--
OLEH Carmelo Ferlito, Alfian Banjaransari, dan Alvin Desfiandi
BERLAWANAN dengan pandangan banyak analis, risiko utama kebijakan ekonomi Indonesia saat ini bukan terletak pada lemahnya konsumsi domestik atau fluktuasi nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah belakangan ini tidak bisa secara otomatis dibaca sebagai tanda runtuhnya fundamental ekonomi nasional.
Pergerakan mata uang sangat dipengaruhi faktor global, mulai dari harga minyak, sentimen investor, arus modal, hingga persepsi risiko terhadap pasar negara berkembang. Tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipicu faktor eksternal dibanding semata-mata persoalan domestik.
Namun persoalan yang lebih mendasar justru berada pada cara pandang terhadap ekonomi itu sendiri. Ada kecenderungan kuat di kalangan pembuat kebijakan maupun sebagian intelektual untuk memperlakukan ekonomi seperti mesin yang dapat dikendalikan sepenuhnya melalui perintah administratif dan program negara.
Dalam logika ini, kemiskinan dianggap dapat dikurangi lewat dekret, pertumbuhan bisa dipercepat dengan belanja pemerintah, dan investasi diyakini dapat diarahkan melalui kehendak politik.
Pandangan tersebut kini semakin menguat, bahkan mendapat legitimasi baru melalui kebangkitan kebijakan industri dan neo-proteksionisme global. Kekaguman terhadap model ekonomi Tiongkok dan gelombang proteksionisme baru di Amerika Serikat menjadi salah satu pemicunya.
Padahal, perekonomian bukanlah mesin yang dapat dikendalikan dari satu pusat komando. Ekonomi merupakan tatanan yang kompleks dan terus berkembang, dibentuk oleh jutaan keputusan individu, perusahaan, pekerja, investor, dan konsumen yang masing-masing memiliki pengetahuan terbatas serta preferensi yang berbeda-beda.
Pemikiran ini sejalan dengan tradisi ekonomi Ludwig von Mises dan Friedrich Hayek. Mises menegaskan bahwa kalkulasi ekonomi yang rasional hanya dapat berjalan melalui harga pasar yang terbentuk secara sukarela. Sementara Hayek menunjukkan bahwa pengetahuan ekonomi tersebar di masyarakat dan tidak mungkin dipusatkan sepenuhnya oleh negara.
Karena itu, persoalan kebijakan bukan hanya soal benar atau salahnya tujuan pemerintah. Masalah utamanya adalah keterbatasan negara dalam mengoordinasikan sumber daya tanpa menciptakan distorsi ekonomi baru.
Program Makan Gratis dan Risiko Permintaan Artifisial
Program makan gratis menjadi contoh nyata dari persoalan tersebut. Secara moral, tujuan program ini tentu sulit ditolak: memperbaiki gizi anak, membantu keluarga miskin, dan mendukung pendidikan.
Namun dalam perspektif ekonomi, pertanyaan pentingnya bukan apakah memberi makan masyarakat miskin itu baik, melainkan apakah program besar berbasis belanja negara dapat menciptakan perbaikan yang berkelanjutan.
Program ini meningkatkan permintaan terhadap telur, beras, daging, susu, jasa katering, logistik, dan tenaga kerja. Akan tetapi, permintaan tersebut muncul bukan karena peningkatan produktivitas masyarakat atau kenaikan pendapatan riil, melainkan karena pengalihan sumber daya oleh negara melalui pajak, utang, atau pemotongan anggaran lain.
Di permukaan, kondisi ini memang tampak seperti pertumbuhan ekonomi. Produsen memperluas usaha, tenaga kerja terserap, bisnis logistik berkembang, dan output meningkat. Pemerintah kemudian dapat menunjukkan berbagai capaian yang terlihat secara statistik.
Namun pertumbuhan semacam ini berisiko menjadi pertumbuhan semu. Tidak semua investasi menciptakan nilai ekonomi jangka panjang. Sebagian aktivitas ekonomi hanya bertahan selama stimulus negara terus berjalan.
Jika permintaan telur meningkat karena program pemerintah, produsen akan membaca sinyal untuk memperbesar produksi. Jika jasa katering tumbuh, pengusaha akan membuka dapur baru dan membeli peralatan tambahan. Tetapi seluruh sinyal tersebut berasal dari kebijakan politik, bukan dari permintaan pasar yang benar-benar berkelanjutan.
Persoalan mulai muncul ketika biaya fiskal membengkak, inflasi meningkat, atau pemerintah tidak lagi mampu mempertahankan program dalam skala yang sama. Ketika stimulus dikurangi, investasi yang sebelumnya terlihat menguntungkan dapat berubah menjadi beban. Kapasitas produksi menjadi berlebih, pekerja kehilangan pekerjaan, dan bisnis yang bergantung pada program negara mulai terpukul.
Fenomena inilah yang disebut sebagai malinvestasi—investasi yang tumbuh karena distorsi kebijakan, bukan karena kebutuhan pasar yang nyata.
Kemiskinan Tidak Selesai dengan Distribusi Konsumsi
Masalah mendasar lainnya adalah bahwa bantuan konsumsi tidak otomatis menghapus kemiskinan. Seseorang yang menerima satu porsi makanan tetap berada dalam kondisi miskin, meskipun terbantu untuk sementara waktu.
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kemiskinan berkurang ketika produktivitas meningkat. Produktivitas tumbuh melalui investasi, inovasi, kewirausahaan, akumulasi modal, kepastian hukum, dan kebebasan pasar.
Karena itu, Indonesia dinilai lebih membutuhkan ruang ekonomi yang luas bagi para pelaku usaha dibanding perluasan mesin birokrasi untuk mengarahkan konsumsi masyarakat.
Ekonomi yang sehat, menurut para penulis, lahir dari aktivitas individu dan pasar yang kreatif serta terdesentralisasi, bukan dari mobilisasi sumber daya yang ditentukan secara politik dari atas.*
Carmelo Ferlito (CEO, Center for Markete Education, dan Faculty Member, Universitas Prasetiya Mulya)
- Alfian Banjaransari (Project Manager Asia Pacific, Center for Market Education)
- Alvin Desfiandi (Faculty Member, Universitas Prasetiya Mulya, dan Chief Economist, Center for Market Education)
