Padang, sumbarsatu.com — Dalam upaya memperkuat pengawasan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, jajaran pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia melakukan kunjungan strategis ke Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (12/7/2025).
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, didampingi dua anggota Bawaslu RI lainnya, Lolly Suhenty dan Totok Hariyono, masing-masing sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, serta Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.
Kehadiran para pimpinan nasional Bawaslu ini menjadi momen penting dalam mengonsolidasikan komitmen pengawasan pemilu dari tingkat pusat hingga daerah, sekaligus memperkuat sinergi antar-lembaga, dan menggugah partisipasi aktif masyarakat sipil dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu ke depan.
“Kami hadir di Sumatera Barat untuk memastikan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga bersifat substantif—melibatkan publik, menjunjung tinggi hukum, dan menjaga etika demokrasi,” tegas Rahmat Bagja dalam pertemuan dengan jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Kunjungan tersebut meliputi dialog dan konsolidasi kelembagaan antara pimpinan Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi Sumbar serta seluruh Bawaslu kabupaten/kota.
Dalam pertemuan itu, ditekankan pentingnya meningkatkan kapasitas dan integritas jajaran pengawas, menjaga netralitas penyelenggara, serta memperkuat pendekatan pencegahan yang berbasis partisipasi masyarakat.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menggarisbawahi bahwa strategi pengawasan masa kini harus bersifat kolaboratif dan inklusif. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil, organisasi pemuda, dan media lokal menjadi kunci sukses pengawasan partisipatif yang efektif.
“Masyarakat bukan sekadar objek pemilu, tetapi mitra penting dalam menjaga kualitas dan keadilan demokrasi,” ujar Lolly.
Sementara itu, Totok Hariyono menyoroti perlunya peningkatan pemahaman hukum di kalangan pengawas maupun masyarakat. Menurutnya, penyelesaian sengketa pemilu yang cepat, tepat, dan adil hanya bisa terwujud jika pengawas memiliki kapasitas hukum yang memadai, dan masyarakat memahami hak serta prosedur hukum yang berlaku.
“Penguatan literasi hukum menjadi pilar penting dalam mencegah konflik pemilu dan menjaga marwah demokrasi,” jelas Totok.
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, menyambut hangat kehadiran pimpinan nasional Bawaslu tersebut. Ia menyatakan bahwa dukungan moral dan teknis dari pusat menjadi semangat baru bagi seluruh pengawas di Sumatera Barat dalam menjalankan tugasnya.
“Ini bukan sekadar kunjungan, tapi bentuk nyata dari pengakuan dan penguatan. Kami siap menjaga demokrasi yang sehat, jujur, dan adil,” ujarnya.
Kunjungan kerja Bawaslu RI ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak bisa dijalankan secara sektoral atau formalistik semata, melainkan membutuhkan koordinasi yang solid, integritas yang tinggi, dan partisipasi masyarakat yang aktif dan cerdas.
Komitmen bersama antara pusat dan daerah menjadi fondasi kokoh untuk memastikan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat, sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan. ssc/rel
