Foto ANTARA
OLEH Elfindri--Unand
Meski usulan ini mungkin terasa kurang menyenangkan bagi pemerintah, saya merasa perlu menyampaikannya secara akademis dan objektif. Keresahan saya berangkat dari kondisi APBN yang terus dibayangi defisit, melemahnya nilai tukar rupiah, ancaman inflasi, serta transaksi berjalan yang masih dilaporkan defisit pada Mei 2026 oleh majalah The Economist.
Jika kondisi fiskal berjalan seperti sekarang, defisit APBN dikhawatirkan bisa melampaui 3 persen. Dalam situasi seperti itu, opsi penambahan utang tentu akan menjadi pilihan yang mudah diambil oleh Kementerian Keuangan. Apalagi, pemerintah selama ini berpedoman pada rasio utang terhadap PDB yang masih berada dalam batas aman sekitar 60 persen, sebagaimana praktik di sejumlah negara Eropa dan Jepang.
Namun, saya khawatir jika kelanjutan pembangunan dan penutupan defisit terus bergantung pada tambahan utang luar negeri. Terlebih lagi, efektivitas sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), belum sepenuhnya menunjukkan tingkat pengembalian investasi (internal rate of return) yang jelas dan layak secara ekonomi.
Sampai hari ini, dampak nyata MBG terhadap penguatan ekonomi lokal juga belum terlihat secara meyakinkan. Di lapangan, implementasi program masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kebocoran, kualitas makanan, hingga belum optimalnya efek berganda terhadap sektor barang dan jasa pendukung.
Karena itu, salah satu opsi yang menurut saya logis dilakukan adalah melakukan re-targeting atau penyesuaian sasaran penerima MBG. Jika sebelumnya program dirancang untuk seluruh anak, ke depan cukup difokuskan kepada sekitar 60 persen anak yang berasal dari kelompok ekonomi terbawah.
Pertimbangannya sederhana. Kelompok tersebut masih masuk kategori miskin menurut ukuran Bank Dunia, yakni mereka yang hidup di sekitar garis kemiskinan 2,68 dolar AS per hari.
Dengan pendekatan ini, anggaran pembangunan dapur dan belanja makanan dapat ditekan menjadi sekitar tiga perlima dari total alokasi APBN yang direncanakan sebelumnya.
Selain soal kesiapan program yang masih terbatas, pengalaman implementasi pada tahun pertama menunjukkan masih banyak persoalan teknis yang perlu dibenahi. Karena itu, program sebaiknya difokuskan terlebih dahulu pada daerah-daerah termiskin.
Mekanismenya dapat dilakukan dengan sederhana, misalnya melalui pengukuran tinggi badan anak saat pertama masuk sekolah dasar. Data tinggi badan dan usia anak dapat digunakan untuk membaca status gizi secara cepat dan serentak layaknya sensus nasional tanpa biaya besar.
Jika proporsi anak dengan kekurangan gizi di suatu sekolah melebihi 20 persen, maka seluruh siswa di sekolah tersebut dapat menjadi penerima MBG. Daftar sekolah penerima program juga dapat diumumkan secara terbuka agar publik mengetahui wilayah prioritas penerima manfaat.
Tentu saja, seluruh langkah ini harus diikuti dengan revisi petunjuk pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran dan efisien.
Sekolah juga sebaiknya dijadikan pusat pelaksanaan dapur MBG dengan melibatkan masyarakat lokal. Selain membuka lapangan kerja, pola ini dapat mendorong perputaran ekonomi di sekitar sekolah karena kebutuhan bahan pangan dibeli langsung dari daerah setempat.
Jika pendekatan ini dipertimbangkan secara terbuka, saya yakin program MBG justru akan menjadi lebih kuat, lebih tepat sasaran, dan lebih berkelanjutan. Pemerintah tidak perlu sungkan menerima masukan dari kalangan perguruan tinggi demi penyempurnaan kebijakan publik.*
