Jakarta, sumbarsatu.com – Ketahanan energi nasional sempat berada di titik kritis menyusul tertahannya dua kapal tanker raksasa milik Pertamina, VLCC Pertamina Pride dan PIS Gamsunoro, di Selat Hormuz oleh otoritas Iran. Krisis ini baru terurai setelah adanya campur tangan diplomatik dari Kuala Lumpur, yang mengungkap adanya keretakan mendalam dalam hubungan Jakarta-Teheran.
Peneliti senior dari Indonesian Strategic Economic Analysis Institute (ISEAI), Ronny P. Sasmita, dalam laporan terbarunya yang dirilis Minggu (29/3/2026), memaparkan bahwa insiden ini merupakan "pesan diplomatik" yang sangat terukur dari Iran.
Menurut analisis Ronny, meskipun Iran menyatakan Selat Hormuz tetap terbuka, mereka menerapkan kategorisasi ketat antara negara "bersahabat" dan "bermusuhan" pasca-tewasnya Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei akibat serangan udara AS dan Israel.
"Berbeda dengan Malaysia dan Thailand yang langsung mendapat izin melintas, Indonesia sempat dianaktirikan. Ini adalah akumulasi kekecewaan Iran terhadap beberapa kebijakan Jakarta," ujar Ronny. Faktor-faktor tersebut antara lain:
- Sengketa MT Arman 114: Rencana lelang kapal tanker Iran oleh Indonesia yang dipandang Teheran sebagai perampasan kedaulatan di masa perang.
- Eksklusi Militer: Pembatalan mendadak partisipasi angkatan laut Iran dalam Latihan Komodo (MNEK) 2025 di Bali karena tekanan Amerika Serikat.
- Ambiguitas Politik: Langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace bentukan Donald Trump yang dianggap menggeser posisi Indonesia ke orbit Washington.
Peran Sentral Malaysia sebagai "Jembatan"
Titik terang muncul setelah pertemuan tiga jam antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka pada 27 Maret lalu. Ronny mencatat bahwa keberhasilan pembebasan jalur bagi tanker Indonesia pada 28 Maret 2026 adalah hasil dari "diplomasi pintu belakang" yang difasilitasi oleh Anwar Ibrahim.
"Posisi Malaysia yang lebih vokal terhadap intervensi Barat memberikan mereka 'kredit diplomatik' yang lebih tinggi di mata Teheran. Indonesia akhirnya harus meminjam jembatan tersebut untuk memulihkan kepercayaan Iran," jelas Ronny.
Laporan ini juga menyoroti kontras antara "diplomasi formal" pemerintah dengan "diplomasi bayangan" yang dilakukan tokoh bangsa seperti Megawati Soekarnoputri. Di saat pemerintah dianggap terlambat merespons transisi kepemimpinan di Iran, Megawati secara proaktif mengirimkan ucapan selamat kepada pemimpin baru, Mojtaba Khamenei, dengan membawa narasi historis "Semangat Bandung 1955".
Penahanan aset strategis ini sempat memicu kekhawatiran pasokan energi, mengingat harga minyak Brent telah melonjak hingga menembus US$ 100 per barel.
Ronny menyimpulkan bahwa krisis Selat Hormuz 2026 adalah bukti nyata kerentanan Indonesia sebagai negara importir minyak yang terjebak dalam dependensi geoekonomi. Ketidakpastian ini tidak hanya mengancam kedaulatan, tetapi juga memberikan tekanan luar biasa pada stabilitas APBN dan subsidi energi nasional.ssc/mn
