Sumber: Diolah dari laporan Indonesia Strategic and Economic Action Institution
Padang, sumbarsatu.com — Perekonomian Sumatera Barat pada kuartal pertama 2026 berada di persimpangan krusial. Momentum Lebaran Idulfitri 1447 H, yang jatuh pada Maret, menjadi katalisator utama untuk membalikkan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung sejak 2024.
Laporan Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) mencatat, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada kuartal pertama diproyeksi mencapai 4,2 persen, didorong lonjakan konsumsi rumah tangga dan remitansi perantau. Total perputaran uang diperkirakan mencapai Rp5 hingga 7 triliun, dengan Bank Indonesia menyiapkan Rp2,849 triliun uang layak edar.
Menurut periset ISEAI, Ronny P. Sasmita, pergerakan pemudik mencapai 1,88 juta orang, dengan potensi mobilisasi domestik hingga 5,36 juta jiwa. Jalur darat via Riau menjadi tersibuk, menyumbang 35 persen pemudik, diikuti wilayah Jabodetabek 30 persen dan Jambi 15 persen.
"Mobil pribadi menjadi moda transportasi dominan, diikuti sepeda motor, bus, dan transportasi udara melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM), yang mencatat lonjakan harga tiket Jakarta–Padang hingga Rp3,8 juta pada puncak arus mudik,” ujarnya, Minggu (22/3/2026).
Ruas tol Padang–Sicincin mencatat kenaikan lalu lintas 110 persen dibanding hari normal, sementara jalur non-tol tetap dibuka 24 jam untuk mendukung distribusi logistik pangan. Transformasi digital juga mulai memainkan peran penting.
Adopsi QRIS meningkat pesat, dengan 658.439 merchant teregistrasi dan volume transaksi tumbuh 40,3 persen secara tahunan. Transaksi UMKM musiman bahkan melonjak 2,5 kali lipat menjelang Lebaran.
Sektor yang paling merasakan dampak lonjakan likuiditas adalah konsumsi pangan dan kuliner. Di Kota Padang, perputaran uang dari sektor ini mencapai sekitar Rp1 triliun. Pariwisata juga terdongkrak, meski belum optimal; rata-rata wisatawan hanya menginap satu hari dengan tingkat hunian hotel 43 persen. Selain itu, dana perantau yang dibelanjakan selama Lebaran diperkirakan mencapai Rp2,5 hingga 5 triliun.
Namun, laporan ISEAI menekankan bahwa lonjakan konsumsi ini belum cukup mengatasi ketimpangan struktural. Inflasi Sumbar tercatat 5,15 persen, salah satu tertinggi di Indonesia, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) turun 0,72 persen akibat kenaikan biaya produksi dan kerusakan lahan pertanian permanen pascabencana hidrometeorologi 2025 di Agam dan Tanah Datar. Kondisi ini menekan daya beli masyarakat pedesaan, sehingga keuntungan ekonomi Lebaran lebih banyak dinikmati perkotaan.
Selain itu, ekonomi Lebaran masih bersifat “banjir sesaat”. Uang yang masuk ke daerah tidak bertahan lama karena sebagian besar kembali keluar, salah satunya melalui biaya transportasi yang tinggi. Tiket pesawat Jakarta–Padang sempat menembus Rp3,8 juta pada periode puncak.
ISEAI menilai, tanpa momentum Lebaran, pertumbuhan ekonomi Sumbar berpotensi lebih rendah, bahkan mendekati kontraksi akibat dampak lanjutan bencana yang diperkirakan mengoreksi PDRB hingga minus 0,36 persen.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk tidak lagi bergantung pada stimulus musiman. Sejumlah langkah strategis perlu segera dilakukan, seperti mempercepat rehabilitasi lahan pertanian dan infrastruktur irigasi, menahan dana perantau agar menjadi modal investasi daerah, serta menstabilkan harga pangan.
Secara keseluruhan, Lebaran 2026 memang menjadi penyelamat sementara bagi ekonomi Sumatera Barat. Namun, tanpa pembenahan struktural, pola pertumbuhan yang bergantung pada konsumsi musiman diperkirakan akan terus berulang setiap tahun.
Pemulihan yang berkelanjutan membutuhkan strategi retensi dana, modernisasi sektor pertanian, dan rehabilitasi infrastruktur produktif.ssc/mn
