-
OLEH Elfindri--Fakulktas Ekonomi dan Bisnis Uniersitas Andalas
BANYAK kajian ekonomi pembangunan memberikan rekomendasi bahwa penyusunan program strategis harus didasarkan pada bukti-bukti akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika penyusunan program tidak menghiraukan kesahihan ilmiah dan teknis, kelak program-program pembangunan akan menghadapi berbagai persoalan dari sisi teknis maupun administratif. Program akan terkesan amburadul dan semakin membuka celah munculnya bentuk-bentuk korupsi baru.
Sementara itu, berbagai jenis dan modus korupsi sebelumnya telah menumpuk. Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, terdeteksi praktik jual beli titik pelaksana MBG serta pemotongan kualitas dan kuantitas makanan. Jika diamati di lapangan, nilai makanan yang sampai kepada penerima bahkan menyusut hingga kisaran Rp6.000 per porsi.
Bisa jadi kondisi inilah yang turut menyebabkan Indonesia kembali mengalami penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2025, dari 37 menjadi 34. Indonesia pun berada di peringkat ke-109 dari 180 negara yang masuk dalam statistik Corruption Perceptions Index (CPI).
Begitulah siklus yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan perencanaan pembangunan, terlebih jika program yang disusun merupakan program unggulan (progul).
Hal ini juga berlaku untuk berbagai program nasional yang saat ini menjadi perhatian publik, seperti MBG, Koperasi Merah Putih, program kemandirian pangan, dan sebagainya.
Justru karena adanya keterbatasan dalam tahap persiapan dan penyusunan program, pelaksanaannya berpotensi menghadapi banyak persoalan. Inilah yang saya sebut sebagai program yang amburadul.
Governance Program
MBG merupakan salah satu program nasional yang saat ini dirundung berbagai persoalan. Salah satu masalah utamanya adalah kesiapan dari sisi ilmiah dan teknis, yakni belum tersedianya bukti empiris yang memadai sebagai dasar penyusunan desain program.
Selain itu, program yang disusun dan dijalankan secara tergesa-gesa sering kali tidak berjalan mulus, bahkan menimbulkan berbagai persoalan ketika pelaksanaannya memasuki usia hampir satu setengah tahun.
Ketika petunjuk pelaksanaan belum lengkap, tetapi program dipaksakan berjalan, risiko kegagalan implementasi menjadi semakin besar. Persoalan dapat muncul dari aspek kepatuhan pembiayaan, mark up komponen pendukung program, lemahnya pengawasan terhadap pelaksana, hingga berujung pada salah kelola (mismanagement).
Sayangnya, program yang memiliki niat baik dan menyerap anggaran besar justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik karena pelaksanaannya terkesan terlalu dipaksakan.
Dalam tulisan saya sebelumnya tentang retargeting MBG, saya menyampaikan bahwa penyesuaian sasaran program akan membuat kebijakan pemberian makanan gratis menjadi lebih adil dan bermakna.
Sayangnya, setelah program berjalan, berbagai kelemahan dan ketidakteraturan justru muncul. Kondisi ini membuat para pelaksana program berisiko mengambil banyak keputusan yang tidak memiliki dasar yang kuat.
Redesain MBG
Ketika kasus tertangkapnya Kepala BGN beserta dua wakilnya menjadi kenyataan, pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional tidak serta-merta akan menyelesaikan persoalan.
Pemerintah sebaiknya terlebih dahulu menyempurnakan desain program, terutama terkait siapa yang menjadi kelompok sasaran (target group), serta memastikan bahwa program tidak menjangkau seluruh populasi penerima.
Mengapa demikian? Karena tekanan program ini terhadap APBN berpotensi memperbesar defisit anggaran. Sementara itu, dampak ekonomi program masih belum dapat dibuktikan secara meyakinkan. Siapa yang benar-benar memperoleh manfaat terbesar dari program ini juga masih belum jelas.
Secara teoretis, peningkatan permintaan agregat dan perluasan lapangan kerja memang diharapkan muncul. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Jika menu yang diberikan benar-benar mendorong penggunaan produk lokal, dampak akselerasi ekonomi dapat lebih dirasakan.
Sebaliknya, jika menu didominasi oleh roti, mi, daging ayam, telur, dan susu, sementara sebagian komponen karbohidrat maupun protein masih bergantung pada impor, tekanan terhadap impor justru akan semakin tinggi. Hal ini terlihat dari masih negatifnya transaksi berjalan pada kuartal pertama 2026 (The Economist, Mei 2026).
Saya justru menyarankan agar target utama MBG diturunkan. Jika semula sekitar 60 persen sasaran berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, maka program sebaiknya difokuskan kepada sekitar 20 persen kelompok masyarakat termiskin sebagai prioritas utama.
Penurunan sasaran dan target tersebut akan membantu menyelamatkan defisit APBN sekaligus menghasilkan desain program yang lebih sesuai dengan tujuan awal penyelenggaraan MBG.
Selain perbaikan EYD, saya juga telah memperbaiki konsistensi istilah seperti target group, mismanagement, penulisan angka, singkatan, serta menghilangkan pengulangan dan kalimat yang kurang efektif agar lebih layak sebagai artikel opini media massa.*
