Sumber: Diolah dari data ISEAI
Jakarta, sumbarsatu.com — Krisis yang melanda PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sepanjang tahun buku 2025 menghadirkan ironi besar dalam dunia korporasi. Di tengah dukungan finansial masif sebesar Rp23,7 triliun dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), maskapai pelat merah ini justru mencatat lonjakan kerugian hingga 4,5 kali lipat.
Laporan analisis Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) yang disusun Ronny P Sasmita dan Antoni Putra menunjukkan bahwa persoalan Garuda tidak sesederhana kekurangan likuiditas. Masalah yang dihadapi jauh lebih dalam, mencakup tekanan biaya operasional yang kaku, kegagalan dalam menjaga kapasitas produksi, serta beban regulasi dan politik yang membatasi ruang gerak bisnis.
"Secara keuangan, kinerja Garuda sepanjang 2025 menunjukkan kontradiksi tajam. Di satu sisi, posisi ekuitas berhasil diperbaiki hingga kembali positif, mencapai Rp1,43 triliun. Namun di sisi lain, laporan laba rugi justru memburuk drastis," kata Ronny P Sasmita, Jumat (20/3/2026).
Menurutnya, pendapatan usaha turun 5,9% menjadi Rp49,8 triliun, dengan penurunan paling signifikan terjadi pada segmen penerbangan penumpang berjadwal yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis perusahaan.
"Dalam industri penerbangan yang sangat bergantung pada volume, penurunan pendapatan tersebut berdampak langsung pada margin operasional yang sudah tipis," urainya.
Kerugian bersih melonjak dari Rp1,13 triliun pada 2024 menjadi Rp4,99 triliun pada 2025. Lonjakan ini terjadi di tengah upaya efisiensi yang tidak berjalan optimal, tercermin dari beban usaha yang hanya turun tipis.
Struktur biaya tetap yang tinggi membuat Garuda tidak mampu menyesuaikan pengeluaran secara cepat terhadap penurunan pendapatan. Kondisi ini diperparah oleh kenaikan tajam biaya pemeliharaan pesawat yang mencapai 23%, sebagai konsekuensi dari perawatan yang tertunda sejak masa pandemi.
Pada saat yang sama, beban keuangan juga meningkat, menandakan bahwa restrukturisasi utang belum sepenuhnya mengurangi tekanan finansial.
Suntikan modal dari Danantara memang memberikan ruang napas bagi perusahaan, terutama dalam memperbaiki struktur permodalan yang sebelumnya berada dalam kondisi kritis. Namun, dampaknya lebih terasa pada sisi neraca dibandingkan operasional.
Sebagian besar dana justru dialokasikan untuk memperkuat anak usaha Citilink Indonesia, termasuk untuk menyelesaikan kewajiban kepada Pertamina dan mendukung reaktivasi armada. Sementara itu, Garuda sebagai entitas induk menggunakan porsi dana yang lebih kecil untuk memperbaiki kondisi armadanya.
Di sinilah akar persoalan Garuda terlihat jelas. Krisis utama bukan pada sisi permintaan, melainkan pada kemampuan perusahaan untuk menyediakan kapasitas penerbangan. Sepanjang semester pertama 2025, sekitar 40% armada Garuda tidak dapat dioperasikan karena keterlambatan perawatan.
Dampaknya langsung terasa pada penurunan jumlah penumpang dan frekuensi penerbangan. Pangsa pasar domestik Garuda merosot tajam menjadi 23,5%, sementara Lion Air Group justru memperkuat dominasinya hingga 62%.
Sebagai maskapai layanan penuh, Garuda berada dalam posisi yang semakin terjepit. Struktur biaya yang tinggi membuatnya sulit bersaing harga dengan maskapai berbiaya rendah, sementara ketidakmampuan menjaga ketersediaan armada membuatnya kehilangan segmen premium yang selama ini menjadi basis loyalitasnya.
Dalam industri penerbangan, kehilangan kapasitas bukan hanya berarti kehilangan pendapatan, tetapi juga kehilangan kepercayaan pasar yang sulit dipulihkan.
Tekanan terhadap Garuda semakin berat karena faktor eksternal yang bersifat struktural. Kebijakan tarif batas atas yang tidak mengalami penyesuaian sejak 2019 membuat perusahaan tidak memiliki fleksibilitas dalam menentukan harga tiket, meskipun biaya operasional terus meningkat.
Selain itu, kewajiban menjalankan rute penugasan yang tidak menguntungkan menambah beban keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, Garuda tidak hanya beroperasi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara.
Di tengah situasi tersebut, perubahan manajemen menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki arah perusahaan. Penunjukan Glenny Kairupan sebagai Direktur Utama membawa sinyal reformasi tata kelola.
Keputusan untuk menolak pemberian bonus bagi direksi di tengah kondisi perusahaan yang merugi menjadi simbol penting dalam membangun kembali kepercayaan publik. Namun langkah ini baru tahap awal dari tantangan yang jauh lebih besar, yaitu membenahi struktur biaya, mempercepat pemulihan operasional, dan mengurangi ketergantungan pada intervensi non-bisnis.
Sebagai pembanding, keberhasilan Thai Airways International dalam membalikkan kondisi keuangannya pada 2025 menunjukkan bahwa pemulihan maskapai bukan hal yang mustahil. Namun, perbedaan utama terletak pada kecepatan dan konsistensi eksekusi strategi. Thai Airways mampu melakukan restrukturisasi secara lebih agresif dan cepat, sementara Garuda masih tertahan oleh persoalan operasional dan kendala eksternal.
Memasuki 2026, Garuda menempatkan harapan pada serangkaian inisiatif transformasi yang dirancang untuk memulihkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada kemampuan manajemen mengeksekusi strategi di tengah tekanan risiko eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga bahan bakar, dan gangguan rantai pasok global.
Pada akhirnya, kasus Garuda Indonesia menunjukkan bahwa suntikan modal besar bukanlah solusi tunggal. Tanpa reformasi operasional yang mendasar dan kebijakan yang lebih adaptif, perusahaan akan terus terjebak dalam siklus krisis.
"Tahun 2026 menjadi titik krusial yang akan menentukan apakah Garuda mampu benar-benar bangkit sebagai maskapai yang sehat dan kompetitif, atau tetap terperangkap dalam bayang-bayang masalah struktural yang belum terselesaikan." kata Ronny. ssc/rel
