ata
Jakarta, sumbarsatu.com— Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa jabatan di lingkungan birokrasi bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat melantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (7/4/2026).
Pelantikan yang turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat layanan ketenagakerjaan yang langsung bersentuhan dengan pekerja, pencari kerja, dan dunia usaha.
Dalam sambutannya, Yassierli menekankan bahwa setiap jabatan harus dimaknai sebagai bentuk kepercayaan publik yang harus dijalankan dengan integritas dan dedikasi tinggi. Ia menyebut, jabatan merupakan sarana untuk memberikan pelayanan terbaik, menghadirkan perubahan, sekaligus meninggalkan jejak kontribusi bagi bangsa.
“Jabatan adalah kepercayaan. Jabatan adalah sarana kita untuk memberikan pelayanan dan menghadirkan dampak,” ujarnya.
Sebanyak 12 pejabat yang dilantik terdiri dari 11 orang hasil seleksi terbuka dan satu orang melalui mutasi antarinstansi. Proses ini, menurutnya, mencerminkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan aparatur sipil negara.
Di tengah dinamika ketenagakerjaan nasional, Yassierli mengungkapkan bahwa Kemnaker saat ini mengelola sekitar 155,27 juta angkatan kerja. Besarnya jumlah tersebut, ditambah perkembangan teknologi informasi, membuat tuntutan terhadap kualitas layanan publik semakin tinggi—cepat, responsif, dan berbasis kebutuhan.
Karena itu, ia meminta pejabat yang baru dilantik untuk memastikan layanan ketenagakerjaan berjalan optimal, mulai dari pasar kerja, pelatihan vokasi, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penguatan data ketenagakerjaan, serta tata kelola internal juga menjadi perhatian utama.
“Ini tantangan yang tidak mudah. Karena itu, seluruh jajaran harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Yassierli memetakan tujuh tantangan utama yang dihadapi Kemnaker, di antaranya penguatan keterkaitan antara pelatihan dan kebutuhan industri (link and match), penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, pembaruan regulasi, hingga pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja. Reformasi birokrasi juga menjadi bagian penting dalam agenda pembenahan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker menetapkan enam agenda transformasi. Mulai dari membangun kembali kepercayaan publik, mentransformasi layanan agar lebih berorientasi pada masyarakat, hingga mempersiapkan tenaga kerja masa depan melalui peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling).
Selain itu, penguatan ketenagakerjaan inklusif, penegakan norma secara adil, serta penciptaan hubungan industrial yang harmonis turut menjadi prioritas.
Pelantikan ini sekaligus menegaskan arah kebijakan Kemnaker yang semakin menitikberatkan pada kualitas layanan publik sebagai fondasi utama dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan nasional.ssc/rel
