju inflasi. (Ssc/nir)
